Makna Ketidakhadiran Presiden di HPN

Catatan Hendry Ch Bangun
(Forum Wartawan Kebangsaan)

Presiden Republik Indonesia tidak hadir di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN), bukan hal baru. Gus Dur tidak hadir di HPN Banjarmasin, lalu diwakilkan kepada Megawati Soekarnoputri, karena waktu itu Presiden kurang sreg dengan PWI yang masih dianggap sebagai warisan Orde Baru, saat PWI Pusat dipimpin Tarman Azzam.

Joko Widodo tidak hadir di HPN Batam karena baru saja keliling ASEAN setelah dilantik sebagai presiden dan selisih waktunya hanya 2 hari sehingga kehadirannya diwakilkan kepada HM Jusuf Kalla, saat kepemimpinan PWI Pusat dijabat Margiono.

Prabowo Subianto tidak hadir di HPN Banjarmasin karena disebut-sebut adanya dualisme di kepengurusan PWI Pusat, tidak ingin dianggap berpihak, meski sebenarnya yang terjadi adalah kudeta berbalut Kongres Luar Biasa yang tidak pernah diakui negara.

Setelah Kongres PWI di Cikarang, tahun 2025, yang terjadi setelah Hendry Ch Bangun setuju ada percepatan pemilihan pengurus baru untuk kesatuan PWI Pusat, semua berharap tidak akan ada lagi masalah. Apalagi jelas ada restu pemerintah, kongres dibuka Menkomdigi, diadakan di fasilitas Komdigi, dan pengurus baru disambut baik Menkomdigi.

Tetapi ternyata di Hari Pers Nasional di Serang, Banten, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir. Maka tidak sedikit yang bertanya-tanya, ada apa di Jelambar? Persis pertanyaa kode buntut di tahun 1970-an yang jawabnya bisa apa saja. Terserah ditafsirkan sendiri. *

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih secara sah di Kongres 2023 Bandung, saya merasa sedih bahwa Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden no 5 tahun 1985, siapapun ketuanya saat ini. Presiden seperti tidak menghargai PWI, yang berkongres 9-10 Februari tahun 1946 di Solo, untuk menyatukan kekuatan wartawan se Indonesia, dan menyatakan tekad berdiri bersama para pejuang kemerdekaan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia.

Ya, wartawan tidak hanya berjuang melalui tulisan dan teriakan di depan mikrofon, untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia masih ada, bahwa kepemimpinan Soekarto-Hatta dengan Perdana Menteri Sjahrir, masih didukung puluhan juta rakyat. Bahwa seluruh komponen bangsa, para pekerja, pegawai negeri, dan rakyat setia pada perjuangan yang telah melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Itulah fakta lahirnya Keppres No 5 tahun 1985. Masak peringatan HPN tidak dihadiri Presiden yang membuat Keppres, siapapun presidennya?

Sungguh ironis karena PWI jelas ideologi kebangsaannya, dengan menempatkan Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan berpikir, filosofi, dalam menjalankan profesi kewartawanan, persis seperti yang sering disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. PWI itu Merah Putih dan NKRI Harga Mati, tidak sekadar bersandar pada Humanisme Universal.

Orang bisa mengatakan, tokh ada Menko yang hadir atas nama pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah masih mengapresiasi dan menghargai wartawan, organisasi pers, organisasi perusahan pers, dan tentu Dewan Pers, sebagai pilar pelaksanaan HPN. Tetapi tetap saja seperti sayur tanpa garam, karena justru garamnya itulah yang memberikan vitalitas, energi, kekuatan bagi pers dan media yang saat ini sudah dalam tahap Vivere Pericoloso, kalau kita mengacu pada pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1964. Tahun yang “hidup penuh bahaya” atau “menyerempet bahaya”.

