Petani Kunci Swasembada Pangan

July 31, 2025 by  
Filed under DPRD Kaltim

SAMARINDA – Di tengah ambisi besar Kalimantan Timur agar menjadi lumbung pangan dan penyangga logistik Ibu Kota Nusantara (IKN), perhatian terhadap nasib para petani justru dinilai masih minim. Sorotan kali ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, yang menekankan kemandirian pangan hanya bisa tercapai jika pelaku utama sektor pertanian, yakni para petani, mendapat dukungan nyata dan menyeluruh.

“Ketahanan pangan bertumpu pada petani. Jika mereka tidak dibekali dengan sarana yang memadai, maka kemandirian pangan hanya akan menjadi wacana semata,” ujar Guntur, Rabu (30/7/2025).

Ia menyayangkan belum maksimalnya penyediaan alat dan mesin pertanian, mahalnya harga pupuk, serta lemahnya peran penyuluh di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pertanian tak bisa dilepaskan dari keselarasan antara teknologi, sumber daya manusia, dan pemahaman akan kondisi lokal.

“Sama seperti manusia memerlukan makanan bergizi, tanaman pun demikian. Jika hanya diberi kapur berlebihan atau tanah dibiarkan terlalu asam tanpa penanganan, tanaman juga akan mati. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebutuhan spesifik lahan dan jenis pupuk yang digunakan menjadi sangat penting,” terangnya.

Ia menyoroti krisis regenerasi petani di Kaltim. Mayoritas petani saat ini sudah berusia lanjut, sementara generasi muda masih enggan terjun ke sektor pertanian karena kurangnya dukungan fasilitas yang memadai.

“Sebagian besar petani kita telah berusia lanjut. Padahal, anak-anak muda pun tertarik untuk bertani jika didukung dengan fasilitas modern. Tidak mungkin mereka mau bertani dengan peralatan seadanya. Di era sekarang, pertanian harus berbasis teknologi,” jelasnya

Ia juga mengingatkan, pendekatan pertanian tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik lahan yang berbeda, sehingga butuh intervensi spesifik dan data yang akurat.

“Karena itu, penyuluh pertanian memiliki peran krusial untuk memahami kondisi lokal dan memberikan pendampingan yang sesuai. Kebijakan pemerintah akan tepat sasaran jika berbasis data dan pemahaman lapangan,” jelasnya lagi.

Sebagai penyangga utama kebutuhan pangan IKN, Guntur menekankan pentingnya langkah serius dari pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu ke hilir.

“Kita diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan IKN. Namun, jika permasalahan dasar seperti keterbatasan alat pertanian dan pupuk belum tertangani, maka cita-cita swasembada pangan akan sulit terwujud,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

DPRD Kaltim Soroti Kepekaan Pemprov terhadap Prestasi Atlet Daerah

July 31, 2025 by  
Filed under DPRD Kaltim

SAMARINDA – Minimnya perhatian dan penghargaan terhadap atlet berprestasi di Kalimantan Timur kembali mencuat ke permukaan. Namun kali ini, sorotan tak hanya menyasar soal insentif, tetapi menyangkut pola pikir dan kepekaan pemerintah daerah menghargai perjuangan para atlet.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan, Pemprov Kaltim perlu menunjukkan bentuk apresiasi yang lebih bagi para atlet, bukan hanya sekadar kebanggaan simbolik pada seremoni.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebanggaan simbolik. Para atlet yang telah berjuang membawa nama Kalimantan Timur ke panggung nasional layak mendapatkan bentuk penghargaan yang sebanding dengan upaya dan pengorbanan mereka,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).

Pernyataan Darlis menyoroti fakta, banyak atlet di Kaltim merasa diabaikan setelah menorehkan prestasi, baik di level daerah maupun nasional. Kurangnya perhatian ini dianggap berisiko mematahkan semangat para atlet, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar didunia olahraga.

“Banyak anak muda kita yang punya talenta luar biasa, tetapi ketika mereka berhasil, perhatian yang diberikan sangat minim. Ini tentu memengaruhi semangat mereka agar terus berkembang,” tuturnya.

Iamenekankan, penghargaan tidak harus selalu berupa uang. Bentuk apresiasi bisa hadir dengan wujud lain, seperti penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, dukungan pendidikan, hingga peluang karier di sektor publik.

“Sudah saatnya pemerintah memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap kontribusi para atlet. Jangan tunggu sampai ada tuntutan, baru bergerak. Ini soal membangun ekosistem pembinaan prestasi yang berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya pendekatan proaktif dari pemerintah menciptakan sistem penghargaan yang lebih adil, transparan, dan terstruktur. Menurutnya, kehadiran pemerintah agar mendukung atlet seharusnya tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari kultur kebijakan yang konsisten.

“Pola pikir lama di mana penghargaan hanya diberikan jika diminta harus ditinggalkan. Kita butuh sistem yang peka dan responsif, yang betul-betul menghargai jerih payah atlet sebagai aset daerah,” tegasnya. (yud/adv/drpd)

SMAN 1 Jempang Juara Duta Pelajar Sadar  Hukum Kabupaten Kutai Barat 2025

July 31, 2025 by  
Filed under Kutai Barat

MELAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim kembali menggelar Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum (DPSH) Jenjang SMA/SMK/MAN/SLB (Tuna Daksa) tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 di SMK Negeri 1 Sendawar Jalan Melak Ulu, Kecamatan Kutai Barat, Rabu (30/7/2025).

