Terkendala Status Jalan, Sembilam Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai Belum Teraliri Listrik

SENDAWAR – Sebagian besar kampung di Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih menghadapi keterbatasan aliran listrik. Dari 16 kampung di wilayah ini, baru tujuh yang telah tersambung jaringan PLN, sementara sembilan lainnya masih berstatus menunggu.

Masyarakat setempat masih mengandalkan mesin genset atau sumber energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari.

Camat Siluq Ngurai, Bartolomius Djukuw  menjelaskan kendala utama pembangunan jaringan listrik di wilayahnya.

“Untuk penanaman tiang-tiang listrik, dibutuhkan jalan yang memadai. Saat ini sebagian jalan yang akan dilalui masih belum menjadi milik Dinas PUPR, sehingga proses pemasangan tiang listrik tertunda,” ujarnya, Senin, (27/10/2025).

Menurut Bartolomius, rute pemasangan jaringan listrik di Siluq Ngurai cukup menantang karena topografi wilayah yang berbasis sungai. Kecamatan ini terbagi oleh 3 alur sungai, yaitu Sungai Jelau, Sungai Tuang, dan Sungai Kelawit.

“Alur Sungai Kelawit masih jauh dari pusat layanan PLN. Di ujung alur ini terdapat kampung Kendesiq, kemudian dilanjutkan ke Rikong, Muara Ponaq, Kiaq, Tendi, Penawang, dan Lendian Liang Nayuq yang berbatasan dengan Bentian dan IKN. Jarak dan kondisi jalan menjadi tantangan utama,” katanya.

Bartolomius menambahkan, beberapa kampung di dekat Bentian memiliki potensi mendapat jaringan listrik lebih cepat, meski mereka secara administratif berasal dari Siluq Ngurai yang terujung.

“Walaupun letaknya jauh, peluang jalur listrik dari alur tersebut bisa lebih cepat terealisasi karena akses jalan lebih memungkinkan. Sementara kampung yang lebih terisolasi masih menunggu koordinasi dan pembangunan jalan,” jelasnya.

Selain faktor jarak dan alur sungai, Bartolomius menyebut perlunya sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan yang memiliki jalan yang akan dilewati jaringan listrik.

“Kita terus koordinasi dengan  tim fasilitasi di Kabupaten. Beberapa tim dari PLN Samarinda sudah meninjau lapangan dan akan melakukan peninjauan ulang. Jika perusahaan menyerahkan jalan ke pemerintah, Dinas PUPR bisa mengelola akses ini, sehingga pemasangan tiang-tiang bisa lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tanpa listrik PLN ini berdampak pada aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan anak hingga kegiatan ekonomi skala rumah tangga.

“Masyarakat bisa menggunakan mesin lampu, tapi itu tidak ideal. Listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, usaha kecil, dan aktivitas sosial lainnya,” kata Bartolomius.

Camat Siluq Ngurai menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses koordinasi dan pembangunan infrastruktur agar seluruh kampung di kecamatan ini bisa menikmati listrik PLN.

“Kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait, semua kampung di Siluq Ngurai bisa segera teraliri listrik. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan ekonomi di wilayah ini,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kbr).

LPTQ Dituntut  Mampu Masyarakatan Qur’an

SEPAKU – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim disebut memiliki tantangan tidak hanya berhasil menjadikan juara, tetapi juga dituntut mampu memasyarakatkan Al Quran di  Bumi Kaltim.

“Perlu buat program bagaimana tidak hanya bisa jadi juara, tetapi juga bisa memasyarakatkan Qur’an. Melahirkam kader – kader baca tulis Al-Qur’an dan Hadist untuk mewujudkan generasi emas islami di Kaltim,” seru Ketua LPTQ Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melalui Ketua Harian M Sirajuddin saat membuka Rapat Koordinasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur Swissotel Nusantara, Jumat (31/10/2025).

Dia menilai sudah saatnya regenerasi melahirkan kader terbaik. Suka tidak suka yang ada saat ini akan habis tergerus waktu, sehingga perlu ada pengganti.