Semua sudah berteriak bahwa media saat ini sedang terpuruk karena iklan media massa, sudah habis disedot platform digital, media sosial, dan kegiatan informasi yang nonpers. Belanja media pemerintah di pusat dan daerah, tidak lagi menghidupi secara normal kegiatan media, apalagi untuk membuat kegiatan usaha baru seperti tahun 1990-an. Kesejahteraan wartawan sudah pada tahap gawat darurat. Peraturan Dewan Pers, tentang gaji minimal wartawan setara UMP, mungkin hanya bisa dijalankan beberap media.

Saya berani bertaruh 95 persen lebih media yang saat ini hidup, menggaji dengaan upah kompromi, sesuai kesepakatan bawah tangan. Daripada pensiun dini, daripada menganggur dan tidak bekerja. Media yang memiliki tersertifikasi faktual, yang harus mencantumkan bukti transfer atau bayar gaji sesuai ketentuan, hampir semua mengakali aturan itu. Ya media harus hidup dan kalau tidak tersertifikasi, sering tidak diberi iklan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot atau menjadi mitra kerjasama.

Dalam kondisi nafas ngap-ngapan, kata orang pinggir Jakarta, kehadiran Presiden RI di puncak acara HPN, akan bisa memberi semangat, kepercayaan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kehidupan pers. Saya pernah menyampaikan kepada Menkominfo Rudiantara dan Johny Plate, memberi perhatian lebih kepada pers, minimal dengan memberikan bantuan berupa Pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi secara gratis kepada SDM pers. Jawaban keduanya sama, pada saat ini Kominfo atau sekarang Komdigi, tidak punya tugas fungsi membina pers layaknya di zaman Orde Baru. Semua urusan diserahkan ke Dewan Pers, dan karena anggarannya berupa hibah, ya jumlahnya secukupnya saja. Untuk program yang langsung berkaitan dengan peningkatan kompetensi pers, mungkin saat ini tidak sampai Rp 10 milyar, untuk sekitar 100.000 wartawan (30.000an bersertifikat kompetensi) seluruh Indonesia.

Sangat ironis karena pers selalu diminta ikut menjaga kewarasan, kejernihan di ruang publik, tidak ada ujaran kebencian, hoaks, apalagi provokasi, dan sikap antipemerintah, sedangkan media disuruh hidup sendiri dalam kondisi alam dan udara pengap. *

Tentu saja pers akan tetap terus bertahan dengan seluruh daya upaya, agar tetap professional dalam segala tantangan dan hambatan yang ada. Tidak akan putus asa, walaupun mungkin akan banyak yang profesionalismenya berkurang dan mengambil jalan pintas dan mencederai Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan etika dan operasional.

Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Pers Prof Dr Komarudin Hidayat di acara HPN, masyarakat (yang sehat) akan selalu mencari air yang jernis di tengah banjir (informasi) dan itu artinya kalau pers menyajikan informasi yang sesuai KEJ dan memberi kesehatan jiwa, maka dia akan hidup. Tetapi apakah pers sehat betul-betul bisa bertahan dengan baik, mengingat biaya operasional untuk mendidik SDM pers yang mumpuni, kompeten, taat KEJ, tidak lagi murah. Apalagi untuk menjalankana manajemen perusahaan pers yang sesuai etos bisnis yang etis dan bermoral.

Ketika UU Pers dilahirkan pada tahun 1999, semangat para tokoh pers begitu besar, yakin akan bisa mandiri, independent, tidak perlu uluran tangan pemerintah dan masyarakat, untuk kehidupan pers yang sehat. Sampai tahun 2000-an betul begitu. Tetapi ketika platform media mulai membesar, media sosial mulai merajalela, bahkan kita kecerdasan buatan semakin terasa ikut campur dalam memproduksi berita, keadaan sudah harus dianggap darurat.

Absennya Presiden Prabowo Subianto, jangan kita anggap wujud cueknya pemerintah pada pers, tetapi barangkali juga karena bentuk ketidanmampuan insan pers untuk berkomunikasi dengan beliau melalui bawahan Presiden: untuk menunjukkan keprihatinan, sambil memperlihatkan peran penting pers dalam ikut membangun bangsa, ikut menjaga kedaulatan bangsa, dan menjadi aspirasi masyarakat yang menjerit karena kesulitan ekonomi.

Selamat Hari Pers Nasional. Majulah pers Indonesia. Merdeka

Serang, 9 Februari 2026.

Bupati Tanah Laut Raih SIWO Award

SERANG – Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto, menerima penghargaan SIWO Award dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di halaman Kantor Gubernur Banten, Senin (9/2/2026).

‎‎Penghargaan SIWO Award diberikan kepada Bupati Rahmat Trianto atas komitmennya yang peduli dan suka olahraga.

‎‎SIWO Award merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI untuk memberikan penghormatan kepada insan olahraga, termasuk kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap prestasi olahraga nasional.

‎‎Rahmat Trianto menjadi salah satu penerima penghargaan SIWO Award 2025, yang menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mempromosikan olahraga di Kabupaten Tanah Laut.

‎Menurut Rahmat, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemda dan semua pihak untuk terus meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga di daerahnya.

‎‎”Terimakasih SIWO PWI telah memberikan penghargaan kepada saya sebagai kepala daerah peduli olahraga. Kami menganggarkan tidak kurang dari Rp100 miliar untuk pembinaan olahraga di kabupaten Tanah Laut, termasuk kami telah menyelenggarakan Porprov Kalsel,” ujarnya.

Ketua SIWO Kalimantan Selatan Irwansyah menyampaikan, Bupati Tanah Laut pantas mendapat SIWO Award karena memiliki kepedulian dan perhatian terhadap perkembangan olahraga di daerah.

Sementara ‎‎Ketua SIWO Pusat, Suryansyah, menambahkan SIWO Award diberikan kepada tokoh atau atlet yang berkontribusi terhadap olahraga. Pemilihannya tak asal, tapi dilihat dari kontribusi nyata.

‎‎Suryansyah mengapresiasi semua pihaknya, khususnya Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto yang menerima SIWO Award Kategori Bupati Peduli Olahraga.

‎‎Menurutnya yang bersangkutan punya kontribusi nyata terhadap keolahragaan. Salah satunya tuan rumah Porprov dan Peparprov 2025. Atas pembinaan yang bersangkutan Tanah Laut untuk pertama kalinya juara umum Porprov.

‎‎“Selain itu beliau juga sangat gemar berolahraga, sehingga sangat wajar mendapatkan Award ini,” ujarnya.

‎‎Dikatakannya, track record yang bersangkutan dalam bidang olahraga sangatlah besar. Dari postingan yang bersangkutan melalui media sosial hampir setiap hari berolahraga.

‎‎“Dari pantauan kami berbagai sumber beliau sangat gemar olahraga. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan mengapa beliau layak menerima Award ini,” tegasnya.

‎‎Pada HPN ini ada empat kepala daerah (Bupati/Walikota) yang menerima penghargaan SIWO Award, yakin Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto dari Provinsi Kalimantan Selatan.

‎‎Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, dan Yusuf Rio Wahyu Prayogo Bupati Situbondo.

‎‎Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto merupakan satu-satunya kepala daerah yang menerima penghargaan SIWO Award di HPN 2026. (*)

Seribu Peserta Ikuti Nusantara QRIS Run

Vivaborneo.com,  — Semangat seribu orang peserta yang berlari menyusuri Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Para finisher berhasil menuntaskan rute lari sejauh 5 kilometer yang menyajikan lansekap Nusantara yang asri.

Pada Minggu (8/2/2026), Bank Indonesia IKN menggandeng Otorita Ibu Kota Nusantara dan berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi menyelenggarakan Nusantara QRIS Run 5K. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS sebagai bentuk percepatan digitalisasi transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Kerja Bersama (SKB) Bank Indonesia (BI) di IKN, Syachman Perdymer, saat membuka kegiatan Nusantara QRIS Run 5K. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan QRIS sebagai sistem pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat di sekitar IKN untuk berolahraga agar kita semua bisa lebih sehat sekaligus kita menikmati kota IKN ini dengan bangunan-bangunannya yang ikonik. Termasuk, kami ingin bapak, ibu, teman-teman semuanya lebih akrab dengan QRIS, digitalisasi yang terus didorong oleh Bank Indonesia,” ujar Syachman.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menyampaikan bahwa kolaborasi antara olahraga dan digitalisasi menjadi pendekatan yang menarik dalam memperkenalkan literasi ekonomi kepada masyarakat.

