Dinas Pariwisata Kaltim Cetak Pelaku Ekraf Inovatif

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dengan tema “Desain Inovasi Kemasan Produk”, diikuti 30 peserta yang terdiri dari pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, kriya, dan wastra. Kegiatan ini berlangsung di Temindung Creative Hub, Jalan Pipit, Bandara, Samarinda. Rabu (29/10/2025)

Bimtek menghadirkan tiga narasumber, yakni Ramadhan Pernyata, akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes); Mahli Ahyat, praktisi desain kemasan; serta Anggara Pratama, content creator.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekraf, Dahlia menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi kreatif agar merancang dan mengembangkan kemasan produk yang menarik, fungsional, serta mencerminkan karakter produk.

“Kemasan bukan hanya wadah pelindung, tetapi juga bagian penting dari strategi pemasaran dan identitas merek. Desain yang kreatif dan inovatif dapat meningkatkan nilai jual serta memperluas jangkauan pasar,” ujarnya.

Selain itu, peserta dibekali pengetahuan praktis mengenai tren, bahan, dan teknologi terkini dalam desain kemasan, termasuk penggunaan aplikasi Canva sebagai media desain grafis konten kreatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta mampu menciptakan kemasan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga ramah lingkungan dan berkarakter lokal.

Bimtek ini juga menjadi wadah kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, akademisi, praktisi, dan content creator memperkuat branding serta citra produk daerah.

“Desain kemasan yang baik mencerminkan nilai dan budaya lokal, sekaligus menjadi identitas produk yang membedakannya di pasar,” tambahnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Dispar Kaltim berharap pelaku ekonomi kreatif dapat terus berinovasi, memperkuat merek lokal, dan meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. (yud)

Dinas Pariwisata Kaltim Klarifikasi Isu Biaya Perjalanan Dinas

SAMARINDA – Unggahan sebuah akun media sosial yang menampilkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur membuat heboh jagat maya. Pada unggahan itu, disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas Dispar Kaltim mencapai hampir Rp1 miliar.

Informasi tersebut sontak menuai reaksi publik. Warganet mempertanyakan besarnya angka yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

Namun, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi menegaskan, angka tersebut tidak benar. Ia menyebut unggahan itu menyesatkan dan tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang berlaku.

Ririn tidak mengetahui sumber yang ditampilkan di medsos tersebut. Nilainya juga tidak besar.

“Itu data tahun sebelumnya, sebelum kena rasionalisasi, dan itu pun masih tahap usulan. Bukan realisasi,” jelas Ririn saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/25).

Ririn menegaskan, selama ini Dispar Kaltim tidak pernah memiliki anggaran perjalanan dinas hingga Rp1 miliar, apalagi untuk satu kali keberangkatan seperti yang disebut dalam unggahan tersebut.

Menurutnya, setiap kegiatan perjalanan dinas rata-rata hanya sekitar Rp30 hingga Rp36 juta, tergantung kegiatan yang dilakukan. Jika diakumulasikan, total perjalanan dinas Dispar Kaltim selama satu tahun hanya sekitar Rp300 juta.

“Cuma sekali berangkat itu Rp30 juta aja. Itu pun untuk kegiatan seperti table meeting dan pendampingan pelaku usaha wisata. Total setahun juga cuma sekitar Rp300 jutaan,” ungkapnya.

Ririn menambahkan, angka yang muncul di media sosial kemungkinan berasal dari dokumen usulan awal tahun, yang belum melalui proses rasionalisasi. Dalam penyusunan APBD, kata dia, setiap usulan anggaran akan disesuaikan kembali dengan kebijakan efisiensi daerah dan arahan Gubernur Kaltim.

“Kami juga sudah tracking ke internal. Nilai-nilai itu enggak ada di sistem kami. Mungkin dia dapat dari dokumen usulan awal, tapi itu pun sudah berubah setelah penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa tidak ada pos perjalanan dinas senilai Rp900 juta atau Rp1 miliar di Dinas Pariwisata Kaltim untuk tahun anggaran 2025. Semua kegiatan, tegasnya, telah melalui proses efisiensi sejak awal.

