Komisaris Pertamina Tinjau Operasi Hulu Migas dan Program Konservasi Orang Utan di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur – Rombongan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), bagian dari Pertamina Hulu Indonesia (PHI), di Wilayah Kerja Sanga Sanga, Kalimantan Timur. Kunjungan yang berlangsung pada 24 Juli itu dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, Todotua Pasaribu.

Turut serta dalam agenda tersebut adalah jajaran Komisaris seperti Nanik S. Deyang, Condro Kirono, dan Raden Adjeng Sondaryani, serta Direktur Manajemen Risiko Pertamina, Ahmad Siddik Badruddin. Mereka meninjau langsung fasilitas Mutiara Central Plant (MCP), berdialog dengan para pekerja, dan menyambangi lokasi program pelestarian orang utan.

Manajemen PHSS yang dipimpin oleh Direktur Sunaryanto dan General Manager Zona 9, Julfrinson Alfredo Sinaga, mempresentasikan capaian kinerja produksi yang menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan tahun 2025, PHSS mencatat output gas bumi mencapai 93,11 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) dan produksi minyak sebesar 12.752 barel per hari (bpod).

Dalam diskusi tersebut, Todotua Pasaribu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor di tengah tantangan teknis pengelolaan lapangan migas yang sudah memasuki usia tua. Ia menyebutkan, kolaborasi dan koordinasi menjadi fondasi penting untuk menavigasi kompleksitas industri energi saat ini.

Tak hanya soal operasional, Dewan Komisaris juga meninjau inisiatif pelestarian orang utan yang dijalankan Zona 9 melalui anak usaha seperti PEP Tanjung, PEP Sangasanga, dan PEP Sangatta. Program konservasi ini bekerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dan mencakup adopsi tiga individu orang utan serta penanaman ribuan pohon sejak 2024.

Komisaris Nanik S. Deyang mengapresiasi inisiatif ini, menyebutnya sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pelestarian spesies langka dan ekosistem hutan tropis. “Upaya reintroduksi orang utan ke habitat aslinya adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan alam,” ujar Nanik.

Dia juga menyoroti pentingnya pemantauan jangka panjang terhadap orang utan yang telah dilepasliarkan, mengingat banyak dari mereka sebelumnya hidup dekat dengan manusia. Menurutnya, pelatihan adaptasi di alam liar dan edukasi masyarakat sekitar menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi konservasi.

Lebih lanjut, Nanik menekankan perlunya mengintegrasikan program sosial masyarakat dengan konservasi agar manfaat ekologis dan sosial berjalan beriringan. “Upaya pelestarian harus turut berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan lokal,” imbuhnya.

Selain Zona 9, kolaborasi dengan BOSF juga dijalin oleh unit lain di Grup Pertamina, termasuk Zona 8. Harapannya, pendekatan lintas unit ini bisa memperluas jangkauan manfaat konservasi yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, Zona 9 dijalankan oleh PHI bersama SKK Migas dengan komitmen pada prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Operasinya mencakup wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pengelolaan hulu migas yang bertanggung jawab dan pengembangan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pertamina Hulu Mahakam Gaungkan Aksi Nyata Kurangi Sampah Plastik di Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) melaksanakan berbagai kegiatan bertema pelestarian lingkungan di seluruh wilayah operasionalnya di Kalimantan Timur, yang berlangsung dari 19 Mei hingga 30 Juni. Kegiatan untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 ini mengusung tema global Beat Plastic Pollution, PHM menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan di sektor hulu migas.

Serangkaian kegiatan yang digelar mencakup talk show inspiratif, kompetisi kebersihan lingkungan kerja, aksi bersih-bersih pantai dan lingkungan, hingga penanaman pohon. General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari visi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya. Ia menyebut, PHM telah menjalankan berbagai langkah konkret, termasuk pengelolaan limbah, pengurangan emisi, serta efisiensi energi.

“Melalui pendekatan yang konsisten dan kolaboratif, kami berupaya menciptakan dampak positif terhadap lingkungan, terutama dalam pengendalian sampah plastik,” jelas Setyo.

Upaya PHM tersebut turut mendukung kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan pengelolaan hingga 70% pada tahun 2025. Setyo juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di lingkungan kerja.