“Kami ingin menyampaikan bahwa olahraga dengan digitalisasi merupakan tema yang menarik. Ke depan, BPS, Bank Indonesia, dan Otorita IKN juga akan berkolaborasi untuk melakukan pengembangan pasar secara berbeda daripada yang ada di Jakarta. Dengan running text harga pasar, harga inflasi, dan literasi ekonomi bagi para pedagang kita di pasar,” ujarnya.

Melalui Nusantara QRIS Run, Otorita IKN bersama Bank Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital dapat hadir secara dekat dan inklusif bagi masyarakat. Perpaduan gaya hidup sehat dan literasi ekonomi digital menjadi bagian dari ekosistem kota masa depan yang tengah tumbuh di Nusantara.(yul/hms-oikn)

RM, Wali Kota Termuda

Catatan Rizal Effendi

MEMASUKI usia kota Balikpapan 129 tahun, perlu juga warga kota tahu siapa saja yang pernah memimpin kota ini. Dari catatan yang ada, jumlahnya  sudah 10 orang, terhitung sejak Balikpapan ditetapkan sebagai kota pada tahun 1960 bersama Samarinda.

Wali Kota pertama adalah Aji Raden Sayid (ARS) Mohammad, bertugas pada 1960-1963. Lalu yang kedua Bambang Sutikno (1963-1965). Menyusul Imat Saili sebagai wali kota ke-3 (1965-1967), lalu Zainal Arifin sebagai wali kota ke-4 (1967-1973) dan Asnawi Arbain sebagai wali kota ke-5 (1974-1981).

Sedang wali kota ke-6 adalah Syarifuddin Yoes (1981-1989), kemudian Tjutjup Suparna sebagai wali kota ke-7 (1991-2001), Imdaad Hamid menjadi wali kota ke-8 (2001-2011), dan saya, Rizal Effendi sebagai wali kota ke-9 (2011-2021).

Rahmad Mas’ud (RM)  menjadi wali kota Balikpapan ke-10. Dia mulai bertugas 31 Mei 2021. Sekarang memasuki masa tugas yang kedua sejak dilantik serentak 20 Februari 2025 di Jakarta.

Saya mengenal pemimpin Kota Beriman sejak wali kota ke-6, Syarifuddin Yoes. Dia kolonel CZI yang akrab dipanggil Pak Yoes. Ketika dia menjadi Dandim 0901 Samarinda, saya sempat ditangkap Pak Yoes gara-gara melakukan aksi demo di kampus. Masih era Orde Baru. Saat itu saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Pak Yoes adalah wali kota yang sangat mencintai Persiba Balikpapan. Berkat kegigihannya, Persiba saat itu naik ke Liga Utama. Berkat Pak Yoes juga lahirlah koran pertama di Kaltim yang bernama ManuntunG, tempat saya bekerja sebagai wartawan. Dalam perkembangannya ManuntunG bertransformasi menjadi Kaltim Post, yang 5 Januari lalu merayakan HUT-nya ke-38.

Penerus  perjuangan Pak Yoes adalah Tjutjup Suparna. Sama-sama dari Kodam VI/Mulawarman. Pak Tjutjup juga kolonel yang suka bola. Saya dan Syarifuddin HS (“Bung Jenderal”) sering bermain bola dengan Pak Tjutjup dalam tim kesebelasan yang dinamai “Kasbon.” Tapi uniknya Pak Tjutjup tak mau menangani Persiba secara langsung. Dia banyak fokus dalam penataan kota yang bersih dan indah. Sampai Balikpapan menjadi Kota Adipura. Di era Pak Tjutjup lahirnya lagu hymne Balikpapan. Dia secara khusus mengundang Sam Bimbo, sang pengarangnya ke Balikpapan.