Ririn menyampaikan bahwa pada tahun 2026 nanti, fokus Dispar Kaltim akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan pada perjalanan dinas besar-besaran.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, nanti kegiatan harus lebih banyak ke masyarakat. Jadi ya mungkin lebih banyak pakai Zoom Meeting, FGD, dan fasilitas yang sudah ada di pemda,” ucapnya.

Ririn juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi ke pihak terkait.

“Kami terbuka kok. Kalau mau data resmi, bisa minta ke kami. Jangan asal sebar, nanti malah menyesatkan,” tutupnya. (yud)

UU ITE Harus Dikawal agar Tak Menjadi Alat Pembungkam Pers

JAKARTA – Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Prof Henri Subiakto menegaskan bahwa Undang-indang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi digital yang melahirkan bentuk-bentuk komunikasi baru di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prof. Henri dalam Dialog Nasional bertema “Media Baru vs UU ITE” yang diselenggarakan SMSI Pusat secara daring melalui platform Zoom Meeting, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyongsong peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan beragam aktivitas berbasis internet yang menimbulkan perbuatan hukum baru sehingga membutuhkan dasar pengaturan.

“Transaksi dan aktivitas baru berbasis internet menimbulkan perbuatan hukum baru yang perlu diatur. Karena itu, UU ITE menjadi penting,” ujar Prof. Henri.

Ia memaparkan, jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 191 juta orang, sementara pengguna media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan X (Twitter) mencapai lebih dari 224 juta akun aktif. Dengan jumlah tersebut, UU ITE menjadi salah satu regulasi yang paling sering digunakan dalam berbagai kasus hukum di Indonesia.

Namun, Prof. Henri menyoroti bahwa penerapan UU ITE kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika digunakan untuk menjerat karya jurnalistik maupun opini publik yang disampaikan melalui media.

“Wartawan dan media bekerja dalam koridor Undang-Undang Pers. Mereka tidak bisa diperlakukan sama dengan pengguna media sosial biasa. Tapi sayangnya, masih sering ada salah tafsir dalam penerapan UU ITE terhadap produk jurnalistik,” ujarnya.

Ia menilai bahwa di era digital saat ini, media baru seperti podcast dan media daring berkembang pesat karena kemudahan akses serta rendahnya biaya produksi.

“Podcast itu menarik karena mudah diakses dan dibuat. Biayanya murah, sehingga lebih independen dari tekanan iklan atau sponsor,” jelasnya.

Meski demikian, Prof. Henri mengingatkan bahwa media baru tetap harus memegang prinsip jurnalisme dan kode etik pers, termasuk dalam hal verifikasi fakta dan menjaga objektivitas pemberitaan.

“Podcast dan media daring memang berbeda format, tapi secara fungsi keduanya sama-sama menyampaikan informasi kepada publik. Hanya saja, banyak yang belum diakui secara resmi oleh Dewan Pers,” tuturnya.

Ia juga menyoroti masih maraknya kasus kriminalisasi terhadap jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE, terutama ketika karya jurnalistik menyinggung isu sensitif seperti korupsi atau kritik terhadap pejabat publik.

“Sekarang banyak orang yang kerjanya lapor. Sedikit berbeda pendapat, langsung dilaporkan dengan UU ITE. Ini yang menakutkan,” tegasnya.

Menutup paparannya, Prof. Henri mendorong SMSI untuk berperan aktif dalam memperjuangkan revisi UU ITE agar penerapannya tidak mengekang kebebasan pers maupun kebebasan berpendapat.

“SMSI perlu mengambil peran untuk memastikan UU ITE tidak menjadi alat pembungkam, tapi tetap mengedepankan semangat kebangsaan dan kebaikan bagi bangsa,” tegasnya. (*)

Serentak di Seluruh Indonesia, Isuzu Festival 2025 Manjakan Pelanggan dengan Cashback dan Paket Ekstra Purna Jual

Vivaborneo.com, Jakarta — PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menggelar kegiatan Isuzu Festival pada Jumat (24/10/2025) secara serentak di seluruh Indonesia.

PT IAMI bersama seluruh dealer yang tersebar di penjuru Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur turut memeriahkan momen ini dengan menyajikan beragam kemeriahan menarik, mulai dari promo cashback hingga jutaan rupiah serta paket tambahan layanan purna jual.

Acara dengan tema ‘Partnering Your Business for A Better Tomorrow’ ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas Isuzu Partner yang telah percaya dengan produk-produk maupun layanan purna jual Isuzu selama ini. Isuzu berharap kerjasama dan kepercayaan yang telah terbangun selama ini dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan bagi seluruh Isuzu Partner di Indonesia.

“Melalui Isuzu Festival 2025, kami ingin mempertegas komitmen Isuzu sebagai mitra bisnis terpercaya bagi pelanggan di seluruh Indonesia seperti semangat ‘Real Partner, Real Journey’ yang diusung selama ini. Acara ini bukan sekadar selebrasi tetapi bentuk nyata kolaborasi jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan,” ujar President Director PT IAMI, Masayasu Hideshima.

Isuzu Festival 2025 berpusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dengan partisipasi lebih dari 100 outlet Isuzu di berbagai daerah yang menyelenggarakan kegiatan luring dan terhubung secara daring (online) untuk bersama-sama merayakan momen ini.

Khusus bagi konsumen yang melakukan pembelian unit kendaraan selama Isuzu Festival 2025 berlangsung, berhak mendapatkan cashback hingga Rp4 juta rupiah untuk pembelian Isuzu TRAGA, serta cashback sebesar Rp6 juta rupiah bagi konsumen yang melakukan pembelian Isuzu GIGA dan Isuzu ELF. Konsumen yang melakukan pembelian kendaraan di momen Isuzu Festival 2025 juga berhak mendapatkan berbagai keuntungan menarik.

Selain program layanan purna jual tambahan (KSG Extended), yaitu perpanjangan kupon servis gratis hingga 2 tahun atau 30.000 KM untuk varian Isuzu TRAGA dan Isuzu ELF, serta hingga 40.000 KM untuk Isuzu GIGA, konsumen juga dapat menikmati diskon 15% untuk paket maintenance parts seperti filter, kampas kopling, kampas rem, dan brake shoe.

“Kami memahami bahwa pelanggan adalah mitra strategis yang berperan besar dalam perjalanan Isuzu di Indonesia. Karena itu, kami terus berinovasi bukan hanya lewat produk, tetapi juga lewat pengalaman dan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan bisnis mereka,” ucap Hideshima. (*/adv)

Pemkab Kubar dan Bankaltimtara Kolaborasi Percepat Transformasi Digital Keuangan Daerah

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat komitmen dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Hal itu ditegaskan melalui kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) Bankaltimtara, yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Komplek Perkantoran Pemkab Kubar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bankaltimtara, serta para bendahara dan pejabat pengelola keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan dalam memperluas digitalisasi transaksi di Kutai Barat,” ujar Edwin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang terus mendukung upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk penerapan kanal pembayaran digital seperti QRIS Bankaltimtara untuk pajak, retribusi, dan transaksi pelaku UMKM. Selain itu, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dinilai menjadi langkah nyata menuju sistem pembayaran yang lebih modern, cepat, dan aman.

“Kemajuan teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi. Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat akan lebih mudah bertransaksi, sementara pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem yang efisien dan transparan,” tambahnya.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan transaksi non-tunai, menjaga transparansi keuangan, serta aktif berinovasi dalam mendukung digitalisasi daerah.

“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata membangun Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat Petrus menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua fokus utama, yakni penyusunan strategi percepatan digitalisasi keuangan daerah serta pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui sistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Petrus.

Melalui pelatihan ATKP Bankaltimtara, para bendahara dan pejabat keuangan OPD dibekali pemahaman langsung mengenai sistem transaksi keuangan pemerintah yang nontunai, realtime, dan terintegrasi dengan sistem perbankan, sehingga pemantauan posisi keuangan daerah dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »