LPTQ Kaltim Evaluasi Program dan Prestasi

BALIKPAPAN – Menjelang tutup tahun 2025, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Jatra, Balikpapan (27/12).

Rakerda menitikberatkan pada evaluasi atau refleksi tentang program yang sudah dilakukan serta capaian yang diperoleh.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni sekaligus sebagai Ketua LPTQ Kaltim, mengingatkan tentang semakin beratnya amanah yang diemban Pengurus LPTQ Kaltim. Saat Kaltim meraih juara umum MTQ Tingkat Nasional ke-30 di Samarinda Tahun 2024, publik masih menganggap wajar, karena sebagai tuan rumah MTQ.

“Tapi, ketika Kaltim juga meraih juara umum pada Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist Tingkat Nasional pada Bulan Oktober 2025 yang lalu, di Kendari, maka bisa dikatakan, Kaltim sebagai juara umum pada MTQ Tingkat Nasional tahun lalu, bukan karena sebagai tuan rumah, tapi memang karena prestasi,” kata Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni menekankan tentang pentingnya melakukan konsolidasi organisasi untuk menjaga marwah LPTQ Kaltim yang telah meraih dua kali juara umum berturut-turut, baik MTQ maupun STQH Tingkat Nasional, serta beberapa kejuaraan tingkat Internasional.

Sri Wahyuni lebih menfokuskan pada strategi keberlanjutan prestasi dan modernisasi sistem pembinaan. Karena Kaltim sudah mampu berbicara di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menekankan tentang pola pembinaan jangka panjang, meliputi Training Center Intensif dengan durasi waktu antara 20 – 45 hari. Kedua mendatangkan pelatih nasional dan internasional, dan ketiga memberikan beasiswa dan kursus di Luar Negeri bagi para juara.

Menurut Sri Wahyuni, pentingnya proses rekrutmen dan talent scouting, misalnya melalui penjaringan santri pondok pesantren yang berprestasi, dari para mahasiswa maupun pembinaan usia dini sebagai bagian dari pengkaderan peserta dalam berbagai cabang dan kelompok. Selain itu, ia memandang perlu  digitalisasi administrasi yang meliputi e-MTQ dan e-Scoring, transparansi seleksi dan tersedianya database terintegrasi.

LPTQ Kaltim juga perlu penguatan kelembagaan. Meliputi raker terprogram, sinergi dengan LPTQ Kabupaten/Kota serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

 

 

 

 

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim, Dasmiah, yang juga sebagai Wakil Ketua II LPTQ dan Ketua Panitia Rakerda menyampaikan, saat ini banyak pengurus LPTQ dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melakukan studi tiru ke LPTQ Kaltim.

“Ini menunjukkan eksistensi LPTQ Kaltim, mulai diperhitungkan oleh para pengurus LPTQ dari daerah lain,” tambah Dasmiah.

Dr. H. Rijal Ahmad Rangkuti, M.Pd.I., Kepala Sub Direktorat MTQ Kementerian Agama, yang juga sebagai Sekretaris IV LPTQ Nasional yang tampil sebagai narasumber menyampaikan secara online mengenai materi tentang “Kebijakan Penyelanggaraan MTQ dan Pengembangan Program MTQ”.

Ia menekankan empat hal berkaitan dengan Transformasi LPTQ. Keempat hal tersebut meliputi digitalisi dalam penyelenggaraan MTQ/STQH, penguatan SDM Penyelenggara MTQ/STQH, penguatan Program Baca Tulis Al-Qur’an serta pemberdayaan Juara MTQ / Manajemen Talenta.

Sementara narasumber lainnya Dr. Hajarul Akbar, selaku koordinator pelatih, menyampaikan tentang pentingnya menjaga semangat, menjaga komunikasi serta membuat halaqah-halaqah yang sifatnya bukan individual, tetapi dikelola   secara manajerial dengan bendera LPTQ.

“LPTQ Kaltim perlu belajar kepada LPTQ Jawa Barat, terkait dengan pembentukan halaqah”, pungkas Ustadz Hajarul Akbar. (MJE)

Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah, Menuju Arus Utama Perekonomian Nasional dan Target Investasi 2026

 Jakarta – Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom CSED Indef, Dr. Handi Risza, memberikan tinjauan kritis dan optimistis terhadap perjalanan ekonomi syariah Indonesia sepanjang tahun 2025. Dalam catatan akhir tahunnya, ia menyoroti transformasi besar dari dominasi sektor keuangan menuju penguatan sektor riil dan industri halal.

