Komisi II DPRD Kubar Soroti Jalan Multi Years dan Inventarisasi Jalan

SENDAWAR – Komisi II DPRD Kubar menyoroti kinerja sejumlah OPD. Yang disorot antara lain kejelasan proyek multi years contract (MYC), serta kesesuaian program dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembahasan tersebut berlangsung antara Komisi II DPRD Kubar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kubar, dan sejumlah OPD di ruang rapat Komisi DPRDKubar, Kamis (30/10/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kutai Barat, Potit menjelaskan, pembahasan kali ini menyoroti sejumlah hal penting. Menurutnya, semua kegiatan pembangunan harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai aturan yang berlaku sebelum dimasukkan dalam RAPBD.

“Dalam peraturan perundangan, kegiatan memang boleh dilakukan secara berkelanjutan, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Kalau belum memenuhi, jangan dipaksakan masuk,” ujar Potit dalam rapat tersebut.

Ia mengungkapkan, dari hasil pembahasan, tercatat ada 33 kegiatan multi-years yang diusulkan OPD.

Namun, saat ditanyakan satu per satu, perwakilan dari Bappeda dan Dinas PUPR tidak dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan tersebut. Mereka hanya mengingat beberapa proyek besar seperti pembangunan jembatan ATJ, Jalan Bung karno, Pelabuhan Royoq, dan Kristen Center.

“Waktu kami minta dijelaskan satu-satu, ternyata mereka tidak hafal. Mereka ingat hanya proyek-proyek besar saja. Padahal totalnya ada 33 item,” ungkap Potit.

Ia menambahkan, sebagian proyek multi-year tersebut masih dalam tahap proses persyaratan administratif seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen kelengkapan lainnya.

Karena itu, DPRD meminta agar OPD tidak terburu-buru mengajukan kegiatan baru, jika dokumen persyaratan belum lengkap.

Selain itu, rapat juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya terdaftar dalam daftar inventarisasi milik pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih ada sejumlah ruas jalan yang belum masuk dalam data resmi, termasuk ruas jalan dari Simpang Lomuq Besiq ke  kilo enam.

“Masih ada banyak ruas jalan yang belum terdaftar dalam daftar inventarisasi. Ini menyulitkan pihak teknis untuk melakukan perencanaan dan penganggaran. Bahkan ada ruas yang terputus di beberapa titik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Potit juga menyinggung perkembangan di Dinas Pariwisata. Menurutnya OPD ini mulai menunjukkan kemajuan setelah adanya pergantian kepala dinas meskipun bersifat sementara.

Pada 2025, dinas tersebut memperoleh tambahan anggaran yang digunakan untuk membantu pembangunan beberapa objek wisata daerah.

Namun, Potit menyayangkan pada tahun 2026, terjadi pemangkasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya program pariwisata. Salah satu program yang kemungkinan tidak dapat dilanjutkan adalah kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan wisata.

“Dinas Pariwisata tahun ini memang sudah ada kemajuan karena dapat tambahan dana. Tapi untuk 2026, karena adanya pemangkasan, mereka tidak akan mendapat anggaran cukup, termasuk untuk program IPAL,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Potit menilai hasil rapat ini memberikan gambaran awal bagi DPRD untuk memastikan R-APBD 2026 disusun secara realistis dan sesuai prioritas daerah.

Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap usulan OPD, terutama terkait proyek multi-year yang membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang.

“Rapat ini masih tahap pembahasan awal. Kami ingin memastikan semua kegiatan benar-benar memenuhi syarat hukum dan teknis sebelum diketuk di RAPBD 2026. Jangan sampai ada yang asal masuk tanpa dasar yang kuat,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

Produksi Melejit! PHI Sukses Lampaui Target Lifting Migas 2025

JAKARTA– PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menorehkan kinerja positif di sektor hulu migas nasional. Hingga Triwulan III tahun 2025, perusahaan mencatatkan rata-rata lifting minyak sebesar 57,6 ribu barel per hari dan gas mencapai 534,8 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD)  melampaui target internal yang telah ditetapkan.

Capaian gemilang ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PHI, Sunaryanto, dalam kegiatan Town Hall Meeting (THM) Direktur Utama yang digelar secara hybrid pada Jumat (24/10/2025). Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 1.500 pekerja dari kantor pusat Jakarta, unit operasi Balikpapan, serta berbagai lapangan migas di Kalimantan.

Sunaryanto menegaskan, forum THM bukan sekadar ajang evaluasi kinerja, melainkan sarana untuk memperkuat arah strategis perusahaan dalam menjaga keberlanjutan operasi migas yang selamat, efisien, dan berintegritas.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja PHI-Regional 3 Kalimantan atas semangat dan dedikasinya. Di tengah dinamika industri yang kian menantang, kita tetap berdiri di garis yang sama untuk memastikan operasi berjalan aman dan produktif,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan PHI dalam melampaui target lifting tidak lepas dari kontribusi signifikan dua anak perusahaan, yakni PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), yang berhasil meningkatkan produksi di Wilayah Kerja (WK) Mahakam dan WK Sanga Sanga.

