Dispora Kukar Perketat Akses Masuk Komplek Stadion Aji Imbut

Tenggarong – Pengelolaan Stadion Aji Imbut di Tenggarong Seberang kini diperkuat dengan pengawasan akses yang lebih ketat.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara mengambil langkah ini untuk menjaga keamanan kawasan sekaligus memastikan fasilitas stadion tetap terawat sesuai standar nasional.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan bahwa beberapa titik masuk memang ditutup secara terkontrol. Hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan besarnya beban pemeliharaan fasilitas stadion yang memerlukan perlindungan lebih intensif.

“Beberapa jalur masuk di area kompleks Stadion Aji Imbut memang kami lakukan penutupan. Langkah ini bagian dari upaya menjaga keamanan kawasan,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Sebelum aturan diberlakukan, Dispora telah melakukan sosialisasi kepada unsur kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Ali menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memutus aktivitas warga, melainkan lebih untuk menata ulang pola penggunaan fasilitas.

“Penutupan ini bukan berarti akses benar-benar ditutup total. Dalam kondisi darurat, masyarakat tetap bisa masuk dengan menghubungi petugas kami,” jelasnya.

Dispora juga menetapkan jam operasional stadion mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WITA. Namun aturan tersebut masih dapat berubah sesuai kebutuhan, termasuk opsi penyesuaian hingga pukul 22.00 WITA untuk memaksimalkan penjagaan.

“Kami mengalami keterbatasan jumlah petugas. Berkurangnya tenaga satpam membuat jangkauan pengamanan menyempit,” kata Ali.

Meski akses diperketat, masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan fasilitas stadion di luar jam operasional selama berkoordinasi dengan petugas jaga. Pendekatan ini dianggap paling realistis mengingat stadion tetap menjadi ruang olahraga favorit warga.

Ali mengapresiasi sikap masyarakat yang menerima kebijakan tersebut dengan baik. Setelah sosialisasi dilakukan, warga dinilai memahami pentingnya pengamanan stadion demi kenyamanan bersama.

“Alhamdulillah, setelah sosialisasi, masyarakat memahami dan mendukung. Mereka tetap diberi kesempatan menggunakan fasilitas di atas jam operasional sepanjang berkoordinasi dengan petugas,” tutupnya. (Adv dispora kukar/Rd)

PDC Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Profesi BNSP untuk Karyawan FLS

BANDUNG – PT Patra Drilling Contractor (PDC) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Enhaii Hotel, Bandung.

Pelatihan dan sertifikasi diikuti 153 karyawan yang memegang posisi camp boss, cook, dan baker, dari seluruh proyek PDC.

Corporate Secretary PDC Ani Aryani menjelaskan, sebagai bagian layanan perusahaan, unit bisnis Food & Lodging Services (FLS) PDC bertanggung jawab menyediakan makanan, binatu/laundry, dan tata graha/housekeeping dengan mutu terbaik.

“Untuk memastikan itu semua terpenuhi dengan baik, kompetensi karyawan di beberapa posisi terkait penting untuk selalu ditingkatkan dan diperbarui,” jelas Ani.

Pelatihan dan sertifikasi dilakukan dalam dua sesi berbeda. Sesi pertama dilaksanakan pada 28 Oktober – 1 November 2025 untuk Sertifikasi Kompetensi Profesi BNSP Cook dan Baker. Dilanjutkan sesi kedua pada tanggal 3-4 November 2025 untuk Sertifikasi Kompetensi Profesi BNSP Camp Boss.

Materi pelatihan mencakup HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) pangan, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur pengolahan.

Serta pemeliharaan kualitas produk makanan, cara kontrol pemakaian dan penyimpanan untuk mengurangi food waste, praktik pembuatan set menu, dan berbagai materi lainnya.

Setelah pelatihan, program langsung dilanjutkan dengan proses asesmen sertifikasi yang dipandu asesor resmi dari BNSP.

Melalui rangkaian kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga afirmasi atas kompetensinya, serta berkesempatan untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan profesional di bidangnya.

Pjs Manager FLS PDC Rahmat Wijaya menerangkan, kegiatan ini merupakan langkah strategis PDC untuk meningkatkan dan menjamin kompetensi karyawan sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Ia meyakini, setelah program pelatihan dan sertifikasi, unit bisnis FLS PDC akan terus berkembang dan semakin sukses di masa yang akan datang.