Dr. Handi Risza menjelaskan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini mulai bergerak ke arah yang lebih ideal. Menurutnya, semestinya ekonomi berkembang lebih dahulu sektor riil-nya lalu menyusul sektor keuangan.

“Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan tetapi kini mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional. Sektor industri halal, mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan bahwa transformasi ini perlu tetap dijaga agar pada tahun 2026 nanti, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap inklusif dan berkelanjutan. Handi juga melihat potensi besar pada tahun 2026 yang didukung oleh kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai LPNK langsung di bawah Presiden, serta peluang strategis pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp335 triliun.

Secara internasional, posisi Indonesia semakin kokoh. Handi memaparkan bahwa dalam State of the Global Syariah Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, meningkat 19,8 poin dari tahun sebelumnya.

“Capaian paling menonjol dalam SGIE 2024/2025 adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia. Sebanyak 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar terealisasi sepanjang tahun 2023, meliputi sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim,” ungkapnya. Menurutnya, angka ini membuktikan kepercayaan investor yang tinggi sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat investasi halal global.

Meski mencatat prestasi gemilang, Dr. Handi Risza mengingatkan adanya sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang ditinggalkan tahun 2025. Ia menyoroti data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 yang menunjukkan ketimpangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah.

Handi menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%, namun tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%. Hal ini berarti masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata. “Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan Syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah,” tegasnya. (*)

Filantropi Digital di Tengah Banjir Sumatra dan Krisis Legitimasi Pemerintah

oleh: Muhammad Faris Taqiyuddin

Banjir yang kembali melanda di daerah Sumatra tidak hanya memberikan genangan air dan kerugian secara fisik, tetapi juga memperlihatkan persoalan yang jauh lebih serius yaitu krisis kepercayaan terhadap negara dengan melihat penanganan yang lambat. Catatan resmi dari BNPB menunjukkan kerugian yang sangat besar dengan mencapai Rp 38,48 triliun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dan lebih dari 600 korban jiwa 283 di Sumatra Utara, 165 di Sumatra Barat, dan 156 di Aceh. Infrastruktur publik lumpuh dikarenakan dampak dari lumpur banjir tersebut, ribuan rumah tersapu arus, dan akses jalan terputus. Dari fenomena tersebut ironisnya, ketika mekanisme negara masih tersendat, masyarakat justru bergerak lebih cepat. Rakyat bersama para influencer yang merasa dan memiliki empati untuk membantu menggalang dana melalui platform digital dengan nilai yang mencengangkan dalam hitungan jam solidaritas publik langsung bisa terkonsolidasi, bantuan mengalir, sementara negara ? masih kembali tampak sebagai penonton pada saat itu.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah derasnya arus donasi rakyat yang diberikan menjadi bukti tingginya kepedulian sosial, atau justru menjadi cermin telanjang atas kegagalan negara dalam menjalankan fungsi proteksi sosial yang seharusnya menjadi kewajiban utamanya?

Filantropi digital adalah bentuk rasa paling manusiawi dari masyarakat hari ini untuk bersimpati didalam bencana alam tersebut. Media sosial menjelma menjadi ruang empati kolektif. Rakyat saling menopang ketika negara tertatih. Influencer, dengan segala kontroversinya, mampu menggerakkan bantuan lebih cepat dibandingkan prosedur birokrasi yang terlalu  berbelit dengan segala pembelaan yang diberikan seolah olah memberikan pandangan “Keterlambatan bukanlah suatu hal yang bahaya”. Di titik darurat, solidaritas ini menyelamatkan.

Digital Philanthropy: Empati Masyarakat di Era Media Sosial

Di tengah banjir besar yang melanda Sumatra, media sosial kembali menunjukkan perannya sebagai ruang solidaritas digital. Ribuan warganet, jejaring relawan, dan figur publik menggalang donasi, menyebarkan informasi darurat, dan mengorganisir bantuan dengan kecepatan yang jauh melampaui mekanisme birokrasi formal. Fenomena ini menegaskan bahwa filantropi digital bukan sekadar tren, melainkan manifestasi nyata empati masyarakat yang menemukan saluran baru di era teknologi. Di balik Handphone, masyarakat membangun jembatan kepedulian yang tak terbatas, memperlihatkan bahwa rasa kemanusiaan kini bisa bergerak secepat arus data.