“Perlu disiapkan dari sekarang. Untuk itu, kita kumpul disini untuk menyatukan persepsi jika ada hal untuk kemajuan LPTQ kedepan. Tunjukkan pada yang lain bahwa kita pantas menjadi juara,” yakinnya.

Sementara Wakil Ketua II LPTQ Kaltim Dasmiah menyebut rakor sekaligus untuk membahas persiapan Kaltim menghadapi MTQ Nasional XXXI di Jawa Tengah tahun 2026. Termasuk penguatan SDM MTQ melalui penguatan dewan hakim dan pelatih.

“Sejauh ini pembinaan yang kita lakukan sudah sangat baik. Keberhasilan menjadi juara MTQ Nasional dan STQHN menghilangkan ejekan Kaltim hanya Juara Kandang. Sekarang Kaltim sudah diakui mampu membuktikan. Semoga MTQ Nasional mendatang kita kembali membuktikan menjadi juara,” ujarnya.

Rakor sekaligus membahas hal penting lain sebagai rekomendasi program kegiatan untuk kemajuan pembinaan baca tulis Al-Qur’an ke depan.

LPTQ kabupaten/kota juga diingatkan untuk memastikan anak binaannya yang sudah berhasil juara nasional dan internasional agar memanfaatkan program Gratispol Pemprov Kaltim untuk biaya pendidikan ke dalam dan luar negeri.

“Sekaligus ingatkan yang juara jika terlewat segera masukan gratispol. Juara nasional dan internasional termasuk MTQ dapat afirmasi tidak melihat umur bisa difasilitasi. Bila perlu kita akan kursuskan di Mekkah 6 bulan bahasa Arab agar saat lomba maksimal penguasaan bahasa arabnya,” yakinnya.

Rakor berlangsung 30 Oktober – 1 November 2025 dengan diikuti Pengurus LPTQ Kabupaten/Kota se Kaltim, Kabag Kesra se Kaltim, dan Kepala Kemenag se Kaltim. (AM)

Kampung Dumaring Raih Prestasi Tingkat Provinsi

TALISAYAN – Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Berau sukses mengharumkan nama Kabupaten Berau. Yah, ini setelah Kampung Dumaring yang dipimpin Salehuddin berhasil meraih  dua prestasi sekaligus tingkat provinsi  yang digelar  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim.

Kampung Dumaring berhasil meraih juara dua untuk kategori lomba desa/ kampung tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2025,  serta juara keempat lomba Pembangunan Kawasan Pedesaan Potensial Tahun 2025.

Sedangkan juara pertama diraih Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser . Sementara peringkat ketiga  yaitu Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Camat Talisayan H Yusup Gunawan pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kepada Viva Borneo Yusuf Gunawan mengatakan, keberhasilan dalam lomba kampung ini adalah prestasi yang luar biasa, dan menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi semua pihak terutama pemerintah kampung dan masyarakat kampung Dumaring telah membuahkan hasil, mampu bersaing dengan daerah lainnya di Kaltim.

“Hasil ini menunjukkan adanya sinergitas dan kerja sama antara pemerintah kampung dalam mencapai tujuan bersama,” kata H Yusup Gunawan.

Yusup Gunawan optimis ini akan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan meningkatkan semangat dan motivasi, untuk terus bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.

“Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi pemerintah kampung Dumaring, dan saya berharap akan terus mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan,”  ungkap H Yusup Gunawan.

Terpisah, Kepala Kampung Dumaring Salehuddin mengungkapkan, kedepannya akan terus meningkatkan program pembangunan di wilayahnya. Kampung yang memiliki luas wilayah 182 km², dan jumlah penduduk 1.779 jiwa itu, merupakan kampung dengan wilayah terluas di Kecamatan Talisayan.

Berjarak sekitar 480 KM dengan Titik Nol Ibukota Nusantara (IKN), terus berusaha berkembang menjadi desa mandiri. Termasuk dengan peningkatan  potensi sumber daya alam, baik itu di bidang perekonomi kreatif maupun pengembangan destinasi pariwisata baru.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras masyarakat kampung Dumaring, yang turut serta terlibat dalam setiap program pembangunan tanpa terkecuali. Atas nama pemerintah kampung Dumaring, kami sangat berterimakasih kepada masyarakat,” kata Salehuddin.

Sedangkan penyerahan penghargaan  hasil lomba desa/ kampung dan lomba Pembangunan Kawasan Pedesaan Potensial Tahun 2025, dilakukan tanggal 28 Oktober 2025 di Balikpapan. (Yoi)

Wakil Gubernur Kaltim Sidak 4 Rumah Sakit

SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji melakukan inspeksi mendadak (sidak) keempat rumah sakit milik Pemprov Kaltim di Samarinda, Rabu malam, (29/10/2025).

Sidak diawali dari RSJD Atma Husada Samarinda, kemudian dilanjutkan ke RS Mata Kalimantan Timur, RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RS Korpri) dan diakhiri di RSUD AWS Samarinda.

“Kita ingin mengetahui secara riil, rumah sakit ini melayani masyarakat,” kata Wagub Seno Aji kepada para wartawan usai sidak di RSUD AWS Samarinda.

Intinya kata Wagub, pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan baik, sepanjang waktu. Entah pagi, siang, bahkan malam hari.

Saat sidak di tiga rumah sakit yang pertama, yakni RSJD Atma Husada Samarinda, RS Mata dan RS Korpri, Wagub Seno Aji tidak mendapati jumlah pasien yang banyak. Di tiga rumah sakit ini, kondisinya cenderung sepi.

Wagub Seno Aji juga menanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, apakah tiga rumah sakit itu bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan umum demi menghindari penumpukan pasien di RSUD AWS.

“Ternyata bisa. Artinya perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif lagi ke masyarakat. Kita ingin ketiga rumah sakit ini juga bisa digunakan untuk masyarakat,” tegas Wagub.

Ketiga rumah sakit secara umum kondisinya bagus dengan peralatan  lengkap, meski perlu penambahan ke depan. Sayangnya, masyarakat justru lebih memilih RSUD AWS. Karena itu Wagub Seno Aji minta kepada Dinas Kesehatan dan semua rumah sakit Pemprov Kaltim untuk melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui.

Ke depan rumah-rumah sakit itu akan menjadi rumah sakit umum dengan masing-masing keunggulan. Misal, rumah sakit umum dengan keunggulan pengobatan mata dan rumah sakit umum dengan keunggulan pelayanan kesehatan jiwa.

Saat ini, rumah-rumah sakit itu siap menerima pasien untuk penanganan (tindakan) awal. Untuk tindakan lebih lanjut, masih diperlukan peningkatan peralatan dan tenaga medis, termasuk dokter dan perawat.

 

“Tidak hanya AWS rumah sakit yang ada di Samarinda, tapi ada juga rumah sakit lain yang bisa menampung. Ada banyak rumah sakit lain yang bisa dipilih. Termasuk tiga rumah sakit ini,” tandas Wagub lagi

Secara umum, Wagub Seno melihat pelayanan di empat rumah sakit yang disidak malam tadi berjalan dengan baik. Semua pasien terlayani dengan semestinya.

“Mudah-mudahan benar-benar baik sampai seterusnya, supaya tetap bagus,” harap Wagub lagi.

Sepanjang sidak, Wagub Seno Aji juga tidak mendapati temuan yang merugikan masyarakat. Antrean juga berjalan  baik, ketersediaan tempat tidur cukup dan semua terlayani dengan baik, termasuk pasien dengan penyakit-penyakit berat.

“Mudah-mudahan ini suasana yang riil, tidak dibuat-buat, hingga menjadi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Wagub.

Saat sidak di RSUD AWS Samarinda, tampak juga Plt Direktur RSUD AWS Samarinda Indah Puspitasari. (sam)

Pemprov Kaltim Lakukan Sinkronisasi dan Sosialisasi Optimalisasi PAD

SAMARINDA – Pemprov Kaltim terus melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan itu akan menjadi bahan bakar utama Pembangunan daerah.

Selain mendorong penerapan berbagai inovasi digital,  Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penunjukan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) Sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kebijakan ini akan menjadi instrumen hukum yang strategis untuk memastikan setiap transaksi BBM dan gas bumi tercatat dengan baik, transparan dan terkontrol.

“Dengan regulasi ini, kita pastikan tidak ada lagi kebocoran penerimaan daerah. Semua potensi bisa dimonitor secara digital dan real time. Sekecil apapun celah kebocoran pajak harus ditutup,” kata Rudy Mas’ud saat memimpin Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pembangunan di Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dari sisi alat berat misalnya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat lebih dari 11.300 unit alat berat yang tersebar di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan. HIngga saat ini, potensi pajak ini belum tergarap secara optimal.

Selain itu, juga masih ditemukan banyak penggunaan kendaraan luar daerah yang beroperasi di tambang batu bara dan perkebunan sawit. Persoalan lainnya, kurangnya keterbukaan data harga alat berat, serta lemahnya pengawasan lapangan yang berpotensi menyebabkan kebocoran pajak.

“Ini menjadi perhatian penting bagi kita semua dalam upaya optimalisasi pendapatan,” tegas Rudy.

Pemprov Kaltim juga telah membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah. Tim ini akan bekerja  untuk memastikan langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi dapat berjalan efektif.

Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah akan melaksanakan fungsi supervisi, evaluasi, pendataan, serta monitoring dan pengendalian pemungutan pajak, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara Bapenda, ESDM, Kehutanan, dan Perkebunan. Sinergi dan integrasi data antarinstansi menjadi kunci utama agar setiap potensi pendapatan daerah dapat tergali dengan optimal dan transparan.

“Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian target pajak provinsi. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada pajak kabupaten dan kota, tetapi juga mencakup pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” papar Rudy.

Sebagai informasi, pajak yang dipungut oleh provinsi akan dibagikan kembali kepada pemerintah kabupaten dan kota. Seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyalurkan dana bagi hasil pajak secara langsung melalui sistem split bill sebesar kurang lebih Rp800 miliar sejak Januari 2025.

Di tahun 2025 ini diproyeksikan bakal disalurkan sekitar Rp4,8 triliun dari hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada seluruh kabupaten dan kota apabila target pendapatan dapat tercapai.

Dana bagi hasil pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para kepala daerah, tidak hanya untuk mendukung program pembangunan, tetapi juga untuk menguatkan sinergi dan kerja sama dalam pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Rudy Mas’ud menegaskan, pengawasan yang efektif akan memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga seluruh potensi pendapatan dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Untuk mendukung sukses pengawasan ini, Pemprov Kaltim pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami juga mengajak seluruh jajaran Bapenda di provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja profesional, jujur, dan melayani dengan sepenuh hati. Kita ingin setiap rupiah pajak benar-benar kembali untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Hingga 25 Oktober 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Timur telah mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Riciannya, pajak daerah terealisasi Rp5,3 triliun dari target Rp8,4 triliun atau 63,03 persen. Retribusi daerah Rp895 miliar atau 83,66 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp319 miliar atau 71,06 persen. Hal yang menggembirakan, lain-lain PAD yang sah melampaui target hingga 323 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp373 miliar.

Ia berharap rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda administratif. Tapi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan wilayah. Menyatukan langkah antara pemerintah, dunia usaha dan aparat penegak hukum agar kebijakan fiskal daerah berjalan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk membangun ekosistem pajak yang sehat, transparan dan berpihak pada rakyat,” pungkas Gubernur.

Rapat koordinasi juga dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, Forkopimda Kaltim, pejabat KPK dan para pejabat terkait Pemprov Kaltim. (sam)

« Previous Page — Next Page »