Sekda Kukar Tekankan Transparansi dan Efektivitas dalam Penyusunan RKPD 2027

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menegaskan pentingnya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kukar.

Sunggono menyampaikan bahwa kick off meeting ini menjadi tahapan awal yang penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027.

Ia juga mengapresiasi respons positif dari seluruh perangkat daerah yang hadir, serta komitmen OPD untuk mengikuti seluruh tahapan perencanaan yang telah dijadwalkan. Menurutnya, setelah kick off ini, proses perencanaan akan dilanjutkan dengan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Sunggono mengungkapkan adanya kesepakatan perubahan skenario pelibatan OPD dalam forum RKPD perangkat daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan fokus. Ke depan, forum RKPD akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten sesuai bidangnya.

“Forum RKPD perangkat daerah akan kita kelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dilaksanakan di bawah koordinasi para asisten, yakni Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, serta Asisten III bidang administrasi umum. Dengan pola ini, kita harapkan prosesnya lebih efektif dan OPD yang terlibat bisa langsung berkoordinasi sesuai dengan urusannya masing-masing,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap forum perencanaan, termasuk forum-forum yang ada di masing-masing bidang urusan.

“Challenge kita adalah memastikan stakeholder terkait dapat terlibat aktif. Misalnya di Asisten I ada Forum Anak, Dewan Pendidikan, dan forum lainnya. Ini mohon menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat difasilitasi dengan baik, sehingga forum RKPD benar-benar berjalan sesuai dengan substansi dan kebutuhan pembangunan,” pungkas Sunggono.

 

Dengan penyusunan RKPD yang terencana, terkoordinasi, dan partisipatif, Pemkab Kukar berharap arah pembangunan daerah tahun 2027 dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada rapat yang dimoderatori Asissten III Dafip Haryanto tersebut juga diisi paparan dari Plt. Kepala Bappeda Sy.Vanessa Vilna, dan penyampaian dari kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bahari Joko Susilo, dan dilakukan dialog serta masukan dari OPD. (kk01).

Ketua RKM Kukar Sesalkan Protokol Kepresidenan Tempatkan Sultan Kutai Duduk di Belakang

KALTIM  – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi masyarakat Remaong Kutai Menamang (RKM) Kutai Kartanegara (Kukar), Moch Saddam Jordi, menyayangkan perlakuan protokoler kepresidenan dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Dikatakan Jordi, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia H Adji M Arifin, tidak ditempatkan di jajaran tamu kehormatan terdepan dalam acara penyambutan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Menurut Jordi, penempatan Sultan Kutai di barisan belakang dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap kedudukan dan nilai historis Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan tertua di Nusantara.

“Ini sangat disayangkan. Sultan Kutai Kartanegara adalah simbol adat, sejarah, dan kehormatan masyarakat Kutai. Sudah seharusnya beliau berada di posisi paling terhormat,” ujar Jordi, Selasa (13/1/2026).

Kekecewaan tersebut semakin terasa ketika Presiden Prabowo Subianto secara langsung menegur dan menyapa satu per satu pejabat daerah yang hadir. Presiden memulai dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, hingga tiba pada giliran Sultan Kutai Kartanegara.

“Presiden sendiri terlihat terkejut saat mengetahui Sultan Kutai duduk di barisan belakang. Ini menjadi bukti bahwa secara etika dan protokoler, penempatan tersebut memang tidak pantas,” kata Jordi.

Ia menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya sensitivitas protokoler terhadap tokoh adat dan budaya lokal. Jordi pun meminta agar ke depan pihak protokoler dalam tingkatan pemerintahan lebih menghormati nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam agenda kenegaraan yang melibatkan pemimpin adat.

“Ini bukan sekadar soal tempat duduk, tetapi soal penghormatan terhadap martabat adat dan sejarah daerah,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait menyikapi polemik protokoler penempatan duduk para tamu undangan dalam kunjungan kerja Presiden RI ke Kaltim.