Salah satu acara puncak yang digelar pada 16 Juni 2025 di Balikpapan Base Office bertajuk Journey to Zero Waste: Lessons from Home & Community, menampilkan dua sosok penggiat lingkungan: Novia Arifin, edukator digital melalui akun @ceritanupi, dan Dianisa Ester, COO startup lingkungan Cirowaste. Kegiatan hybrid ini diikuti oleh karyawan PHM, komunitas lingkungan seperti Bank Sampah Kota Hijau Balikpapan dan Mangrove Center Graha Indah, serta mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Timur.

Keduanya membagikan pengalaman dan praktik dalam menerapkan gaya hidup minim sampah serta mendorong partisipasi masyarakat melalui konsep ekonomi sirkular berbasis komunitas.

Manager HSSE Operations PHM, Yudi Pantja Putera, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi PHM dalam menjaga kelestarian bumi. “Peringatan HLH tahun ini menjadi momentum penting bagi semua pihak, termasuk kami di PHM, untuk bergerak bersama mengatasi krisis polusi plastik,” ujarnya.

Kegiatan yang dilakukan di lapangan-lapangan PHM antara lain, di Lapangan SPS berupa bersih-bersih pantai di Kelurahan Teluk Pemedas dengan warga RT 6 dan RT 7, berhasil mengumpulkan 590 kg sampah. Saat ini juga tengah disiapkan program Bank Entity Recycle SPS (BERES) bersama komunitas GMJB.

 

Sementara di Lapangan Bekapai dilakykan dua sesi housekeeping yang mengumpulkan total 43 kg sampah. Kegiatan lain di Lapangan HCA berupa kerja bakti bersama warga dan edukasi pengelolaan limbah domestik dengan narasumber dari GMJB dan Lurah Muara Jawa Ulu.

Sedangkan kegiatan lain di Lapangan CPU berupa bersih-bersih garis pantai mengumpulkan 109 kg sampah dan pelatihan daur ulang plastik dengan UKM3R Anggrek Hitam. Di Lapangan SPU menanam 10 pohon tabebuya di sekitar area operasi. Di Lapangan NPU digelar lomba housekeeping sebulan penuh dengan pendekatan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Serta di Lapangan POMA berupa aksi bersih lingkungan kerja menghasilkan 161 kg sampah.

Sebagai bagian dari persiapan HLH 2025, PHM juga menggelar lomba desain X-Banner dan kompetisi video internal sebagai bentuk kampanye kreatif bertema lingkungan.

PHM meyakini bahwa keterlibatan aktif semua pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan membawa dampak jangka panjang bagi keberlangsungan lingkungan hidup.

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PHM menjalankan operasinya di Wilayah Kerja Mahakam dengan komitmen tinggi terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Bersama SKK Migas dan mitra afiliasi, PHM terus menghadirkan inovasi dan teknologi demi menciptakan energi yang aman, patuh, dan ramah lingkungan untuk masa depan Indonesia. (*)

Anggota DPRD Kaltim Soroti Peran Strategis Koperasi Merah Putih di Desa

SAMARINDA – Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan, DPRD Kalimantan Timur memandang pentingnya transformasi koperasi dari sekadar wadah administratif menjadi kekuatan ekonomi nyata di tingkat desa.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengapresiasi inisiatif ini, namun mengingatkan, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keseriusan semua pihak agar menjalankan konsepnya secara konkret dan terukur.

“Model koperasi seperti ini berbeda dengan koperasi konvensional yang dibentuk secara sporadis dan minim arahan. Skema Koperasi Merah Putih, negara hadir memberi jaminan, menyediakan ruang usaha, dan menyiapkan dukungan permodalan,” ujar Guntur, Rabu (30/7/2025).

Ia menilai, banyak koperasi di daerah selama ini hanya bergerak di skala kecil dan belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi lokal secara signifikan. Padahal, desa memiliki potensi besar agar dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis koperasi.

“Kita masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah seperti NTB dan Sulawesi. Padahal, jika koperasi desa difungsikan secara maksimal, kita bisa membangun sektor peternakan sendiri, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai, masalah utama bukan pada konsep koperasi, melainkan pada implementasi dan tata kelola di lapangan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan koperasi yang mampu bersinergi dengan perangkat desa, termasuk kepala desa sebagai penasihat koperasi.

“Jika seluruh elemen pengelola koperasi bekerja secara terkoordinasi dan memiliki visi yang sama, maka koperasi akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa sekaligus memberdayakan warga,” tambahnya.

Salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah pusat hadir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini membuka ruang bagi koperasi agar bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih kuat dan kompetitif.

Dalam konteks Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menyebut penguatan koperasi desa menjadi sangat strategis. Kemandirian ekonomi lokal perlu dibangun sejak dini agar bisa menghadapi tantangan besar pembangunan di masa depan.

“Ini momentum yang harus kita manfaatkan. Koperasi tidak boleh sekadar menjadi simbol. Ia harus hidup, tumbuh, dan menjadi pilar ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Siapkan Fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda

SAMARINDA – Sorotan tajam datang dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terkait persiapan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan mundurnya pelaksanaan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut, akibat minimnya kesiapan fasilitas pendukung di lokasi yang telah ditunjuk.

Penetapan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat rupanya belum diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Hingga kini, BPMP hanya menyediakan bangunan fisik tanpa perlengkapan dasar seperti tempat tidur, meja belajar, dan kebutuhan lainnya yang penting agar menunjang kegiatan belajar.

“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden melalui Kementerian Sosial justru batal dilaksanakan di Samarinda karena kita di daerah tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal ini,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).

Kekhawatiran Darlis bukan tanpa alasan. Ia menilai, apabila situasi ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkan agar memindahkan lokasi pelaksanaan program ke daerah lain yang lebih siap.

“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan Samarinda ini malah ditarik kembali Kementerian Sosial karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” tegasnya.

Kondisi semakin diperparah informasi pekerjaan renovasi fasilitas baru akan dimulai minggu depan. Hal ini menunjukkan kurangnya antisipasi, padahal Sekolah Rakyat merupakan program gratis yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah pusat, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana. Ia mendorong Dinas Sosial dan seluruh perangkat daerah lainnya agar mengambil langkah cepat dan bersinergi demi memenuhi seluruh persyaratan.

“Kami minta agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pengawasan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait diminta hadir agar melaporkan perkembangan terbaru terkait fasilitas dan kesiapan infrastruktur.

“Rapat ini diharap menjadi momentum agar memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” pungkasnya.

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap hadirnya pendidikan gratis dan inklusif seperti Sekolah Rakyat, Komisi IV DPRD Kaltim berharap agar Pemprov tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini, dan benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. (yud/adv/drpd)

Komisi IV DPRD Kaltim Tegaskan Sinergi Gakkum dan Polda dalam Kasus Tambang Ilegal di Hutan Unmul

SAMARINDA – Penanganan kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) kini memasuki babak baru, dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan, penyelidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim berjalan beriringan, bukan bertentangan.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menepis anggapan, ada ketidak sinkronan antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

“Tidak ada perbedaan substansi, hanya pendekatannya yang berbeda. Gakkum menelusuri dari sisi kehutanan, sementara Polda dari sisi pertambangan. Secara infrastruktur penyidikan, Polda memang lebih siap sehingga lebih dulu menetapkan satu orang sebagai tersangka,” kata Darlis, Rabu (30/7/25).

Perbedaan pendekatan ini justru memperkaya proses penegakan hukum. Gakkum, menurutnya, telah menghimpun sejumlah bukti penting yang dapat memperkuat kerja penyidikan Polda. Termasuk ditemuan ekskavator dan lima nama saksi kunci yang dinilai berpotensi menjadi tersangka.

“Kami mendorong agar data dari Gakkum dijadikan sebagai bahan lanjutan Polda agar mengembangkan penyidikan. Bukan lagi sebagai pertimbangan, tetapi sebagai dasar konkret pengembangan kasus,” tegasnya.

Langkah ini dinilai penting agar penegakan hukum tidak terhenti pada satu tersangka saja. Komisi IV berharap kelima saksi yang dikantongi Gakkum dapat segera diproses hukum demi menunjukkan komitmen serius pemberantasan tambang ilegal.

Aspek perdata dari kasus ini juga tengah dipersiapkan. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman kini dihimpun agar melakukan valuasi kerugian ekonomi akibat aktivitas tambang ilegal. Validasi ini menjadi syarat utama agar menggugat pelaku secara perdata.

“Soal gugatan perdata, kita menunggu hasil valuasi kerugian ekonomi yang kini sedang dihitung. Kami beri waktu dua minggu kepada tim hukum Unmul agar merampungkannya. Setelah itu, aspek perdata baru bisa kita proses,” ujar Darlis.

Menurutnya, pendekatan menyeluruh yang mencakup pidana dan perdata penting agar kasus ini tidak berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

“Kami ingin proses ini berjalan secara sistematis dan menyeluruh, baik dari sisi pidana maupun perdata. Ini tidak boleh berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

« Previous Page — Next Page »