Toni Yuswanto Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim mengatakan kegiatan ini diikuti oleh pelajar jenjang SMA sederajat se Kabupaten Kutai Barat yang diikuti sebanyak 10 Tim yang terdiri masing-masing tim  adalah 1 orang  pelajar laki-laki dan 1 orang pelajar perempuan.

Ia berharap kegiatan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Kutai Barat ini dapat melahirkan pelajar-pelajar sadar hukum yang dapat menjadi Role Model contoh teladan di tengah masyarakat khususnya di lingkungan sekolah masing-masing.

“Selain itu, pelajar merupakan generasi penerus bangsa sebagai agen perubahan yang harus dikembangkan potensinya ke arah yang positif, salah satunya yakni diberikan pemahaman hukum melalui pembinaan atau pembentukan karakter pelajar sadar hukum,” ujarnya.

Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 menghasilkan juara 1 diraih SMA Negeri 1 Jempang atas nama Muhammad Eghi Al-Farizhi dan Cici Amrina. Juara kedua diraih SMA Negeri 2 Sendawar atas nama Fransiskus Arya Dwi Wicaksono dan Wini Apriliani. Sedangkan juara ketiga diraih SMA Negeri 1 Jempang atas nama Muhammad Andi dan Rahmita Indriani Kamoda.

Juara I, II dan III masing-masing memperoleh uang pembinaan untuk juara I sebesar Rp4,5 juta, juara II sebesar Rp3,5 juta dan juara III sebesar Rp2,5 juta. Para juara juga mendapat piagam, dan plakat.

Juara I, II dan III Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 akan kembali berlaga pada tingkat Provinsi bersama dengan para juara dari masing-masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

Sebelumnya, para peserta se Kabupaten Kutai Barat mengajukan karya tulis inovatif, yang dalam penyusunannya telah dibimbing dan didampingi oleh guru pembimbing dan pendamping dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat melalui Bidang Intelijen, selanjutnya dilakukan seleksi terhadap karya tulis inovatif yang diajukan, sehingga didapati 10 peserta guna dipertandingkan pada tingkat Kabupaten Kutai Barat.*

Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Kaltim Beri Penyuluhan Hukum di Kutai Barat

July 31, 2025 by  
Filed under Kutai Barat

KUTAI BARAT – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui Bidang Intelijen melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum kepada para Perangkat Desa terkait engelola Keuangan Dana Desa di Balai Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan Penerangan Hukum ini mengangkat tema “Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa” yang disampaikan Julius Michael Butar Butar –  Kasi II dan Tri Nurhadi – Kasi V Asisten Intelijen Kejati Kaltim dan dihadiri para perangkat desa se-Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

Camat Melak, Asrin Surianto. Saat membuka acara mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang telah mengadakan kegiatan Penerangan hukum di wilayah Kecamatan Melak, terutama terkait dalam pengelolaan keuangan dana desa.

“Semoga para Kepala Desa mendapatkan gambaran hukum dalam mengelola keuangan Dana Desa,” ucapnya.

Sementara itu. Toni Yuswanto Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim mengatakan kegiatan Penerangan Hukum ini mengangkat tema “Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa”.

“Kegiatan ini salah satu tindakan Preventif yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum Perangkat Desa dan Masyarakat Desa,” katanya.

Kegiatan penerangan hukum ini disambut baik oleh para perangkat desa se-Kecamatan Melak, para peserta nampak antusias dan aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber seputar pengelolaan dana desa.*

Disdukcapil Kukar Rancang Hambatan Geografis

July 31, 2025 by  
Filed under Kutai Kartanegara

TENGGARONG – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara, Muhammad Iryanto, menyebut program PETARUNG KENCANA merupakan strategi jemput bola yang dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dalam pelayanan kependudukan, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil.

Berbicara dalam peluncuran program di Desa Muara Pantuan, Rabu (30/7/2025), Iryanto menjelaskan bahwa pihaknya membawa langsung perangkat dan operator ke lokasi untuk melayani perekaman, pencetakan KTP elektronik, penerbitan KK, akta kelahiran, hingga layanan administrasi lainnya.

“Semua pelayanan kita bawa ke sini. Warga tak perlu jauh-jauh lagi. Kami pastikan semua proses cepat, gratis, dan sesuai aturan,” ujar Iryanto.

Menurutnya, kesenjangan pelayanan publik masih menjadi tantangan besar, terutama bagi warga yang tinggal di daerah pesisir seperti Muara Pantuan. Dengan pendekatan ini, pihaknya berharap tak ada lagi warga yang terhambat mengakses dokumen kependudukan karena lokasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kecamatan Anggana, Polsek, Koramil, serta Pertamina Hulu Mahakam atas dukungan dan kolaborasi dalam menyukseskan program PETARUNG KENCANA.

“Kolaborasi ini penting agar layanan tidak hanya menjangkau, tapi juga memberi kesan positif kepada masyarakat,” katanya.

Disdukcapil Kukar, lanjut Iryanto, berkomitmen melanjutkan program serupa di desa-desa lain.

“Target kami adalah inklusivitas pelayanan. Semua warga, tanpa kecuali, harus mendapatkan hak administratifnya tanpa hambatan,” tegasnya. (adv diskominfo kukar)

« Previous PageNext Page »

  • vb

  • Pengunjung

    1075542
    Users Today : 3937
    Users Yesterday : 4022
    This Year : 12052
    Total Users : 1075542
    Total views : 10587824
    Who's Online : 50
    Your IP Address : 216.73.216.188
    Server Time : 2026-01-03