CIMB Niaga Luncurkan CIMB Private Wealth, Hadirkan Standar Baru dalam Pengelolaan Kekayaan bagi Nasabah HNWI

JAKARTA – Bagi nasabah dengan aset bernilai signifikan, tantangan pengelolaan kekayaan kini semakin kompleks, mulai dari optimalisasi investasi, perlindungan aset, hingga memastikan keberlanjutan nilai dan perencanaan warisan bagi generasi berikutnya. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan CIMB Private Wealth, segmen nasabah baru yang dirancang khusus bagi High Net-Worth Individuals (HNWI) untuk mengelola dan mengembangkan aset secara optimal.

Kehadiran segmen ini merupakan bentuk apresiasi CIMB Niaga kepada nasabah istimewa dengan total saldo gabungan mulai dari Rp5 miliar, melalui penyediaan layanan perbankan untuk nasabah di segmen private yang lebih personal, komprehensif, dan terintegrasi lintas negara.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan, kehadiran CIMB Private Wealth merupakan langkah strategis perseroan untuk mendampingi nasabah dalam membangun kekayaan yang berkelanjutan. CIMB Private Wealth dirancang untuk mendukung kebutuhan nasabah istimewa dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan secara optimal, tidak hanya untuk bertumbuh, tetapi juga untuk menciptakan warisan bermakna bagi generasi penerus.

“Ini sejalan dengan purpose kami Advancing Customers & Society, untuk senantiasa membantu nasabah dan masyarakat Indonesia mewujudkan mimpi serta aspirasi, termasuk dalam hal wealth management,” ujar Noviady di Jakarta, Senin (12/1/2026).

CIMB Private Wealth berfokus pada tiga pilar utama, yakni True Experiences, True Value, dan True Access. Pada pilar True Experiences, nasabah mendapatkan pengalaman layanan premium melalui pendampingan tim Wealth Partner khusus, akses airport lounge di dalam dan luar negeri, layanan airport pick-up dan concierge, hingga berbagai keistimewaan lainnya. Di antaranya perolehan reward miles dua kali lipat melalui program double Poin Xtra, bunga tabungan yang lebih optimal, serta bisa menikmati bunga KPR istimewa sampai 0% dengan menghubungkan hingga 9 rekening tabungan. Nasabah juga dapat menikmati bebas biaya admin tanpa batas, transfer antar bank, dan top-up e-wallet masing-masing hingga 100x per bulan.

Melalui pilar True Value, CIMB Private Wealth menghadirkan solusi finansial yang dirancang secara personal, di antaranya mencakup akses ke ragam produk investasi lengkap dan komprehensif, fasilitas Wealth Credit Line yang memanfaatkan portofolio investasi sebagai jaminan untuk fasilitas pinjaman yang fleksibel, serta solusi pembiayaan properti dan kendaraan dengan penawaran khusus. Selain itu, nasabah juga bisa menikmati layanan perencanaan warisan dan legacy planning yang terintegrasi, termasuk solusi proteksi, dan transaksi litas negara dengan 15 mata uang asing dengan garansi nilai yang lebih baik.

Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung menambahkan, selain kedua value di atas, nasabah CIMB Private Wealth juga dapat menikmati True Access yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengelola kekayaan secara seamless melalui jaringan CIMB Group di berbagai negara. Nasabah memperoleh akses ke ratusan cabang dan executive lounge, kemudahan transaksi bernilai besar melalui kanal digital OCTO by CIMB Niaga, dilayani oleh tim Wealth Partner yang dirancang khusus untuk mendampingi nasabah CIMB Private Wealth, yang terdiri dari Senior Relationship Manager, Investment Specialist, dan Lifestyle Concierge melalui Preferred & Private Assistant 1500-800, serta konektivitas layanan perbankan regional yang mendukung kebutuhan finansial dan investasi lintas negara.

Dari sisi solusi finansial, CIMB Private Wealth menghadirkan layanan pengelolaan kekayaan yang terintegrasi, mencakup akses ke beragam produk investasi, solusi pembiayaan, serta layanan perencanaan warisan. Seluruh layanan tersebut didukung oleh jaringan CIMB Group, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola aset lintas negara secara lebih seamless. Informasi lengkap tentang CIMB Private Wealth dapat diakses di cimb.id/privatewealth.

“Kami memastikan pengalaman layanan yang terintegrasi, baik secara fisik maupun digital, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Melalui peluncuran segmen ini, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjadi mitra perbankan terpercaya, khususnya nasabah di segmen Private, dalam perjalanan pengelolaan kekayaan nasabah di setiap fase kehidupan,” ujar Budiman. (*)

LPTQ Kaltim Gelar Sertifikasi Calon Dewan Hakim

BALIKPAPAN – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Calon Dewan Hakim MTQ/STQH. Kegiatan sertifikasi diikuti  120 orang peserta dari 9 kabupaten/kota. Terbagi dalam sembilan bidang, yaitu Bidang Tilawah, Bidang Qira’at, Bidang Tahfidz, Bidang Tafsir, Bidang Fahmil Qur’an, Bidang Syarhil Qur’an, Bidang Kaligrafi, Bidang Karya Tulis Ilmiah Qur’an-Hadist atau KTIQ-H dan Bidang Hadist.

Kegiatan Sertifikasi berlangsung di Swiss-Bell Hotel, Balikpapan selama tiga hari, sejak 9 hingga 11 Januari 2026. Seluruh peserta sertifikasi wajib mengikuti pre test sesuai bidang kompetensi yang diikuti. Selanjutnya, peserta diberikan pembekalan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Usai materi pembekalan disampaikan, termasuk tanya jawab dan pendalaman materi, baru dilanjutkan dengan simulasi atau pratik penilain melalui e-scoring. Terakhir peserta diwajibkan mengikuti uji kompetensi, untuk mengukur sejauh mana tingkat kompetensi peserta sebagai calon dewan hakim.

Kegiatan Sertifikasi Dewan Hakim dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang juga sebagai Ketua LPTQ Kaltim, tanggal 9 Januari 2026. Hadir memberikan arahan Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Muchlis Muhammad Hanafi, yang juga sebagai Sekretaris LPTQ Nasional.

Sri Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Penerangan Agama Islam dan Kepala Sub Direktorat Tilawah dan Musabaqah Al-Qur’an, Rijal Ahmad Rangkuti, serta para narasumber yang semuanya merupakan Dewan Hakim Tingkat Nasional.

Sri Wahyuni berharap ke depan kualitas penyelenggaraan MTQ bisa meningkat, diikuti oleh peningkatan kualitas dewan hakim melalui kegiatan sertifikasi dewan hakim. ”Terima kasih kepada peserta sertifikasi dewan hakim, karena Bapak Ibu menjadi bagian untuk mewujudkan generasi emas, generasi Qur’ani,”pungkas Sri Wahyuni.

Sementara Direktur Penais memberikan apresiasi yang tinggi terhadap LPTQ Kaltim yang telah menyelenggarakan Sertifikasi Dewan Hakim. Ia menekankan, bahwa salah satu kunci sukses MTQ dipengaruhi oleh kualitas Dewan Hakim MTQ. Lebih lanjut dikatakan, dewan hakim selain memiliki kompeteni teknis, ia harus memiliki integritas, obyektifitas, moral Qur’ani, keteladanan. Dewan hakim juga harus siap menjaga keadilan.

”Dewan hakim harus siap diaudit, bukan hanya oleh dewan pengawas, tetapi juga oleh publik secara terbuka”, tegas Muchlis Muhammad Hanafi.

Ia pun mengibaratkan dewan hakim adalah jantungnya MTQ. Ketika proses rekrutmen dewan hakim tidak didasarkan pada integritas dan kompetensi, MTQ beresiko kehilangan maknanya. Berubah menjadi ajang duniawai semata.

Wakil Ketua I LPTQ, yang sehari-hari juga menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim, Abdul Kholiq, melaporkan kegiatan Sertifikasi Dewan Hakim merupakan salah satu program kerja LPTQ Kaltim. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kegiatan sertifikasi dewan hakim bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dewan hakim, baik pada level kabupaten/kota maupun provinsi.

Rangkaian acara ditutup oleh Jauhar Efendi, Wakil Ketua III LPTQ Kaltim, mewakili Ketua Umum LPTQ Kaltim, yang juga sebagai Sekda Prov. Kaltim. Penutupan ditandai dengan penombolan sirine. Didampingi Kasubdit Tilawah dan Musabaqah Al-Qur’an, mewakili Dirjen Bimas Islam Kemenag, Rijal Ahamad Rangkuti, Kabag Bina Mental Spiritual, Muhammad Hamsyani, mewakili Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim.

Jauhar Efendi dalam sambutan penutupan menyampaikan apresiasi kepada semua narasumber yang juga sebagai Hakim MTQ Tingkat Nasional dan Ketua Majelis Hakim pada bidangnya masing-masing yang telah berbagi ilmu pengetahuan kepada para peserta sertifikasi. Jauhar juga merasa bangga, karena banyak peserta yang masih muda dan berasal dari para peserta lomba MTQ/STQH, sehingga proses pengkaderan dewan hakim dapat berjalan dengan baik. (mj)

Menteri Agama Tinjau Pembangunan Rumah Ibadah di IKN

IKN – Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (11/1/2026). Menag memastikan percepatan pembangunan sarana peribadatan yang akan menjadi pusat spiritualitas sekaligus simbol kerukunan umat beragama.

Menag mengungkapkan, saat ini proses konstruksi difokuskan pada dua bangunan besar, yakni Masjid Negara dan Gereja Basilika. Namun, ia menekankan bahwa kawasan ini nantinya akan menjadi komplek rumah ibadah yang inklusif.

“Saat ini Masjid Negara dan Basilika sedang berproses. Ke depannya, seluruh rumah ibadah lintas agama mulai dari Gereja Kristen, Vihara, Kuil, hingga Pura besar akan dibangun dalam satu kawasan yang berdekatan,” ujar Menag.

Kepala Petugas Konstruksi, Evry menjelaskan, rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dirancang untuk berdampingan secara harmonis di IKN. “Tahap awal memang dua bangunan ini, namun rencana besar mencakup Klenteng besar, Vihara, dan Pura yang semuanya terintegrasi,” tambahnya.

Progres pembangunan Masjid Negara kini telah mencapai 90%. Masjid megah ini memiliki kapasitas hingga 60 ribu jemaah. Salah satu ikon yang paling mencolok adalah menara minaret setinggi 99 meter yang melambangkan 99 nama Allah atau Asmaul Husna.

Sementara itu, pembangunan Gereja Basilika juga terus menunjukkan kemajuan signifikan. Jika dilihat dari udara, arsitektur bangunan ini akan membentuk simbol salib. Gereja dengan kapasitas 1.600 umat ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Wisma Uskup, Jalan Salib dan Taman Goa Maria, hingga Gedung Kolaborasi Lintas Agama.

Tidak sekadar meninjau fisik, Menag juga memberikan masukan teknis dan estetis. Ia menyarankan penambahan ornamen dinding serta pengaturan pencahayaan (lighting) yang lebih artistik pada Masjid Negara maupun Basilika guna memperkuat aura spiritualitas bangunan.

Menag berharap Pembangunan fasilitas publik ini bisa segera rampung agar dapat segera dirasakan manfaatnya masyarakat dan pegawai di IKN. Saat memasuki bulan suci Ramadan diharapkan bisa digunakan masyarakat untuk beribadah dan memperkuat ukhuwah di lingkungan IKN.

Pembangunan kompleks rumah ibadah ini diharapkan menjadi potret nyata dari visi Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan moderasi beragama di tengah modernitas. (*)

« Previous Page — Next Page »