Rahmat berharap, melalui kegiatan ini unit bisnis FLS dapat terus meningkatkan mutu layanan serta berkontribusi dalam menjaga standar tinggi operasional di seluruh wilayah kerja PDC.

Ani menambahkan, layanan yang optimal dari FLS menjadi salah satu faktor pendukung utama terciptanya kepuasan pelanggan.

“Semoga langkah dan upaya ini bisa menjadi kontribusi PDC dalam mendukung operasional seluruh customer mencapai ketahanan energi, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan,” harap Ani. (*)

Trauma, Patah Kaki Hingga Tewas Warnai Kasus Kekerasan Anak di Samarinda

SAMARINDA – Dunia pendidikan di Samarinda kembali diguncang insiden serius. Murid SD di Kawasan Kota Tepian harus naik meja operasi setelah tulang kakinya patah akibat tindakan kekerasan yang dilakukan dua teman sekelasnya. Kasus ini menambah daftar panjang perundungan di sekolah yang belakangan semakin mengkhawatirkan.

Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim (TRC PPA Kaltim), Rina Zainun mengungkapkan, peristiwa ini bukan kasus tunggal. Beberapa pekan terakhir, Samarinda mencatat tiga kasus kekerasan anak di sekolah. Seorang siswi SMA mengalami trauma mendalam hingga enggan kembali ke sekolah. Ada juga yang mengalami patah kaki bahkan ada siswa yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan.

Pada kasus patah kaki yang dialami seorang siswa, insiden bermula ketika korban mencoba menenangkan seorang teman yang menangis. Alih-alih mereda, situasi justru berubah brutal. Dua siswa berinisial A dan B tidak terima dengan teguran tersebut. Salah satu dari mereka menampar korban, disusul cekikan dari pelaku lain. Serangan itu memuncak ketika mereka membanting tubuh korban hingga kakinya membentur dinding. Satu pelaku kemudian menindih tubuh korban, dan seketika terdengar bunyi patah yang membuat kaki korban tampak bengkok. Jeritan kesakitan anak 10 tahun itu sontak menggema di dalam kelas.

Rina Zainun mengungkapkan, ketegangan kini berlanjut pada proses mediasi. Meski demikian, hingga saat ini belum menemukan kesepakatan.

“Keputusan damai atau melanjutkan proses hukum berada di tangan keluarga korban,” kata Rina, Jumat (28/11/2025).

Rina menekankan, Tugas TRC PPA memastikan pendampingan penuh bagi korban, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial. Namun, ia memberi penegasan sekolah tidak boleh hanya menjadi penonton.

“Kami minta pihak sekolah mengambil langkah nyata. Korban harus dilindungi, dan pelaku harus dibina dengan sanksi yang setara dengan perilaku yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Pemberian sanksi bukan semata hukuman, tetapi pendidikan karakter agar anak memahami batasan dan konsekuensi.

“Kalau pelaku tidak mendapat sanksi, mereka bisa tumbuh dengan pikiran keliru bahwa kekerasan itu tidak berakibat apa-apa. Itu berbahaya,” tambahnya.

Pada kesempatan berbeda, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan, setiap siswa yang merasa menjadi korban perundungan harus diberikan sarana pelaporan oleh masing-masing sekolah. Orang tua dari siswa yang melakukan tindakan tersebut akan langsung dipanggil dan diberikan surat pemberitahuan.

Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) untuk berintegrasi dengan pihak sekolah, sehingga setiap insiden perundungan dapat segera diteruskan dan ditangani secara cepat.

Andi Harun turut mengajak para guru untuk berkomitmen mewujudkan zero bullying, di seluruh sekolah di Samarinda.

“Satu tindakan tidak kita tindaklanjuti, ingat disitulah kita mulai menghancurkan generasi,” tutupnya. (liesa)

IPRO Dorong Kutim Jadi Pusat Industri Sawit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai wilayah strategis dalam agenda besar hilirisasi industri kelapa sawit yang masuk pada dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) 2025. Penetapan ini menegaskan arah transformasi ekonomi Kaltim yang mulai meninggalkan ketergantungan panjang pada tambang dan bergerak menuju industri bernilai tambah.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menilai Kutim memiliki kapasitas produksi sawit yang besar dan selama ini hanya berfokus pada pengiriman bahan mentah. Menurutnya, perubahan pola industri menjadi keharusan agar manfaat ekonomi tidak berhenti di hulu.

“Kutim harus naik kelas. Bukan hanya mengirim crude palm oil, tapi mampu menghasilkan produk turunan yang memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakatnya,” ujar Rudy, Jumat (28/11/25).

Dalam IPRO, hilirisasi sawit Kutim diarahkan masuk pada dua klaster utama, pangan dan kimia. Untuk sektor pangan, peluang investasi difokuskan pada produk seperti margarin, olein, shortening, hingga lemak nabati pada industri roti dan makanan olahan. Sementara pada sektor kimia, Kutim disiapkan mengembangkan gliserol, fatty acid, surfaktan, serta bahan baku kosmetik dan farmasi.

Seluruh peta investasi tersebut disiapkan agar Kutim tidak hanya menjadi lumbung sawit, melainkan pusat industri turunan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

Upaya memperkuat posisi Kutim juga dilakukan melalui promosi terpadu dalam forum investasi, business matching, dan expo perdagangan. Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) menjadi titik utama yang diproyeksikan menampung pabrik pengolahan serta rantai logistik terintegrasi dengan pelabuhan ekspor.

Ia menekankan, hilirisasi sawit tidak boleh hanya menguntungkan sektor industri besar. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan keterlibatan petani, koperasi, dan tenaga kerja lokal melalui skema kemitraan rakyat dan pelatihan vokasi.

“Agenda IPRO harus memberi ruang lebih besar bagi petani plasma dan generasi muda Kutim yang ingin masuk ke industri pengolahan,” ungkapnya.

Pemprov Kaltim berharap, dengan percepatan hilirisasi di Kutim, struktur ekonomi daerah semakin seimbang ketika era batu bara berakhir. Jika skenario IPRO berjalan sesuai rencana, Kutim akan berkembang menjadi pusat industri oleokimia dan pangan strategis di kawasan Timur Indonesia, bukan lagi sekadar daerah pemasok sawit mentah. (adv/diskominfokaltim/yud)

Kawasan Industri Kaltim Masuki Fase Percepatan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat strategi transformasi ekonomi dengan mempercepat pembangunan kawasan industri prioritas yang menjadi pusat pelaksanaan proyek hilirisasi dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Langkah ini dinilai penting agar berbagai proyek siap tawar, mulai dari perkebunan, energi hijau, hingga industri bernilai tambah yang dapat segera dieksekusi dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan kawasan industri merupakan fondasi utama keberhasilan IPRO. Tanpa dukungan infrastruktur kawasan yang memadai, investor akan kesulitan mempercepat pembangunan fasilitas produksi, termasuk pabrik dan gudang.

“IPRO bukan hanya daftar proyek investasi. Ini peta jalan agar Kaltim bisa naik kelas secara ekonomi. Karena itu pusat-pusat industrinya harus benar-benar siap,” ucapnya, Jumat (28/11/25).

Pemprov menempatkan tiga kawasan industri sebagai lokomotif utama transformasi:

1. Kawasan Industri Kariangau (KIK), Balikpapan

Difokuskan industri energi bersih, manufaktur pendukung rantai pasok, hingga logistik modern. KIK juga menjadi simpul industri pesisir yang terhubung dengan jalur perdagangan antarwilayah.

2. Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kutai Timur

Disiapkan sebagai pusat pengolahan sawit, produk pangan turunan, oleokimia, hingga bioenergi. Kedekatan dengan sentra perkebunan dan pelabuhan khusus menjadi keunggulan wilayah ini dalam menarik investor hilirisasi.

3. KEK Buluminung, Penajam Paser Utara

Kawasan ini diarahkan industri penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti manufaktur ringan, logistik, dan fasilitas perakitan yang membutuhkan akses dekat ke pusat pemerintahan baru.

Dirinya memastikan, Pemprov tengah menyiapkan berbagai insentif dan kemudahan agar kawasan industri ini semakin kompetitif, mulai dari percepatan perizinan, penyediaan utilitas dasar, hingga program vokasi tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Ia menekankan, manfaat hilirisasi harus dirasakan masyarakat secara langsung, bukan hanya sektor industri.

“Penguatan kawasan industri bukan hanya soal investasi, tapi bagaimana ekonomi masyarakat ikut tumbuh bersama hilirisasi,” kata Rudy.

Pemprov optimistis penguatan kawasan industri prioritas akan membuat IPRO menjadi instrumen utama untuk membangun ekonomi non-tambang yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan hilirisasi yang semakin masif, Kaltim menargetkan diri sebagai pusat industri baru di Indonesia pada era pasca-batu bara. (adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »