BI Kaltim Gelar Training of Trainers Kebijakan Ekonomi Syariah bagi Wartawan Kaltim

BERAU – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltim kembali menggelar kegiatan edukasi berupa Training of Trainers (ToT) bagi wartawan Kaltim dengan mengangkat tema “Komunikasi Kebijakan Ekonomi Syariah untuk Mendukung Stabilisasi Harga” di Hotel Palmy, Tanjung Redeb Kabupaten Berau, 23-25 Juli 2025.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto mengatakan kegiatan Training of Trainers bagi wartawan Kaltim ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan wartawan terkait sistem pengelolaan ekonomi syariah.

“Kami ingin kebijakan Bank Indonesia bisa diterima oleh masyarakat dengan baik melalui pemberitaan. Peran wartawan yang memahami konteks diharapkan dapat membangun optimisme di masyarakat,” kata Budi.

Dijelaskan, KPw BI Kaltim memiliki roadmap pengembangan ekonomi syariah di Kaltim yang berfokus pada empat pilar utama. Pilar-pilar ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekonomi syariah di wilayah Kaltim.

Empat pilar tersebut pertama, Pengembangan Ekosistem Produk Halal yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk halal yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri halal di Kaltim.

Kedua, Penguatan Ekonomi Syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Ketiga, Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah, serta memastikan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Program edukasi dan sosialisasi menjadi kunci dalam pilar ini.

Keempat, Perluasan Gaya Hidup Halal. Pilar ini mendorong adopsi gaya hidup halal di berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti makanan, fashion dan pariwisata.

“Dengan mengimplementasikan roadmap ini, BI Kaltim berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah Kaltim, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

KPwBI Prov. Kaltim telah melaksanakan berbagal program, antara lain Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 267 Pelaku Usaha Syariah (PUS)  dan 7 Rumah Potong Unggas (RPU), serta memfasilitasi sertifikasi 26 juru sembelih halal dan 33 nadzhir (pengelola wakaf) sejak tahun 2023.

Melakukan edukasi dan literasi ekonomi syariah, penguatan ekonomi pesantren dan kurasi pada Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA), serta Event Flagship tahunan untuk ekonomi syariah yakni Kala Fest (Kaltim Halal Festival).

“18 PUS telah lolos kurasi IKRA dan fasilitasi penguatan ekonomi kepada 13 pesantren yang tersebar di seluruh Kaltim,” ujarnya.

Kegiatan ToT ini menghadirkan pemateri ahli ekonomi syariah Deddy Mainata M.Ag yang juga pengajar di UINSI Samarinda yang membawa materi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dan ekonomi syariah dan Lida Puspaningtyas redaktur media Republika yang membawa materi strategi komunikasi berita syariah.(he)

Komitmen PT SKP–CNL Astra Agro Bangun Desa Saka

SANGKULIRANG – Ruas jalan di Desa Saka, Kecamatan Sangkulirang, kini tak lagi sekadar jalur berlubang yang menyulitkan kendaraan dan warga. Dengan wajah baru yang lebih layak dan aman, infrastruktur jalan di desa ini menjadi simbol nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Perbaikan ini merupakan kolaborasi dari anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk, yaitu PT Sumber Kharisma Persada (SKP) dan PT Cipta Narada Lestari (CNL). Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), keduanya menunjukkan bahwa keberadaan industri dapat selaras dengan kemajuan masyarakat.

Jalan yang dulunya penuh kerusakan kini telah mulus dilalui. Dampaknya langsung terasa, terutama bagi warga yang menggantungkan hidup pada kelancaran transportasi dan mobilitas harian.

Kepala Desa Saka, Achyanur tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas perhatian dan kontribusi pihak perusahaan.

“Kami, Pemerintah Desa Saka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan. Perbaikan infrastruktur ini sangat bermanfaat bagi warga kami. Bukan hanya memudahkan transportasi, tapi juga mendukung aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih dari sekadar program pembangunan fisik, kegiatan ini memperlihatkan bagaimana kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah desa dapat menghasilkan dampak positif yang nyata. Harapan pun tumbuh agar sinergi seperti ini terus dipelihara.

“Semoga kepedulian ini terus berlanjut. Kami percaya, kolaborasi yang baik akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi semua,” tutup Achyanur.

Administratur PT SKP–CNL, Ricky Oktavianus, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan desa-desa di sekitar wilayah operasional.

“Sebagai wujud tanggung jawab sosial, kami melaksanakan perbaikan infrastruktur di Desa Saka yang masuk dalam wilayah ring 1 perusahaan. Kegiatan ini tidak hanya sekadar pembangunan jalan, tetapi juga upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi,” jelas Ricky.

Kini, Desa Saka tak hanya memiliki jalan yang lebih baik, tetapi juga semangat baru untuk terus melangkah maju bersama. (*/yun)

Kutai Kartanegara Raih Inabuyer Award

TENGGARONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih penghargaan Inabuyer award pada gelaran Business to Business to Goverment (B2B2G) Expo 2025 garapan Kementerian Usaha Mikro, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan 23-25 Juli 2025.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Kementerian UMKM menargetkan gelaran Inabuyer ditarget bisa mencetak total transaksi hingga Rp 3 triliun. Target ini dinaikkan dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 1,5 triliun sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap produk dalam negeri dari serbuan barang impor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penyelenggaraan Inabuyer merupakan bentuk konkret penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur kewajiban dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya maunya artinya Rp 3 triliun itu semoga bisa menjadi target kita. Yang terpenting bagi saya adalah pencapaian yang kemarin itu adalah menjadi tolak ukur dan tentunya pada tahun ini harus bisa lebih dari yang tahun kemarin,” ujar Maman saat pembukaan B2B2G Expo 2025 tersebut.

Inabuyer, menurut Maman, menjadi sarana nyata untuk memastikan UMKM menjadi “raja di negeri sendiri”. PP Nomor 7 Tahun 2021 memuat kewajiban bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa kepada produk UMKM.

Sementara itu Sekda Sunggono yang didampingi Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Thaufiq Zulfian Noor ditemui usai menerima penghargaan Inabuyer Award mengatakan dengan diterimanya penghargaan ini Pemkab Kukar dinobatkan sebagai Kabupaten dengan transaksi terbesar UMKM ditahun 2024 yang mencapai Rp 5 T lebih atau lebih 40 persen dari belanja barang dan jasa yang telah ditetapkan.

“Ini merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya bagi Pemkab Kukar,” ujarnya.

Sunggono mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemkab Kukar yang telah berkomitmen memajukan UMKM di Kukar sehingga semua pengadaan barang dan jasa yang produknya ada di daerah dibeli dari pelaku UMKM di Kukar.

“Kami terimakasih dan bersyukur kepada teman – teman di OPD atas komitmennya memajukan UMKM di Kukar,” ucapnya.

Ia berharap penghargaan ini menjadi pertanda keberpihakan Pemkab Kukar kepada para pelaku UMKM, sehingga UMKM di Kukar lebih maju dan bisa bersaing ke tingkat nasional.

“Terimakasih semuanya, mudah-mudahan tahun depan bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi” pungkasnya (kk01/adv diskominfo kukar).

“Mas’ud Tegur Mas’ud”

Catatan Rizal Effendi

BOLEH juga keberanian Hj Syahariah Mas’ud, SE (48). Anggota DPRD Kaltim ini melontarkan protes atau mengkritik ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud (33) dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).

Menurut Syahariah, bukan sekali ini saja Gubernur Rudy tak hadir. “Rasanya sudah 5 kali. Bukan berarti saya tak terima diwakili staf ahli, tapi harusnya kalau Gubernur tak bisa hadir instruksikan kepada wakilnya, kalau juga tidak bisa, ya sekdanya,” katanya.

Dia menegaskan kehadiran Gubernur sangat penting  dan strategis. “Ini juga menyangkut soal etika pemerintahan dan penghormatan terhadap lembaga legislatif. Minimal hadir wakil gubernur, sekda atau asisten bukan staf ahli,” tandasnya.

Yang diprotes Syahariah bukan sekadar gubernur, tapi Rudy Mas’ud adalah saudara kandung Syahariah yang juga adalah ketua DPD Golkar Kaltim. Syahariah sendiri adalah anggota Fraksi Golkar dari Dapil Penajam Paser Utara (PPU). Jadi di partai beringin itu, Rudy adalah atasan Syahariah.

Makin seru lagi karena ketua DPRD Kaltim sekarang adalah Hasanuddin Mas’ud (51). Hasan adalah saudara  sulung dari keluarga Bani Mas’ud. Baru  Syahariah, Rahmad Mas’ud (Wali Kota Balikpapan), Hj Yuliana Mas’ud, Hj Siti Aisyah Mas’ud, Hijrah Mas’ud, dan Abdul Gafur Mas’ud (mantan bupati PPU).

Meski bersaudara, Syahariah pun menegaskan kritiknya soal tegurannya kepada Gubernur di Rapat Paripuna tidak ada hubungan dengan soal pribadi atau keluarga. “Ini murni menyangkut tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Kalau ada kebiasaan yang keliru jangan kita biarkan berulang,” ucapnya dengan wajah serius.

Yang dikritik Syahariah tidak saja Gubernur, tapi juga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas. “Saya minta lain kali kepala OPD wajib hadir dan ikut bertanggung jawab. Ini bukan hanya kerja DPRD, tapi kerja bersama kita semua,” tandasnya.

Syahariah yang akrab dipanggil Umi Putri sarat pengalaman di kursi Dewan. Sebelum ke Kaltim dia pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat dan pernah mengikuti Pilkada di Kabupaten Majene, Sulbar tahun 2020.

Dalam Rapat Paripurna ke-18 bulan Juni lalu, sorotan soal ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud yang dikenal  dengan sebutan “HARUM” pernah disampaikan Makmur HAPK, anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.

Menurut Makmur, gubernur yang hanya diwakili staf ahli saja tidak mencerminkan penghargaan yang layak terhadap lembaga legislatif. Apalagi saat itu adalah rapat strategis membahas pertanggungjawaban APBD.

“Mohon maaf, saya bukan tidak menghargai staf ahli. Tapi ini rapat penting, seharusnya dihadiri langsung oleh pejabat utama seperti gubernur atau wakil gubernur atau sekda,” kata Makmur, yang pernah menjadi ketua DPRD Kaltim dari Golkar.

Dalam keterangan terpisah, Gubernur Rudy menjelaskan bahwa dia dan Wagub pada saat yang sama tengah menghadiri launching Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Samarinda. Itu acara nasional yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai pukul 08.00 pagi sampai 15.00 Wita. “Jadi kita mau korbankan tidak mungkin,” katanya.

Gubernur tidak menjelaskan kenapa dia tidak berbagi atau menunjuk Wagub atau Sekda yang hadir ke DPRD. Dia malah menyinggung perlunya komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait jadwal dan kehadiran.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan, dalam tata tertib DPRD Kaltim, jika gubernur tidak bisa hadir dalam rapat resmi seperti paripurna, kehadiran harus didelegasikan secara berjenjang kepada wakil gubernur, sekda atau pejabat struktural seperti asisten I, II atau III.

“Jadi kalau gubernur tidak bisa, ya wakil. Kalau wakil tidak bisa juga, ya Sekda atau Asisten. Ruang sidang tidak boleh kosong dari unsur eksekutif, jelasnya.

Ke depan, tambahnya, harus ada pejabat tinggi dari eksekutif yang hadir secara fisik. “Ini bukan hanya soal protokol, tapi menyangkut penghormatan terhadap lembaga  legislatif.”

BERBUNTUT INTIMIDASI

Soal ketidakhadiran Gubernur Rudy di Rapat Paripurna DPRD berbuntut adanya kejadian beraroma intimidasi kepada para wartawan atau awak media oleh staf di sekeliling Rudy.

Itu   gara-gara wartawan sempat mencegat Gubernur untuk dimintai penjelasannya soal ketidakhadiran di Rapat Paripurna DPRD. Ada ajudan atau asisten pribadi Rudy yang sempat menghentikan wawancara dan melontarkan kata-kata: “Kutandai mas ini.” Maksudnya wartawan yang masih melontarkan pertanyaan.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Samarinda dan PWI Kaltim mengeluarkan pernyataan atas tindakan itu. Apalagi sebelumnya juga terjadi di Musda Golkar sesaat setelah Rudy terpilih kembali menjadi  Golkar Kaltim.

AJI menuntut Gubernur meminta maaf dan menegur ajudan atau asistennya yang bersikap represif kepada wartawan karena hal itu ancaman bagi masyarakat pers yang dijamin undang-undang.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah sempat menjelaskan sikap asisten pribadi gubernur itu untuk membantu pimpinannya yang tengah kelelahan. “Bapak sudah capek seharian, juga belum makan dan belum salat. Jadi sudah disampaikan agar wawancara dihentikan,” jelasnya.

Penjelasan Syarifah ini banyak mendapat tanggapan negatif di media sosial. “Jadi pemimpin itu memang melelahkan. Kalau tidak mau lelah, ya jangan mencalonkan diri jadi pemimpin,” kata mereka.

Gubernur sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf kepada insan media, insan pers maupun insan medsos. “Saya mohon maaf ya, itu di luar kontrol saya karena sifatnya adalah spontan,” ucapnya ketika dicegat di depan kantornya, Rabu (23/7/2025) seperti diberitakan katakaltim.com.

Seorang wartawan muda menanyakan sikap saya sebagai wartawan dan pernah menjadi Wali Kota Balikpapan. Saya bilang sebagai pejabat kita harus paham kerja wartawan yang punya dua sisi. Di satu pihak pers bisa memuji dan mempromosikan kerja kita, tapi di sisi lain dia juga punya tugas mengkritik jika ada hal yang tidak sesuai. Jika dia mengkritik, memang tidak nyaman bagi seorang pejabat, tetapi kita tak boleh mengalang-alangi apalagi mengancam.

Menurut saya, adanya kasus perintangan terhadap kerja wartawan tidak perlu juga ditanggapi berlebihan. Justru itu menjadi tantangan tersendiri dan dinamika menarik dalam menjalankan tugas di dunia pers. Yang penting jangan sampai terjadi serangan fisik yang berbahaya bagi wartawan.

Ketika menjadi wartawan Jawa Pos, saya pernah dilarang meliput tim Persiba Balikpapan oleh Wali Kota Balikpapan Kol CZI Syarifuddin Yoes di tahun 1980-an. Gara-gara Pak Yoes tidak terima ada pemberitaan yang dianggap melecehkan Persiba. Setiap ada jumpa pers saya dilarang masuk. Tapi gara-gara itu juga Pak Yoes membantu melahirkan koran harian pertama di Kaltim, Harian ManuntunG atau Kaltim Post dan memberi jalan kepada saya jadi wali kota seperti dia.(*)

Warga Loa Janan Sampaikan Rasa Khawatir Saat Konsultasi Publik Amdal

LOA JANAN – Warga menyampaikan rasa khawatir saat PT Multi Harapan Utama (MHU) menggelar Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana operasionalnya di Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Rabu (23/7/2025).

Sejumlah peserta konsultasi menyampaikan kekhawatiran mereka, seperti potensi pencemaran udara, dampak terhadap sumber air bersih, gangguan akses jalan desa, hingga harapan adanya prioritas kerja bagi warga lokal.

Menanggapi hal tersebut, pihak PT MHU menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat selama proses kegiatan berlangsung. Perusahaan juga berjanji akan mengelola setiap potensi dampak secara bertanggung jawab agar tidak merugikan masyarakat.

Kegiatan konsultasi publik ini dibuka Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kecamatan Loa Janan. Berbagai pemangku kepentingan hadir seperti  dari perwakilan desa, tokoh masyarakat, akademisi, hingga warga terdampak. Konsultasi ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen AMDAL sebelum kegiatan perusahaan berjalan di lapangan.

“Transparansi dan partisipasi publik adalah dua pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui konsultasi publik AMDAL ini, kami berharap suara masyarakat benar-benar didengar dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” kata Hery Rusnadi saat membuka kegiatan.

Ia juga mengapresiasi PT MHU yang telah melibatkan masyarakat sesuai regulasi lingkungan yang berlaku.

“Ini bukan sekadar formalitas, tapi forum dialog terbuka. Jadi saya harap seluruh peserta aktif menyampaikan pandangannya,” tegasnya.

Dalam forum itu, tim konsultan penyusun AMDAL memaparkan potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas perusahaan, termasuk rencana pengelolaan serta pemantauan yang akan dilakukan. (adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »