Kapolri Mendahului Atau ‘Melawan’ Presiden?

Oleh : Prof Henri Subiakto

-Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, dan Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia

Presiden Prabowo sedang menyiapkan agenda reformasi Polri sebagai respon tuntutan publik pasca-demo besar pada Agustus 2025.

Pada 17 September 2025, Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, mantan Wakapolri yang dikenal tegas, termasuk pernah menangani kasus Ferdy Sambo dan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas serta Reformasi Kepolisian, sebelum dilantik, telah dinaikkan pangkatnya secara istimewa menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (bintang empat).

Penunjukan itu disertai rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian di level presiden, yang melibatkan tokoh luar seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk evaluasi menyeluruh.

Sementara Kapolri Listyo Sigit merespons cepat dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri secara internal pada hari yang sama melalui Surat Perintahnya. Tim ini beranggotakan 52 perwira, diketuai Komjen Chryshnanda Dwilaksana dengan Listyo Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri sebagai penasihat.

Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di pemerintahan Prabowo, upaya reformasi Polri jadi uji coba keseimbangan kekuasaan antara presiden, Polri,  genk Solo dan tuntutan publik.

Penunjukan Dofiri, figur kredibel dari internal Polri yang dihormati karena integritasnya (lulusan Adhi Makayasa Akpol 1989), jadi sinyal kuat, Prabowo ingin mengendalikan agenda reformasi secara langsung dari Istana.

Secara politik, akan memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin tegas yang ingin “membersihkan” institusi Polisi dari warisan  presiden Jokowi (di mana Listyo diangkat karena kedekatannya sejak dari Solo).

Kenaikan pangkat Jenderal Dofiri juga bisa dibaca sebagai sikap politik yg memilih loyalis di luar loyalis Listyo, mengingat Dofiri lebih senior dan dikenal tegas dan bukan gerbong yang dibina Listyo Sigit.

Dengan adanya Pembentukan tim internal Polisi tepat sehari setelah penunjukan Dofiri menimbulkan interpretasi ganda. Di satu sisi dilihat sebagai langkah proaktif Polri “sudah ingin berbenah sendiri” dan terbuka terhadap masukan dari luar, namun juga bisa berarti pembentukan tim internal sebagai upaya defensif kelompok Listyo untuk mempertahankan struktur Polri sekarang.

Ini upaya para pimpinan Polri dibawah Jenderal Listyo Sigit untuk mencegah agar reformasi dari presiden nantinya tidak “mengganggu” struktur hirarki para petinggi Polri yang sudah cukup lama disiapkan dan dibina Listyo Sigit.

Ini juga menguji hubungan antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit yg tampak kooperatif dengan menyatakan siap ikut kebijakan presiden, namun di sisi lain ia membentuk tim internal yang cukup besar yang bisa dimaknai  sebagai upaya perlindungan posisi Kapolri dan struktur polisi dari kemungkinan rekomendasi radikal dari tim bentukan presiden.

Karena jika ada rekomendasi perubahan struktural yang radikal, seperti yang diminta Gerakan Nurani Bangsa, tentu berpotensi memicu gesekan dalam Polri yang sudah terbangun kuat.

Tim internal bisa bermakna “pembelaan” pada Polri sekarang, di tengah tuntutan reformasi yang kian kencang dari mana mana.

Reformasi institusi polisi datang pasca-pemilu 2024 yang menyisakan kesan kuatnya peran polisi dalam politik. Serta datang dari stigma polisi yg represif dalam penanganan demo, dan aktivitas kebebasan berpendapat.

Presiden Prabowo akan dinilai sukses jika berhasil melakukan reformasi hingga mengembalikan kepercayaan pada institusi polisi. Namun jika Presiden tidak mampu berbuat banyak dan Kapolri tetap Jenderal Listyosigit atau sosok yang disiapkannya, maka pemerintah Prabowo akan dianggap “tidak solid” dan  tidak tegas, lebih banyak omon omon.

Artinya perkembangan dari peristiwa ini penting sebagai tanda  soliditas kekuasaan Presiden dan relasinya dengan institusi Polisi. Prabowo ingin mereformasi polisi lewat kebijakannya, agar memperkuat dukungan dan legitimasinya sebagai presiden hingga 2029. Tapi keinginan politik itu nampaknya ada yang tidak suka. Disitulah kemudian Listyo Sigit dan kekuatan di belakangnya memunculkan peran bottom-up seolah tidak kalah tanggap.

Makna politik terbesarnya adalah pengujian apakah Polri bisa direformasi tanpa konflik internal, atau justru jadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan kelompok jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jokowi di satu sisi, “menghadapi” Presiden Prabowo bersama kekuatan yang menginginkan reformasi Polisi secara menyeluruh di sisi yang lain.

Kita pantau apa yang akan dilakukan Presiden dan perkembangan kedua tim dalam 2-3 minggu ke depan. Apa ada sinergi di antaranya, atau mereka jalan sendiri sendiri karena memiliki  tujuan dan inisiator yang berbeda.

Menteri Pariwisata Buka Festival Adat Erau

TENGGARONG – Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana membuka Festival Adat Erau 2025 di Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (21/9/2025)

Pembukaan festival adat dengan tema “Menjaga Marwah Peradaban Nusantara” itu ditandai pembacaan titah serta pemukulan gong oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Muhammad Arifin, dilanjutkan dengan penyalaan Brong atau obor

Menteri Pariwisata Widiyanti dalam sambutannya mengatakan Festival Erau kini tidak hanya sebatas ritual adat dan spiritualitas, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempertemukan seniman dari berbagai daerah bahkan mancanegara.

“Festival ini adalah perayaan kebersamaan dan keberagaman. Kukar sendiri merupakan salah satu pusat peradaban terkuat di Nusantara, dan nilai-nilai luhur Kesultanan Kutai masih hidup dalam keseharian anak bangsa,” ujarnya.

Disebutkannya melalui program Kharisma Event Nusantara (KEN) yang menguatkan 113 event di seluruh Indonesia, potensi daerah, termasuk Kukar, semakin berkembang dan berdaya saing.

“Komitmen kita adalah terus menghadirkan event-event berbasis kekayaan lokal yang mampu mengangkat nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional,” sebutnya

Sementara itu Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, Erau di masa lalu merupakan pesta adat yang dipersembahkan oleh pihak Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura untuk memberikan hiburan kepada rakyat, terutama pada saat merayakan hari jadi kota Tenggarong yang jatuh pada setiap tanggal 28 September, maupun dalam rangka penabalan Sultan dan penganugerahan gelar bangsawan.

“Tata cara pelaksanaan Erau harus sesuai dengan adat dan tradisi asli Kesultanan Kutai Kartanegara ing martadipura untuk menjaga marwah Sultan Kutai sebagai orang yang di-Erau-kan,” ujarnya.

Diungkapkannya, acara adat Erau Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura telah melalui fase transformasi, dari hanya sekadar acara adat yang sifatnya lokal dan regional, hingga menjadi special event pariwisata berskala nasional.

Pemkab Kukar berupaya melestarikannya sebagai warisan tradisi luhur Suku Kutai, sekaligus sebagai daya tarik pariwisata. Acara Erau pun telah meraih berbagai penghargaan nasional hingga diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Tenggarong.

 

“Harapan kita bersama, seluruh rangkaian acara Erau dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar,” ungkapnya.

Aulia juga menyampaikan Erau telah mengalami transformasi besar, dari sekadar ritual adat berskala lokal, kini Erau menjelma menjadi special event pariwisata nasional, bahkan sempat mendunia melalui Erau International Folk and Art Festival (EIFAF) yang berkolaborasi dengan CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art).

Namun, sejak 2022, Pemkab Kukar memutuskan mengembalikan Erau pada khittahnya, demi menjaga kesakralan upacara adat serta nilai-nilai luhur Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

“Besar harapan kita semua, semoga pelaksanaan Erau tahun ini, yang berlangsung pada 21–29 September 2025, dapat membawa keberkahan bagi masyarakat serta menjadi pendorong utama perputaran ekonomi, khususnya peningkatan UMKM daerah,” pungkas Bupati Aulia.

Dalam pembukaan Festival Adat Erau juga diisi parade kontingen dari 20 kecamatan Se Kukar dengan mempersembahkan berbagai hasil bumi kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, serta dimeriahkan penampilan drama dan tari kolosal yang melibatkan ratusan seniman dan seniwati Kutai Kartanegara yang tergabung di Terminal Olah Seni (TOS). (kk01).

Balikpapan Jadi Tuan Rumah Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK

BALIKPAPAN – Balikpapan menjadi pusat peningkatan kompetensi guru se-Kalimantan Timur melalui sebuah pelatihan inovatif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, melalui UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Tekkom dan Infodik), menyelenggarakan Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 17 hingga 19 September 2025, di Hotel Horison Ultima Balikpapan.

Kegiatan ini dibuka Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Armin, yang diwakili Kepala UPTD Tekkom dan Infodik, Muchamad Awaludin. Turut hadir sebagai narasumber, Dr. Abdul Hakim dari Universitas Mulawarman dan Muhammad Yahya, seorang Duta Teknologi Kemendikbud Ristek. Mereka akan berbagi wawasan dan keahlian untuk membantu para pendidik beradaptasi dengan era digital.

Sebanyak 82 guru dari jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Timur turut serta dalam pelatihan ini. Anggaran kegiatan didanai sepenuhnya oleh APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan kualitas pendidikan.

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membekali para guru dengan keterampilan yang diperlukan dalam mengintegrasikan TIK ke dalam proses belajar-mengajar. Dengan metode pembelajaran berbasis TIK, diharapkan materi pelajaran dapat disajikan secara lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi para siswa.

Selain materi utama dari narasumber, sesi pelatihan juga dimoderatori oleh Ester Berutu dari UPTD Tekkom dan Infodik. Panitia penyelenggara menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari semua pihak, yang telah memastikan acara ini berjalan dengan sukses dan lancar. (mr)

Bandara Ngurah Rai Jadi Penentu Citra Pariwisata Bali

DENPASAR – Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dinilai bukan sekadar pusat transportasi udara, melainkan gerbang utama yang mencerminkan wajah Bali di mata dunia. Hal itu disampaikan mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) periode 2007-2015  Marsda TNI (Pur) Tatang Kurniadi saat dimintai tanggapannya mengenai peran bandara terhadap citra pariwisata Pulau Dewata, Minggu (21/9/2025).

“Bandara adalah kesan pertama yang dirasakan wisatawan. Apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami di sana akan melekat di ingatan. Karena itu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kawasan bandara harus benar-benar dijaga,” ujar Tatang kepada wartawan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Polda Bali bersama para driver Angkutan Sewa Khusus (ASK) menggelar pertemuan tatap muka pada awal September lalu. Kegiatan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan Bandara Ngurah Rai.

Langkah ini dinilai penting mengingat bandara merupakan objek vital yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penerbangan, tetapi juga menyangkut citra pariwisata Bali secara menyeluruh. Tatang menekankan, pelayanan yang humanis dan suasana yang kondusif akan membuat wisatawan pulang dengan pengalaman positif, sementara pengalaman buruk sekecil apa pun bisa berdampak pada nama baik pariwisata.

“Menjaga bandara bukan hanya tugas aparat keamanan. Sopir, pekerja bandara, maupun masyarakat pengguna jasa punya peran penting. Semua pihak harus bersinergi, taat aturan, dan mengedepankan sikap ramah,” imbuhnya.

Menurutnya, pariwisata adalah nadi ekonomi Bali. Karena itu, memastikan bandara tetap aman, nyaman, dan tertib sama artinya dengan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Bali. “Bandara Ngurah Rai harus menjadi pintu masuk yang memberi kesan positif bagi setiap wisatawan,” pungkas Tatang. (**)

IKN Semangat Lagi, Ada Perpres Prabowo

Catatan Rizal Effendi

HARI SABTU (20/9) saya datang lagi ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Saya bermalam di Hotel Qubika. Ada dua tujuan saya. Pertama, mengikuti FUN RUN PMI 2025 dalam rangka HUT ke-80 PMI, Minggu (21/9) pagi. Kedua, ini yang lebih penting lagi yaitu melihat suasana IKN setelah turunnya Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Tahun 2025.

Sebenarnya saya tak punya kemampuan lari. Setiap minggu hanya jalan kaki 3 km di Grand City Balikpapan. Tapi rekan Zainal Abidin yang mengajak saya. “Yang penting kita berpartisipasi,” katanya. Ya sudah, karena itu tema saya agak melenceng. “Bukan lari sehat, tapi lari dari kenyataan.”

Saya berhasil menempuh jarak 5 km mengelilingi  Istana Garuda dan kompleks perkantoran IKN meski hanya jalan kaki saja. Di garis finish saya dikalungi medali bersama Bung Endro S Effendi, mantan Ketua PWI Kaltim yang sekarang aktif di Travel Umrah Sultanah. Diabadikan seperti layaknya sang juara.

Sebagai branch manager Sultanah Samarinda, Endro memang lagi memasarkan perjalanan umrah kepada pelari. Bahkan dia memberikan voucher bernilai Rp500 ribu kepada semua pelari. “Kalau ada pelari mau umrah lewat Sultanah, biayanya kita diskon Rp500 ribu,” jelasnya.

Fun Run 5K itu digelar PMI Kaltim bekerjasama dengan Otorita IKN bertajuk “Aksi Sehat Bersama PMI.” Karena itu di sela-sela acara pokok, ada kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, panggung hiburan, pameran seni hingga area kuliner. “Pokoknya kita buat penuh semangat,” kata Mira, ketua panitia penyelenggara.

Menurut Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, pihaknya memang sangat mendukung kegiatan tersebut, yang mencerminkan komitmen membangun ekosistem kota yang sehat, inklusif dan kolaboratif.

“Kegiatan ini sejalan dengan visi besar Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua, kota yang memajukan nilai kemanusiaan, keberagaman dan kebersamaan,” tambahnya.

Tepat pukul 06.00 pagi, Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang akrab dipanggil Pak Bas didampingi Ketua PMI Kaltim Dr Sayid Irwan, M.Hum melepas pelari dengan penuh semangat. Berkali-kali dia meneriakkan kata “Merdeka!”. Dia didampingi sang istri, Ibu Kartika Nurani.

Ribuan pelari mengaku senang bisa run di IKN. “Wah, senang sekali, surprised,” kata Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kaltim Hj Ernawaty Gafar, SE bersama teman-temannya.

Rombongan pelari terbanyak datang dari Kukar. Ada 400-an orang diboyong ke IKN. Termasuk sejumlah anggota Palang Merah Remaja (PMR).

UMUMKAN PERPRES

Sebelum melepas ribuan pelari, Pak Bas menyampaikan kepada semua peserta bahwa hari Jumat (19/9) lalu Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 79 yang menetapkan  IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Perpes tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025 lalu.

“Jadi tidak perlu ragu lagi karena IKN tetap jalan dan pasti menjadi ibu kota negara,” katanya dengan wajar cerah. Ucapannya disambut tepuk tangan yang meriah dari semua peserta.

Dari rilis yang diberitakan berbagai media, Perpres 79 menjelaskan beberapa hal penting yang menjadi syarat IKN sebelum menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan sekitarnya. Luas KIPP itu adalah mencapai 800-850 hektare.

Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IKN mencapai 20 persen; dan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50 persen.

Ketiga, cakupan ketersediaan sarana dan prasarana dasar di Kawasan IKN mencapai 50 persen; sementara indeks aksesibilitas dan konektivitas Kawasan IKN menjadi 0,74.

Keempat, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN, pembangunan sarana prasarana pendukung IKN, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN.

Kelima, perpindahan pemerintahan di IKN dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas Kawasan IKN yang mencapai 25 persen.

Keenam, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN dilakukan di antaranya pemindahan ASN/Hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

Terbitnya Perpres 79 sangat menarik perhatian, karena disiarkan beberapa hari setelah Komisi II DPR RI menolak usulan tambahan anggaran IKN sebesar Rp14,92 triliun. Karena itu ada yang mempertanyakan jika Presiden Prabowo setuju IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, “Kok tambahan anggarannya tidak disetujui?.”

Saya temui seusai melepas peserta lari, wajah Pak Bas benar-benar ceria. “Tak ada masalah soal penolakan itu, karena semua pekerjaan dan kegiatan IKN tetap jalan. Insyaallah kita siap pada jadwal waktu yang ditetapkan Presiden tahun 2028,” katanya tersenyum.

Dari penjelasan Pak Bas di DPR, tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun di antaranya Rp4,73 triliun untuk bangunan gedung dan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR, Sidang Paripurna, MA dan Plaza Keadilan, MK dan KY serta masjid, jalan kawasan kompleks yudikatif, legislatif, KIPP 1A dan manajemn konstruksi induk dengan skema MYC Tahun 2025-2027.

Selanjutnya ada pembangunan baru sebesar Rp9,59 triliun meliputi rumah tapak dan hunia vertical (legislatif, yudikatif, ASN dan umum) dengan skema MYC Tahun 2026-2028 serta peningkatan jalan kawasan KIPP dan WP. Ditambah pembangunan system penyedian SPAM dan jaringannya, serta prasarana bidang SDA dan irigasi, infrastruktur pendukungan aksesibilitas dan utilitas kawasan yudikatif.

Lalu ada usulan pengelolaan sebesar Rp600 miliar untuk pengoperasian dan pemeliharaan Kantor Presiden dan Istana Negara, Kantor Kemneko 1, 2, 3 dan 4, pengelolaan air minum, jalan dan MUT, kawasan dan ruang terbuka hijau di KIPP, embung, sanitasi dan persampahan.

Selain soal penolakan tambah anggaran, ada juga kabar lain yang mengesankan IKN sudah ditinggalkan. Yaitu berita di beberapa media sosial yang menyebutkan Kementerian PU berhenti membangun IKN sejak tahun depan.

Pak Bas tertawa disinggung soal itu. “Tadinya saya mau klarifikasi, tapi momennya lagi tidak pas. Tidak begitu ceritanya, yang pasti IKN tetap jalan dan siap 2028,” jelasnya dengan senyum.(*)

« Previous Page — Next Page »