Kaltim Siapkan Fasilitas Kesehatan Baru di Tahun 2026

SAMARINDA – Dorongan pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Timur memasuki fase krusial. Setelah beberapa tahun berkutat pada proses administrasi dan penyusunan perencanaan teknis, dua proyek rumah sakit baru di Samarinda dan Kutai Barat kini berada di ambang pelaksanaan konstruksi pada 2026. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan seluruh dokumen persiapan dipercepat agar pembangunan fasilitas kesehatan skala besar itu dapat dimulai sesuai target.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut proses awal seperti feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sedang dipercepat agar masa konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.

“Targetnya 2026 FS sudah selesai. Kalau DED rampung, pertengahan atau akhir tahun itu pembangunannya bisa dimulai,” ujarnya, Selasa (2/12/25).

Rumah sakit pertama yang segera dibangun berada di Samarinda, tepatnya di kawasan RS Korpri, Kompleks Gelora Kadrie Oening. Lahan di sisi kiri dan belakang rumah sakit telah disiapkan sebagai area perluasan.

Lewat pengembangan ini, RS Korpri yang saat ini berstatus kelas D akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B dengan nama RS AMS II Korpri, sehingga mampu melayani pasien rujukan dengan fasilitas yang lebih lengkap.

“Bangunannya sudah terlihat, sebagian area sudah berpagar biru. Statusnya akan ditingkatkan setara RSUD AWS,” kata Jaya.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban RSUD Abdul Wahab Syahranie yang selama ini menjadi pusat rujukan terbesar di Kaltim.

Proyek rumah sakit kedua akan berdiri di Kecamatan Bongan, Kutai Barat. Lahan seluas sekitar 70 hektare telah disiapkan, meski masih menunggu proses pengalihan status dari Kementerian Transmigrasi agar dapat dihibahkan kepada Pemprov.

“Kami akan rapat di Jakarta untuk mempercepat pencabutan HPL. Jika sudah jadi hak milik Kabupaten Kubar, lahannya bisa langsung dihibahkan,” jelasnya.

Pemprov menegaskan, pembangunan dua rumah sakit ini merupakan bagian dari agenda Jospol, program yang mendorong pemerataan infrastruktur layanan kesehatan di seluruh Kaltim. Pemerintah menilai langkah ini penting agar memastikan fasilitas kesehatan tidak hanya berkembang di kota besar, tetapi juga menjangkau kawasan pedalaman.

Dengan pembangunan serentak di dua daerah tersebut, Pemprov berharap akses layanan kesehatan modern dapat dirasakan lebih merata masyarakat Kaltim. (Adv/diskominfokaltim/yud)

GratisPol Jadi Titik Balik Perjuangan Putra

SAMARINDA – Di balik kesibukan akademik mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, terselip kisah sederhana namun kuat tentang bagaimana sebuah program pendidikan mampu mengubah arah hidup seseorang. Putra Ananda, mahasiswa semester satu Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, menjadi salah satu bukti nyata bagaimana GratisPol membuka ruang baru bagi anak-anak dari keluarga sederhana di Kalimantan Timur.

Putra tidak mengenal GratisPol dari media atau kampus seperti kebanyakan mahasiswa lain. Informasi itu datang dari sosok paling dekat di hidupnya ayahnya, seorang pengemudi ojek online yang berharap anaknya memiliki masa depan lebih baik melalui pendidikan.

“Saya tahu GratisPol dari ayah,” ujarnya pelan saat ditemui.

Saat dinyatakan diterima sebagai penerima manfaat, Putra mengaku bukan hanya bahagia, tetapi juga lega. Ia menyadari ada banyak mahasiswa seusianya yang ingin kuliah namun langkahnya tertahan biaya.

“Program ini sangat membantu bagi yang terkendala ekonomi,” tuturnya.

Putra berasal dari keluarga dengan pendapatan harian yang tidak menentu. Ibunya mengelola angkringan kecil, sementara ayahnya bekerja sebagai driver ojek online. Kombinasi usaha keduanya menjadi sumber biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Keberadaan GratisPol, yang menanggung penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT), menurut Putra memberi ruang bernapas bagi keluarganya.

“GratisPol sangat berpengaruh, mengurangi beban orang tua saya,” katanya.

Seperti layaknya anak dari keluarga pekerja, Putra tak ingin sekadar menerima manfaat. Setiap hari sepulang kuliah, ia membantu ibunya menjaga angkringan.

Meski GratisPol telah menjadi penyelamat biaya kuliah, Putra berharap keberlanjutan program ini terjaga. Menurutnya, kualitas keberhasilan GratisPol adalah ketika semakin banyak anak muda yang punya kesempatan sama seperti dirinya.

“Semoga konsisten ke depannya, agar banyak membantu orang yang ingin kuliah,” harapnya.

Kisah Putra menegaskan, program pendidikan bukan hanya instrumen pemerintah, melainkan jembatan penting bagi mereka yang bertahan di tengah keterbatasan. Di antara riuhnya pembangunan, GratisPol menjadi saksi kecil bagaimana mimpi anak-anak Kaltim bisa menemukan jalannya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Pemprov Utamakan Honorer Senior pada Seleksi PPPK

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, penataan tenaga honorer akan difokuskan pada mereka yang telah lama mengabdi sebagai tulang punggung pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar memperkuat birokrasi, meski ruang fiskal daerah sedang mengalami pengetatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, honorer dengan rekam jejak puluhan tahun menjadi prioritas dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kontribusi mereka selama bertahun-tahun menjadi alasan utama agar keberlanjutan peran mereka di pemerintahan tetap terjaga.

“Honorer dengan masa pengabdian panjang akan kami prioritaskan dalam PPPK,” tegas Rudy, Selasa (2/12/25).

Ia mengakui, keputusan kelulusan berada sepenuhnya di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun setelah kelulusan, Pemprov wajib menanggung seluruh biaya gaji melalui APBD. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja agar penataan pegawai tetap sejalan dengan kemampuan fiskal.

Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi bagian dari filosofi pembangunan Kaltim yang tercantum dalam agenda Jospol. Penguatan layanan pemerintahan dan pelayanan publik disebut sebagai komponen utama, khususnya pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

“Penyesuaian anggaran ini untuk memastikan pelayanan publik dapat terus berjalan,” ujarnya.

Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah berharap masyarakat memahami situasi fiskal daerah. Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat pada beberapa tahun ke depan, sehingga memberi ruang lebih besar penyelesaian persoalan honorer dan percepatan program strategis lainnya.

Menurutnya, penataan tenaga honorer tidak dapat dilepaskan dari arah besar transformasi tata kelola pemerintah daerah.

“Kebijakan ini bagian dari upaya memperkuat fondasi birokrasi Kaltim ke depan,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Kaltim Raih Peringkat 1 Nasional di Sutami Award 2025

JAKARTA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Sutami Award 2025 yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kalimantan Timur berhasil meraih Peringkat 1 Nasional untuk kategori Kinerja Terbaik Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Penghargaan diserahkan pada malam puncak yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, kawasan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/12). Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan tersebut.

Sutami Award 2025 digelar sebagai ajang apresiasi bagi insan pembangunan yang dinilai berperan penting dalam kemajuan infrastruktur Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang tahun ini mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan untuk memotivasi seluruh pemangku kepentingan—mulai kementerian, pemerintah daerah, akademisi, komunitas masyarakat, penyedia jasa, hingga jurnalis—agar terus menjaga kualitas, integritas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Menurut Wida, keberhasilan para penerima penghargaan menjadi bukti bahwa koordinasi lintas sektor dan kolaborasi hexahelix adalah fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penggunaan nama Ir. Sutami dalam penghargaan ini memiliki makna khusus. Menurutnya, Sutami adalah sosok yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan hambatan ketika pembangunan dikelola dengan kecerdasan, kejujuran, dan semangat pengabdian tinggi. Nilai-nilai integritas itulah yang diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh insan PUPR saat ini.

Pada kategori Kinerja Terbaik Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Kalimantan Timur menempati posisi teratas, mengungguli Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah yang berada di peringkat kedua dan ketiga. Predikat tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja paling konsisten dan komprehensif dalam membina penyedia jasa konstruksi, melakukan pengawasan tahapan proyek, serta memastikan standar keselamatan dan mutu terpenuhi sesuai ketentuan nasional.

Usai menerima penghargaan, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran PUPR Kaltim yang terus berkomitmen menjaga kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah. Fitra Firnanda berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan di Kalimantan Timur, sekaligus memastikan agar setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Prestasi ini menambah daftar pencapaian Kalimantan Timur di level nasional dan menjadi penegasan bahwa komitmen terhadap tata kelola konstruksi yang baik selalu berbuah kepercayaan dan penghargaan. Dengan pengakuan dari Kementerian PU ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus mempertahankan standar tinggi dalam pembangunan dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. (esf)

Jasa Raharja Perkuat Upaya Pencegahan Kecelakaan Melalui Pemasangan Spanduk Keselamatan

KUTAI BARAT – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, Jasa Raharja bersama mitra Polantas kembali melakukan langkah preventif melalui pemasangan spanduk imbauan keselamatan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Kutai Barat, Jumat (28/11/2025)

Perwakilan Jasa Raharja, Kukuh A Veriawan menyampaikan, pemasangan spanduk ini merupakan salah satu program sistematis Jasa Raharja dalam mendukung keselamatan berlalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

“Melalui pemasangan spanduk ini, kami ingin mengingatkan para pengendara agar selalu waspada dan tertib di jalan. Pesan sederhana namun konsisten seperti ini diharapkan dapat membentuk budaya keselamatan yang kuat di masyarakat,” ujarnya.

Kukuh juga menegaskan, upaya edukasi visual seperti spanduk sangat efektif dalam menjangkau pengendara dari berbagai kalangan, terutama mereka yang melakukan aktivitas harian di jalan raya. Pencegahan kecelakaan bukan hanya tanggung jawab petugas atau instansi, tetapi menjadi tugas bersama.

“Kami berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” tambahnya.

Selain pemasangan spanduk, Jasa Raharja juga rutin mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, kolaborasi dengan instansi terkait, serta program-program pencegahan kecelakaan lainnya. Upaya ini merupakan bagian dari tugas Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, sekaligus meminimalkan risiko melalui pendekatan promotif dan preventif.

Jasa Raharja berharap kegiatan ini dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat di Kutai Barat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. (*)

 

« Previous Page — Next Page »