Media sosial memiliki fungsi bukan hanya sekedar sebagai ruang ekspresi, tetapi sebagai wadah baru yang memungkinkan solidaritas diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika dukungan dari masyarakat tiba lebih cepat dibandingkan dengan respons pemerintah, filantropi digital menunjukkan bahwa negara belum melaksanakan fungsi perlindungan dengan baik. Dalam kondisi ini, meskipun negara masih memiliki otoritas resmi, kepercayaan publik menurun karena pemerintah tidak menjadi yang pertama dirasakan hadir oleh warga saat menghadapi situasi darurat

Pemerintahan dan Krisis Legitimasi

Respon defensif DPR terhadap donasi digital banjir Sumatra memperlihatkan legitimacy crisis ketika publik lebih percaya solidaritas warga dan influencer dibanding wakil rakyat. Data dan berita menunjukkan DPR justru sibuk menyindir donasi Rp10 miliar yang viral, sementara pemerintah klaim sudah menyalurkan triliunan rupiah, yang bisa kita baca sekaligus dengarkan bersama sama. Alih-alih mengapresiasi solidaritas publik yang membantu pemerintahan dalam menangani banjir, sejumlah anggota DPR justru merespons dengan nada sensi dan defensif. Misalnya:

Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR dari Gerindra, melontarkan sindiran pedas terhadap aksi para influencer yang berhasil menggalang donasi hingga Rp10 miliar untuk korban banjir Sumatra. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyalurkan bantuan bernilai “triliunan rupiah”, namun tetap kalah gaung di ruang publik. Alih-alih menumbuhkan kepercayaan, komentar tersebut justru memicu gelombang kritik keras di media sosial. Publik menilai DPR lebih sibuk merawat citra politik ketimbang menjejakkan kaki di lokasi bencana, lebih sibuk berdebat soal popularitas daripada memastikan korban selamat.

Kontras dengan sikap yang terdengar defensif itu, Komisi VIII DPR justru malah mengingatkan pemerintah agar tidak menghambat solidaritas warga. Mereka menegaskan bahwa dalam situasi darurat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan, bukan birokrasi berbelit. Perbedaan sikap ini semakin menyorot krisis legitimasi sebagian anggota DPR terjebak dalam ego politik, sementara rakyat dan influencer bergerak nyata di lapangan.

Dari Solidaritas ke Alarm Kegagalan Negara

Fenomena filantropi digital yang sekarang muncul di tengah bencana banjir Sumatra mengandung pandangan yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, ia menunjukkan kekuatan solidaritas masyarakat yang luar biasa bergerak cepat, spontan, dan masif melalui media sosial. Namun, di sisi lain, solidaritas ini juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap ketidakmampuan negara dalam menjalankan tugas pokoknya melindungi rakyat. Saat masyarakat sipil dan influencer terpaksa mengambil alih tanggung jawab darurat yang seharusnya ditangani pemerintah, krisis legitimasi pun tak terhindarkan. Negara masih memiliki wewenang resmi, tetapi kehilangan kecepatan respons dan kehadiran yang sangat diperlukan dalam kondisi darurat.

Solidaritas digital yang berjalan tanpa menunggu arahan negara menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara warga dan pemerintah. Masyarakat tidak lagi menempatkan negara sebagai pelaku utama dalam penanganan bencana, melainkan sebagai pihak yang tertinggal dan sibuk mempertahankan klaim administratif seperti angka triliunan rupiah, laporan, serta pernyataan resmi tanpa mampu memberikan rasa aman yang nyata. Pada saat itulah, filantropi digital berubah dari sekadar tindakan kemanusiaan menjadi kritik sosial yang menantang ketidakhadiran negara. Jika pemerintah terus merespons solidaritas warga dengan sikap defensif, maka filantropi digital akan semakin dipandang bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bukti konkret kegagalan struktural negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya.

Banjir di Sumatra secara jelas memperlihatkan sebenarnya siapa yang benar-benar hadir saat krisis terjadi. Ketika pemerintah masih sibuk dengan defensif ketika ditanyakan “mana bantuannya ?”, prosedur, rapat koordinasi, dan laporan resmi, masyarakat bergerak spontan melalui filantropi digital, donasi online, dan jaringan relawan yang langsung menjangkau daerah terdampak. Perbedaan kondisi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal kehadiran sekaligus peran masyarakat untuk korban. Dari situ, masyarakat terlebih dahulu merasakan bantuan dari rakyat lebih dulu sebelum bantuan dari negara. Dalam situasi krisis, kehadiran yang cepat lebih berarti daripada klaim kebijakan yang datang kemudian. Filantropi digital selama banjir Sumatra menunjukkan dua sisi sekaligus yaitu kekuatan empati masyarakat dan kelemahan kehadiran negara dalam kondisi darurat. Ketika solidaritas warga bergerak lebih cepat daripada respons pemerintah, kepercayaan publik pun berubah. Dalam hal ini, filantropi digital bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan tanda kegagalan negara untuk menjalankan fungsi perlindungan dasar terhadap masyarakat. Jika pemerintah terus bersikap defensif dan lamban dalam memperbaiki diri, maka solidaritas rakyat akan terus menjadi pengganti sementara dari peran yang seharusnya diemban oleh negara.