Lebih lanjut, Sunaryanto yang akrab disapa Anto, menegaskan komitmen PHI untuk terus memperkuat investasi di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas, sejalan dengan arah strategis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertamina (Persero).

“Investasi yang kami lakukan menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan energi nasional dan sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah menuju swasembada energi,” jelasnya.

Dalam bidang eksplorasi, hingga akhir Triwulan III tahun ini, PHI mencatat capaian penting berupa temuan gas (gas discovery) dari sumur Sembakung Deep-001. Selain itu, kegiatan pengeboran sumur Metulang Deep (MDP-1X) di Wilayah Kerja PHM yang dimulai 20 September lalu diharapkan mampu menambah cadangan migas nasional.

Tak hanya eksplorasi, kegiatan pengembangan sumur juga berjalan di atas target, dengan total 129 sumur telah diselesaikan. Program Work Over (WO) dan Well Service (WS) bahkan mencatat kinerja luar biasa dengan masing-masing 552 dan 8.359 kegiatan, melebihi target tahunan perusahaan.

Komitmen PHI terhadap keberlanjutan bisnis juga diwujudkan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di setiap lini operasi.

“Kita tidak hanya fokus pada efisiensi dan keselamatan kerja, tetapi juga memastikan operasi migas memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” tambah Anto.

Sementara itu, Komisaris Utama PHI, Meidawati, mengingatkan pentingnya menjaga aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) serta keekonomian proyek untuk menopang keberlanjutan produksi.

“Masih ada dua bulan menuju akhir tahun. Jangan lengah dalam hal keselamatan. Setiap pekerja harus berangkat selamat, bekerja selamat, dan pulang selamat setiap hari,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi lintas unit agar risiko operasional dapat dikendalikan secara efektif.

Selain fokus pada aspek produksi dan keselamatan, kegiatan THM juga membahas penguatan keamanan digital (cyber security) sebagai bagian dari budaya keselamatan modern.

Rizal Purwanto, Sr. Manager IT PHI, menegaskan bahwa perilaku aman di ruang digital adalah “firewall” utama bagi perlindungan data perusahaan.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi migas di Regional 3 Kalimantan yang meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10, dengan komitmen menjalankan operasi yang selamat, efisien, andal, patuh, dan ramah lingkungan. Melalui sinergi dengan SKK Migas, PHI terus berupaya mewujudkan energi berkelanjutan bagi Indonesia di bawah semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia. (*)

Pertamina Hulu Mahakam Buktikan Nasionalisme Lewat TKDN

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah industri energi nasional. Anak perusahaan Pertamina Hulu Indonesia (PHI) ini berhasil meraih penghargaan bergengsi Subroto Award 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada kategori Penggunaan Produk Dalam Negeri di sektor usaha hulu minyak dan gas bumi.

Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung kepada General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, dalam malam penganugerahan yang digelar di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Setyo menyampaikan rasa syukurnya atas apresiasi tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata komitmen PHM dalam mendukung implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara transparan, berkelanjutan, dan konsisten untuk memperkuat rantai industri nasional.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kerja keras seluruh insan PHM yang tidak hanya fokus pada produksi migas, tetapi juga berperan aktif membangun kemandirian dan kapasitas industri dalam negeri,” ujar Setyo.

Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. “Kolaborasi dengan industri nasional dan mitra lokal mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing produk buatan Indonesia agar mampu memenuhi standar tinggi di industri hulu migas,” imbuhnya.

Dengan penghargaan ini, PHM semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kontributor utama energi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Setyo optimistis semangat “Bangga Buatan Indonesia” dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri energi yang telah berkontribusi terhadap pencapaian target nasional. Ia menyebut bahwa upaya kolektif para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

“Produksi dan lifting migas tahun 2025 telah mencapai target APBN. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh KKKS atas kinerja dan komitmen mereka dalam mendukung kebijakan energi berkelanjutan,” ujar Bahlil.

Sebagai bagian dari Zona 8 Pertamina Hulu Indonesia, PHM terus menjalankan operasionalnya di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur, dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Melalui inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan, PHM berkomitmen menghadirkan energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional di bawah semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.(*)

Kodim Bontang Aktif Monitoring Pendistribusian MBG

BONTANG – Kodim 0908/Bontang terus melakukan monitoring dan pendampingan  Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bontang. Kali ini mereka menyasar SDN 003 dan 006 Bontang Utara, Bontang, Kamis (30/10/2025).

Dandim 0908/Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto menyampaikan memastikan proses pendistribusian makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran. Kata dia, melalui Babinsa pihaknya juga memberikan edukasi kepada siswa agar selalu menjaga kebersihan serta membiasakan pola makan sehat.

“Pendampingan ini merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan anak-anak, “ungkapnya.

