Ketua Umum DPP Laskar Gepak Buka Turmanen Catur 2025 se-Kalimantan

SAMARINDA – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Laskar Gepak, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lintas Karya Gerakan Pemuda Kalimantan (Laskar Gepak) menggelar turnamen catur se-Kalimantan. Kegiatan ini berlangsung meriah di SPARK, Komplek Mall Lembuswana, Jalan S. Parman, Samarinda. Minggu (27/7/2025).

Turnamen ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan Laskar Gepak dan mempertandingkan dua kategori, yakni junior dan senior. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum DPP Laskar Gepak Eddy Ngo, Ketua Umum DPP Kawan Gepak Ratu Magdalena, serta Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Timur, Abdul Hasan.

Dari kategori junior, gelar juara pertama diraih Yusron Nur Khoir, disusul Cherisha Devina Wijaya sebagai juara kedua dan Sergio Canavaro Rori di posisi ketiga. Sementara itu, untuk kategori senior, Muhammad Sultan keluar sebagai juara pertama, Ramadhani di posisi kedua, dan Sugeng Prayitno menempati peringkat ketiga.

Ketua Umum DPP Laskar Gepak, Eddy Ngo, menyatakan, turnamen ini bukan sekadar ajang lomba, melainkan juga sarana membangun karakter dan memperkuat daya pikir generasi muda Kalimantan.

“Catur adalah olahraga yang melatih strategi, ketenangan, dan berpikir taktis. Nilai-nilai inilah yang ingin kami tanamkan kepada para peserta, khususnya generasi muda, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan tangguh,” ujarnya.

Eddy juga menegaskan, Laskar Gepak berkomitmen tidak hanya aktivitas sosial dan kepemudaan, tapi juga ingin berkontribusi pembinaan prestasi di bidang olahraga.

“Kami berharap turnamen ini menjadi agenda rutin tahunan, sekaligus menjadi wadah mempererat persatuan antar pemuda se-Kalimantan melalui semangat sportivitas,” tutup Eddy.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para peserta dan pengunjung yang memadati area pertandingan, sekaligus menjadi bukti minat terhadap olahraga catur di Kalimantan cukup tinggi dan perlu terus didukung melalui ajang kompetitif yang positif. (yud)

Perizinan PAUD dan PNFI Lewat DPMPTSP

TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara menegaskan adanya perubahan mendasar dalam proses perizinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Seluruh proses kini harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Sekarang proses perizinan tidak lagi dilakukan melalui Dinas Pendidikan, melainkan harus melalui DPMPTSP. Konsekuensinya, dokumen yang dibutuhkan juga lebih lengkap, seperti akta notaris dan NIB,” kata Sekretaris Disdikbud Kukar, Joko Sampurno pada kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNFI yang digelar Disdikbud Kukar, Sabtu (26/7), di Hotel Grand Fatma Tenggarong.

Ia menambahkan, perizinan yang legal sangat penting, tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk melindungi lembaga dan peserta didik secara hukum. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan pemahaman dan kesiapan teknis para pengelola lembaga pendidikan.

“Banyak lembaga yang selama ini berjalan tanpa dasar hukum yang kuat. Kami tidak ingin itu terus terjadi. Dengan adanya sosialisasi ini, kami harap semua pihak memahami bahwa legalitas adalah syarat mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan,” tegasnya kepada 70 kepala lembaga PAUD dan PNFI hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Disdikbud Kukar menargetkan seluruh lembaga PAUD dan PNFI yang beroperasi di Kukar dapat memenuhi standar perizinan sesuai regulasi terbaru agar pengawasan dan pembinaan pendidikan nonformal dapat berjalan optimal.(adv diskominfo kukar)

Mendorong Pertumbuhan dari Ujung Jari, Sistem Pembayaran Digital dan Masa Depan Ekonomi

Oleh: Dedy Mainata*

Di era hiper-konektivitas yang semakin tak terbendung, sistem pembayaran digital telah bertransformasi dari sekadar kanal transaksi menjadi motor utama perekonomian global. Ia tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi telah menjadi infrastruktur vital yang mengintegrasikan sektor keuangan, memperluas inklusi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fenomena ini tidak hadir dalam ruang hampa. Dalam satu dekade terakhir, krisis global, pandemi COVID-19, dan percepatan teknologi telah mempercepat adopsi sistem pembayaran digital di berbagai belahan dunia. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa digitalisasi layanan keuangan, termasuk pembayaran, mampu menjembatani kesenjangan akses, meningkatkan efisiensi biaya, serta memberikan jalur formal bagi kelompok rentan untuk masuk dalam sistem ekonomi.

Di Asia Tenggara, transformasi ini sangat terasa. Di Thailand, misalnya, layanan PromptPay telah mencatat rata-rata 72,6 juta transaksi per hari, dengan nilai mencapai lebih dari 53 triliun Baht hingga Maret 2025. Angka tersebut melampaui transaksi berbasis cek dan tunai, yang terus mengalami penurunan drastis selama lima tahun terakhir. Indonesia pun mencatatkan pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST yang luar biasa. Pada awal 2025, pengguna QRIS menembus 56 juta, dengan lebih dari 38 juta merchant, mayoritas adalah UMKM.

Sistem pembayaran digital bukan hanya mempercepat transaksi, tetapi juga menciptakan jejak digital yang bernilai ekonomi. Pelaku usaha mikro dan kecil kini memiliki data transaksi yang dapat dijadikan dasar penilaian kredit, memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan formal. Di sisi pemerintah, pencatatan transaksi digital memperkuat basis pajak dan meningkatkan transparansi fiskal.

Namun, perkembangan ini tidak tanpa risiko. SEACEN Centre mengingatkan bahwa kompleksitas sistem pembayaran digital menciptakan tantangan baru: mulai dari ancaman keamanan siber, penyalahgunaan data, potensi fraud, hingga kebutuhan akan kerangka regulasi yang adaptif. Regulasi yang terlalu kaku berisiko menghambat inovasi, sedangkan pengawasan yang longgar membuka ruang pelanggaran.

Menjawab tantangan ini, beberapa negara menerapkan pendekatan regulasi berbasis Regulatory Impact Assessment (RIA), yaitu menilai dampak, efisiensi, dan adaptabilitas regulasi terhadap inovasi. Bank of Thailand, sebagai contoh, telah menjalankan “Enhanced Regulatory Sandbox” untuk menguji teknologi baru secara aman, mulai dari QR lintas negara, e-KYC, hingga programmable payments.

Lebih jauh lagi, keamanan digital menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran. SEACEN menawarkan kerangka tujuh elemen keamanan, dari deteksi risiko, edukasi berkelanjutan, hingga respon cepat terhadap potensi penipuan sebagai pendekatan holistik untuk menjaga ketahanan sistem pembayaran digital. Dalam kutipan yang tajam, SEACEN menyatakan bahwa: “Cybersecurity is not just a defense, it’s a strategic enabler of trust and innovation in payments.”

Dari sisi swasta, inovasi juga berkembang pesat. Mastercard, misalnya, memperkenalkan passkey biometrik untuk otentikasi pembayaran, serta tokenisasi penuh guna mencegah pencurian data kartu. Teknologi ini tidak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dunia digital yang semakin kompleks.

Red Date Technology bahkan telah mengembangkan infrastruktur global bernama Kissen Network, yang memungkinkan penyelesaian transaksi lintas negara secara instan menggunakan mata uang digital teregulasi. Proyek ini didesain untuk menghubungkan bank komersial, bank sentral, dan pelaku industri keuangan dalam satu sistem interoperabel. Visi ini menjanjikan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam remitansi, perdagangan internasional, hingga tokenisasi aset keuangan.

Namun semua ini hanya akan berdampak luas bila disertai dengan kebijakan yang inklusif. Indeks literasi keuangan Indonesia yang baru mencapai 65,43 persen menunjukkan masih adanya tantangan besar di hulu. Tanpa penguatan literasi digital dan keuangan, sistem yang dimaksudkan untuk memberdayakan justru bisa menciptakan kesenjangan baru antara yang terhubung dan yang terpinggirkan.

Masa depan sistem pembayaran digital tidak hanya soal teknologi, tetapi soal arah kebijakan, kepercayaan publik, dan kolaborasi lintas sektor. Central Bank Digital Currency (CBDC), stablecoin teregulasi, hingga sistem tokenisasi lintas batas akan terus mewarnai wajah ekonomi baru dunia. Yang menjadi pertaruhan bukan hanya siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling siap, baik secara hukum, teknologi, maupun sosial.

Oleh karena itu, Indonesia harus melanjutkan langkah strategisnya dengan memperkuat infrastruktur pembayaran, memperluas kolaborasi internasional, mengedukasi masyarakat, dan menciptakan kerangka regulasi yang tangkas namun berpihak pada perlindungan publik. Hanya dengan itu, sistem pembayaran digital akan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan baru yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Dalam dunia yang kini digerakkan oleh klik, kode, dan konektivitas, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan modal atau tenaga kerja. Ia ditentukan oleh seberapa cepat, seberapa aman, dan seberapa luas kita bisa mengalirkan nilai secara digital, dari ujung jari.*

*) Dedy Mainata adalah staf pengajar UINSI Samarinda

 

Pelantikan Pengurus Baru Laskar Gepak Kaltim, Siap Hadapi Isu Sosial Daerah

SAMARINDA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lintas Karya Gerakan Pemuda Kalimantan (Laskar Gepak), Eddy Ngo, melantik seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Gepak Kalimantan Timur periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Yen Delight, Jalan Juanda 7, Samarinda, Sabtu (26/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Achmad Ramadhan dimandatkan sebagai Ketua DPW Laskar Gepak Kaltim memimpin dan mengkonsolidasikan organisasi di seluruh wilayah provinsi.

Eddy Ngo, menegaskan pentingnya menjaga soliditas organisasi. Ia menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar benar-benar memahami arti dari sebuah perjuangan di Laskar Gepak. Menurutnya, sebuah organisasi akan besar jika para pengurusnya bekerja dengan hati, setia pada visi perjuangan, dan tidak mudah goyah pada kepentingan sesaat.

“Saya butuh orang yang siap berdiri di garis depan ketika organisasi membutuhkan. Loyalitas dan militansi adalah harga mati di Laskar Gepak,” tegas Eddy.

Ia juga menambahkan, kepengurusan baru ini harus mampu menjadi motor penggerak yang aktif dan responsif terhadap berbagai isu sosial di daerah. Laskar Gepak, bukan hanya organisasi seremonial, tetapi harus menjadi kekuatan riil yang berpihak pada masyarakat bawah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan organisasi agar membuktikan, Laskar Gepak adalah organisasi pemuda yang siap berkontribusi nyata bagi Kaltim,” ujar Eddy Ngo.

Ia juga berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar menjaga kekompakan dan menjadikan organisasi sebagai ruang pembinaan kader-kader muda yang militan, berintegritas, dan berdaya saing.

Acara pelantikan ini disaksikan Ketua Umum PB Gepak, abraham Ingan dan Ketua Umum DPP Kawan Gepak, Ratu Magdalena. Pelantikan tersebut menandai dimulainya babak baru perjalanan Laskar Gepak Kaltim dalam mengawal peran sosial kepemudaan di Kalimantan Timur. (yud)

Laskar dan Kawan Gepak Rayakan HUT Bersama

SAMARINDA– Dua organisasi kemasyarakatan berbasis kedaerahan di Kalimantan Timur, yakni DPP Laskar Gepak dan DPP Kawan Gepak, merayakan hari ulang tahunnya secara bersamaan, Laskar Gepak merayakan usia ke-6, sedangkan Kawan Gepak menapaki usia ke-9 tahun. Acara berlangsung meriah yang bertempat di Yen’s Delight, Jalan Juanda, Samarinda, Sabtu (26/7/2025).

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum DPP Laskar Gepak Eddy Ngo, jajaran pengurus DPC dan DPW, Ketua Umum DPP Kawan Gepak Ratu Magdalena, serta pengurus Kawan Gepak se-Kaltim. Hadir pula Ketua Umum PB Gepak, Abraham Ingan, yang menyampaikan refleksi panjang mengenai makna “asli Kalimantan” dan pentingnya menjaga persaudaraan lintas suku dan agama.

Diperayaan tersebut, Laskar Gepak mengangkat tema “Menjaga Tradisi, Mengokohkan Persaudaraan”. Eddy Ngo menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai kebudayaan lokal sebagai fondasi kekuatan sosial di tengah perubahan zaman.

“Kami ingin Laskar Gepak menjadi garda terdepan menjaga tradisi dan memperkuat persaudaraan antar warga Kalimantan. Tradisi bukan hanya warisan, tapi jati diri yang harus terus dirawat dan diperjuangkan,” ujar Eddy Ngo.

Sementara itu, Kawan Gepak yang merupakan organisasi perempuan, mengusung tema “Jadilah Wanita Multitalenta yang Tangguh”. Ketua Umum DPP Kawan Gepak, Ratu Magdalena, mendorong perempuan Kalimantan agar terus berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang.

“Jadilah perempuan di Kalimantan tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga menjadi pelopor perubahan. Menjadi wanita multitalenta artinya mampu berperan di keluarga, masyarakat, hingga politik dengan semangat dan ketangguhan,” tegas Ratu Magdalena.

Ketua Umum PB Gepak, Abraham Ingan, menyoroti pentingnya menjaga identitas Kalimantan dalam bingkai nasionalisme. Ia menegaskan, siapa pun yang lahir dan besar di Kalimantan, dari suku mana pun, adalah bagian dari Kalimantan.

“Asli Kalimantan itu bukan soal suku, tapi hati. Siapa pun yang hidup, beranak-pinak, dan membangun Kalimantan, dia adalah bagian dari kita. Persaudaraan adalah pondasi kekuatan kita,” tegas Abraham.

Perayaan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, tetapi juga momentum memperkuat peran ormas lokal dalam menjaga persatuan, nilai-nilai adat, dan memperluas kontribusi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. (yud)

« Previous Page — Next Page »