Ngantuk Saat Khotbah Jumat? Pesan tentang Sholat Ini Bikin Melek Sampai Akhir

Oleh : Riyawan S.Hut

Setiap Jumat, pemandangan ini terasa akrab, saf-saf masjid terisi penuh, suara khatib mengalun dari mimbar, namun sebagian jamaah justru sibuk “berjuang” melawan kantuk. Ada yang matanya terpejam setengah, ada pula yang diam-diam menunduk bukan untuk berdoa, tapi menatap layar handphone. Fenomena jamaah mengantuk saat khotbah Jumat bahkan kerap jadi bahan riset dan diskusi. Ironis, mengingat mimbar Jumat seharusnya menjadi ruang paling hidup untuk menyegarkan iman, bukan sekadar jeda sebelum rukuk.

Pertanyaannya sederhana tapi menohok yakni apakah yang membuat kita mudah lelah mendengar khotbah? Apakah isi pesannya kurang relevan, cara penyampaiannya monoton, atau justru hati dan pikiran kita yang datang ke masjid tanpa benar-benar “hadir”?

Jawaban atas kegelisahan itu seolah menemukan momentumnya pada Jumat, 26 Desember 2025 (6 Rajab 1447 H), di Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong, jantung spiritual Kota Tenggarong saat ribuan jamaah berkumpul dalam suasana khusyuk yang terasa berbeda dari biasanya.

Lautan Jamaah dan Kesetaraan yang Sunyi

Masjid Agung Sultan Sulaiman dipenuhi langkah-langkah pelan jamaah dari berbagai penjuru. Azan menggema, doa bersahut-sahutan, dan saf-saf dirapatkan tanpa sekat status maupun jabatan. Di tengah lautan manusia itu, tampak Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri dan Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman, berdiri sejajar sebagai hamba, larut dalam kekhusyukan yang sama.

Pemandangan ini sederhana, tetapi sarat makna, di hadapan Allah SWT, tidak ada kursi kehormatan, tidak ada pangkat. Semua setara, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keikhlasan. Suasana seperti inilah yang seharusnya menjadi “alarm batin” agar kita benar-benar siap mendengar, bukan sekadar duduk dan menunggu waktu salat.

Khotbah yang Mengajak Hadir Sepenuhnya

Khotbah Jumat kali ini disampaikan oleh mantan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kutai Kartanegara, Ustaz Muhammad Bisyron. Dengan gaya bertutur yang tenang, runtut, dan penuh rujukan keislaman, beliau seakan mengajak jamaah untuk benar-benar hadir bukan hanya fisik, tetapi juga hati dan pikiran.

Di tengah fakta pahit bahwa kurang dari 50 persen jamaah mampu mengingat isi khotbah setelah salat usai, khotbah ini terasa seperti “tamparan lembut”. Pesan-pesannya dekat dengan realitas, tidak menggurui, namun menohok. Tidak heran jika jamaah tampak lebih fokus, seolah lupa pada rasa kantuk yang biasanya datang tanpa permisi.

Koneksi Jiwa yang Menghidupkan

Memasuki inti pesan, Ustaz Muhammad Bisyron mengingatkan tentang keistimewaan bulan Rajab, terutama peristiwa agung Isra Mi’raj. Dari sanalah perintah salat lima waktu diturunkan, bukan di bumi melainkan langsung dari Allah SWT di langit tertinggi. Ini menegaskan bahwa salat bukan ibadah biasa, melainkan simbol koneksi tertinggi antara hamba dan Tuhannya.

Beliau lalu mengibaratkan salat seperti aliran listrik bagi lampu atau energi bagi kereta api. Tanpa salat, jiwa kehilangan daya. Hati menjadi gelap, langkah kehilangan arah. Salatlah yang menyambungkan manusia dengan sumber kekuatan sejati, tempat energi iman kembali terisi.

Perumpamaan lain pun disampaikan, mengutip pemikiran B. J. Habibie, “hidup ini seperti mengayuh sepeda. Jika kayuhan berhenti, keseimbangan akan runtuh. Begitu pula iman, ia harus terus digerakkan, dijaga, dan dirawat. Salat menjadi kayuhan paling dasar agar hidup tetap seimbang dan tidak terjatuh dalam kelalaian.”