Kegiatan MBG merupakan bagian dari program pemerintah dalam mendukung peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah dasar, agar tumbuh sehat, cerdas, dan bersemangat dalam belajar.

“Kami terus mengawal pemberian MBG ini berjalan dengan baik. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Dan pemenuhan gizi pada anak tepat sasaran, “ungkapnya.

Salah satu orang tua siswa Herlina mengapresiasi kehadiran Kodim Bontang melalui Babinsanya  yang senantiasa aktif mendampingi kegiatan di lingkungan pendidikan, sehingga tercipta sinergi positif antara TNI, pemerintah, dan masyarakat.

“Hadirnya TNI pasti memberikan manfaat soal bagaimana pendistribusian tepat waktu. Dan makanannya terjaga dengan baik, “ucapnya. (wan)

Bank Indonesia Kaltim Dorong Sinergi Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

SAMARINDA – Sebagai upaya memperkuat transmisi kebijakan Bank Indonesia dan diseminasi perkembangan ekonomi serta keuangan di Kalimantan Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur yang bertemakan ”Menyelaraskan Prospek Ekonomi, Kapasitas Fiskal, dan Rencana Pembangunan Daerah” di Hotel Fugo Kota Samarinda, Rabu (29/10/2025).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyampaikan, kompleksitas perekonomian global di penghujung tahun 2025 yang masih diliputi ketidakpastian dan tren melambat, salah satunya akibat penerapan tarif resiprokal AS. Namun demikian, di tengah gejolak tersebut, resiliensi ekonomi Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II 2025 sebesar 5,17% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yang ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang sangat baik. Dari sisi stabilitas, cadangan devisa tetap kuat senilai 148,7 miliar dolar AS pada akhir September 2025, dan nilai tukar Rupiah juga terkendali, tercatat sebesar Rp16.608 per dolar AS pada 28 Oktober 2025, yang bahkan menguat 0,43% dibandingkan bulan sebelumnya.

Resiliensi ekonomi yang kuat tersebut juga tercermin di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Pada Triwulan II 2025, ekonomi Kaltim mampu tumbuh di angka 4,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ini menjadikan Kaltim sebgai kontributor paling besar terhadap ekonomi Kalimantan, yakni sekitar 46%. Dari sisi stabilitas harga, inflasi Kaltim pada triwulan III 2025 terkendali di rentang target nasional, yakni 1,77% (yoy), yang tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan provinsi lainnya di Kalimantan.

Perkembangan sistem pembayaran juga menunjukkan tren positif; transaksi nontunai terus meningkat, terutama pada QRIS yang tumbuh 144% (yoy) dan menjadikan Kaltim sebagai kontributor utama transaksi non tunai di Kalimantan dengan pangsa QRIS sebesar 55%. Sementara itu, dari sisi intermediasi perbankan, penyaluran kredit di Kaltim tumbuh positif sebesar 2,37% (yoy) di triwulan III 2025. Kaltim memegang pangsa kredit tertinggi se-Kalimantan, yakni 36,8% dari total penyaluran kredit di Kalimantan, demikian pula DPK Kaltim yang memegang pangsa tertinggi sebesar 38,49%.

Melihat ke depan, optimisme prospek ekonomi Kaltim tetap terjaga. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Kaltim pada tahun 2025 tumbuh pada rentang 4,80 – 5,60% (yoy), dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada tahun 2026 di kisaran 5,50 – 6,30% (yoy). Proyeksi pertumbuhan tahun 2026 ini didorong oleh geliat sektor industri seiring ekspansi dan potensi penambahan industri hilirisasi baru, serta proyek konstruksi pemerintah dan swasta. Proyeksi ini juga sejalan dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang ditetapkan oleh Bappeda sebesar 6,60 – 7,20% (yoy). Namun, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, seperti isu sektor ekstraktif yang masih menjadi penopang utama, di mana permintaan batu bara global diprakirakan turun sekitar 8% (yoy) di periode 2026.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi telah membentuk Forum Koordinasi Transformasi Ekonomi Kaltim yang akan menjadi akselerator dalam memantau visi ekonomi inklusif dan berkesinambungan. Selain itu, Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota juga telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berlandaskan Surat Edaran Mendagri Nomor 000.4.6/3764/SJ untuk menanggulangi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi.

Bank Indonesia sendiri juga terus berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan moneter yang pro-stability, diimbangi dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang pro-growth. Kebijakan moneter ditempuh melalui jalur penurunan suku bunga BI-Rate, yang telah turun sebesar 150 bps sejak September 2024 menjadi 4,75%. Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia memperkuat Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sejak 1 April 2025 untuk mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas, dengan total insentif yang disalurkan mencapai Rp393 triliun hingga Oktober 2025. Sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim juga terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi melalui strategi 4K.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam memberikan sumbangsih untuk mendorong perekonomian Kaltim semakin Solid, Resilient dan sustainable. (*)

« Previous Page — Next Page »