Menunggu Sholat, Bukan Sekadar Menunggu Mati

Al-Qur’an dengan tegas menyebutkan, “Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa: 103). Rentang waktu salat dari pagi hingga malam hari, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra: 78, seolah mengingatkan bahwa hidup seorang muslim sejatinya berputar di sekitar waktu-waktu salat.

Bukan menunggu kematian, tetapi menunggu panggilan azan. Dalam sehari semalam, kumandang azan bersahut-sahutan di seluruh penjuru dunia, menjadi penanda bahwa Allah SWT terus “memanggil” hamba-Nya. Dari sinilah tampak betapa salat adalah fondasi utama setelah syahadat, penentu kualitas hidup di dunia sekaligus bekal di akhirat.

Pada akhirnya, salat bukan sekadar rangkaian gerak dan bacaan. Ia adalah ruang paling jujur bagi manusia untuk bersimpuh, berdialog, dan menyerahkan seluruh beban hidup kepada Allah SWT. Di sanalah hati disucikan, jiwa ditenangkan, dan energi iman diperbarui, asal dijalani dengan khusyuk dan penuh kesadaran.

Dan ya… sampai paragraf terakhir ini, saya masih ingat isi khotbahnya. Ini bukti saya tidak tertidur saat khotbah.

Pelakor dan Daya Tarik Hubungan Terlarang

SAMARINDA — Belakangan ini media sosial dipenuhi dengan berita perceraian selebritas dan kisah rumah tangga yang kandas karena perselingkuhan. Tidak sekadar menjadi konten viral, fenomena ini menjadi cerminan konflik relasi lebih luas dalam masyarakat Indonesia terutama meningkatnya kasus perselingkuhan yang kemudian memicu perceraian.

Fenomena pelakor, istilah populer di Indonesia yang merujuk pada orang ketiga dalam hubungan yang sudah berkomitmen kian menjamur.

Berdasarkan survei aplikasi kencan JustDating, Indonesia menempati posisi kedua di Asia dengan angka perselingkuhan hingga sekitar 40 persen dari responden yang mengaku pernah berselingkuh. Angka ini hanya kalah dari Thailand yang mencapai sekitar 50 persen. Survei juga mencatat perselingkuhan paling banyak terjadi di usia dewasa muda, yakni kelompok 30–39 tahun (32%), disusul 19–29 tahun (28%), dan 40–49 tahun (24%).

Temuan lain dalam survei itu juga menunjukkan perempuan di Indonesia mengakui perselingkuhan lebih tinggi dibanding laki-laki, yang menunjukkan dinamika sosial dan budaya yang berubah dalam hubungan intim.

Meskipun sering dipandang sekadar masalah perilaku moral, riset psikologis menunjukkan perselingkuhan merupakan fenomena yang dipengaruhi banyak faktor, termasuk kepuasan hubungan, komunikasi, dan dinamika emosional pasangan.

Menurut studi akademis, adanya hubungan antara tingkat kepuasan dalam hubungan dengan kecenderungan perselingkuhan. Ketidakpuasan emosional atau seksual menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan.

Namun, penting untuk dicatat, pelaku perselingkuhan bukan sekadar “orang dengan gangguan kepribadian seperti NPD (narcissistic personality disorder) atau psikopat” secara otomatis. Hubungan antara kepribadian patologis dan infidelity memang pernah diteliti di beberapa studi psikologi, yang menunjukkan narsisisme dapat dikaitkan dengan sikap yang lebih permisif terhadap perselingkuhan, tetapi bukan berarti setiap pelakor adalah psikopat.

Di sebuah video YouTube populer dari kanal Satu Persen, disebutkan dalam sebuah survei, banyak peserta terutama perempuan menilai pria yang sudah punya pasangan terasa lebih menarik dibanding yang masih single.

Logika responden adalah, “pria yang sudah punya pasangan terlihat lebih stabil, mapan, dan punya ‘track record’ hubungan yang jelas daripada pria single yang ‘belum jelas perilakunya’.” Ungkapan ini mencerminkan fenomena sosial di mana daya tarik itu terkait dengan status hubungan seseorang, bukan hanya pada kualitas pribadi semata.

“Mereka yang sudah berkomitmen tampak punya daya tarik emosional yang lebih dalam,” kata salah satu partisipan dalam diskusi kanal tersebut. “Sementara pria yang masih sendiri sering dipandang belum teruji dalam menjaga komitmen.”

Dampak perselingkuhan sangat luas, bukan hanya rumah tangga yang hancur, tetapi gangguan emosional, kecemasan, kepercayaan diri yang merosot, hingga trauma interpersonal bagi pasangan yang menjadi korban. (intan)

« Previous Page — Next Page »