Tentang Pak Imdaad, saya mengenalnya sejak di Samarinda. Waktu itu dia menjadi Kepala Humas Pemda Kaltim. Saya sering mewawancarainya, karena saya wartawan. Dia yang menggagas konsep Balikpapan Madinatul Iman. Pak Imdaad memimpin kota sangat bersahaja. Dia juga pemimpin cerdas dan religius. Dia berjuang keras agar Balikpapan tidak gelap. Era Pak Imdaad adalah era kita kekurangan listrik, sampai dia beli genset dan berjuang mendapatkan gas dari Total.

Berkat Pak Imdaad, saya mendadak beralih profesi dari seorang wartawan menjadi pemimpin kota. Pak Imdaad yang mengajak saya menjadi pasangan Pilwali. Sebelumnya Pak Imdaad didampingi Pak Mukmin Faisal sebagai wakil wali kota. Tapi pada Pilwali 2005, Pak Mukmin maju sendiri bersama Gunawarman.

SUKSES TANPA WAWALI

Dilihat dari sisi usia, RM boleh dibilang wali kota Balikpapan termuda. Ketika dia dilantik, usianya saat itu baru 45 tahun. Wali kota lainnya rata-rata di atas kepala 5. Saya saja waktu itu sudah berusia 53 tahun. Pak Imdaad pada usia 57 tahun. Pak Tjutjup juga terbilang muda. Waktu jadi wali kota usianya 46 tahun. Satu tahun lebih tua dari RM.

Rahmat juga wali kota satu-satunya dari unsur pengusaha. Lainnya dari perwira kepolisian, TNI dan birokrat. Saya juga di luar unsur itu. Soalnya profesi saya sebelumnya jurnalis.

Gelar pendidikan RM juga terbilang paling tinggi. Yang lain rata-rata setingkat S1 atau perwira kembang 3. Sedang RM bersama wakilnya sekarang, Bagus Susetyo sama-sama bergelar doktor (Dr). Artinya, dia sukses menempuh S1, S2, sampai S3. Gelar doktor diraih RM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul.

Periode masa bhakti pertama (2020-2025), RM menjalankan tugasnya sendiri. Wakil terpilih saat itu, Thohari Aziz dari PDIP meninggal dunia akibat Covid sebelum dilantik. Tak ada penggantinya sampai akhir masa jabatan.

Meski memimpin kota sendirian, RM sukses mempertahankan prestasi kota. Balikpapan tetap peraih terbanyak penghargaan keberhasilan pembangunan tingkat provinsi. Rata-rata 15 sampai 17 penghargaan diraih tiap tahun. Balikpapan juga selalu meraih penghargaan kota bersih, Adipura Kencana dan Kota Tertib Lalu Lintas. RM kepala daerah pertama di Kaltim yang sukses meluncurkan program BPJS Gratis. Selain juga baju seragam sekolah gratis.

RM mirip Pak Tjutjup. Sangat perhatian dengan taman-taman. Kota semakin cantik dan smart. Apalagi posisi Balikpapan semakin strategis dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Rahmat juga sukses menggelar beberapa even nasional. Termasuk pertemuan para wali kota se Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Ayah dari 5 anak hasil perkawinannya dengan Hj Nurlena ini, juga jago berolahraga. Kalau main bola, dia striker tajam yang mampu mencetak gol. Bisa bulutangkis, apalagi golf. Makanya dia bangun lapangan golf pribadi bernama Royal Mahligai Golf & Country di Kariangau. Dia juga mengembangkan olahraga berkuda di Balikpapan.

Sebelum menjadi wali kota, RM lima tahun memangku tugas sebagai wakil wali kota (wawali) periode 2016-2021. Dia mendampingi saya. Ketika saya memutuskan berpasangan dengan RM pada Pilwali 2015, beberapa sesepuh kota menolak. Mereka cenderung mendukung pasangan lain. Bahkan hampir semua tim sukses saya angkat kaki. Tinggal Zaenal Abidin atau Pak Zen yang bertahan dan menemani saya sampai sekarang. Dia memang teman sejati. Dan saya menang bersama RM.

Ada yang bertanya setelah 2030 nanti, ke mana RM melangkah? Apakah kembali ke dunia usaha atau terus berkiprah di dunia politik. Banyak yang memperkirakan dia akan terus berada dan berjuang di jalur kekuasaan. Kondisi itu sangat memungkinkan, selain masih muda, dia juga punya kemampuan logistik yang sangat memadai.

Beberapa kemungkinan politik bisa dilakukan RM. Dia bisa lukir dengan kakaknya, Hasanuddin Mas’ud. HAMAS menjadi Wali Kota Balikpapan dan dia menjadi Ketua DPRD Kaltim. Nanti di 2035, setelah Rudy Mas’ud (HARUM) selesai jadi gubernur, maka dia yang masuk menggantikannya. Rudy pasti manargetkan dua periode menjadi orang nomor satu Kaltim.

Ada juga yang bilang RM tertarik masuk ke DPR RI. Ada ambisi lain yang ingin dicapai. Dari situ dia akan berjuang masuk ke Kabinet. Apalagi kalau nanti Golkar yang memenangi Pemilu. Minimal bisa meraih wakil menteri. Apa tidak hebat jadinya? Pasti dia menjadi orang Kampung Baru pertama yang berada di lingkaran presiden. Hebat dan seru kalau jadi kenyataan.(*)

Bantuan Pemkab Kutim Menjangkau Seluruh RT di Singa Karta

SANGATTA – Air yang sempat meluap dan menggenangi permukiman warga Dusun Singa Karta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meninggalkan jejak keprihatinan sekaligus ujian ketangguhan sosial. Sabtu, (7/2/2026), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui instansi terkait dan Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara, menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Hal itu menandai respons cepat atas bencana yang merendam seluruh kawasan dusun tersebut. Penyerahan bantuan dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Sangatta Utara.

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur (Dinsos Kutim), Ernata Hadi Sujito, hadir mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Dari 13 rukun tetangga (RT) yang ada di Dusun Singa Karta, seluruhnya telah terdata dan masuk sebagai penerima bantuan akibat banjir yang meluas tanpa kecuali.

Kepala Dusun Singa Karta, Siti Rahma, menyebutkan bahwa luapan air kali ini tidak menyisakan satu pun wilayah yang luput dari genangan. Kondisi tersebut menjadikan seluruh RT di dusunnya masuk kategori terdampak.

“Di wilayah kami, semua RT terdampak banjir, ada 13 RT. Alhamdulillah semuanya mendapatkan bantuan dari kecamatan (Pemkab Kutim),” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Masing-masing RT menghimpun data warga terdampak, kemudian diserahkan kepada pihak dusun untuk diteruskan ke kecamatan. Pola ini, menurut Siti Rahma, dimaksudkan agar distribusi bantuan berjalan proporsional dan tepat sasaran.

“Dari 13 RT sudah menyerahkan daftar korban terdampak, lalu kami ajukan ke kecamatan, dan alhamdulillah semuanya terakomodir,” tambahnya.

Bantuan yang diterima tidak langsung dibagikan dalam bentuk utuh. Seluruh paket logistik akan dipacking ulang menyesuaikan jumlah kepala keluarga (KK) terdampak di masing-masing RT. Tanggung jawab tersebut berada di tangan pengurus RT, agar pembagian berlangsung tertib dan merata.

“Tugas RT nanti mempacking ulang bantuan sesuai daftar warga yang terdampak banjir,” jelas Siti Rahma.

Sementara itu, Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, mengungkapkan bahwa total bantuan yang masuk mencapai 800 paket. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 1.682 kepala keluarga yang tersebar di RT-RT terdampak banjir.

“Dari BPBD sebanyak 200 paket dan dari Dinas Sosial 600 paket sudah kami terima hari ini. Untuk bantuan dari organisasi atau perusahaan biasanya menyusul, namun karena air sudah surut, kami belum mengetahui pasti,” ungkapnya.

Hasdiah menambahkan, kecepatan respons Pemkab Kutim patut diapresiasi. Menurut dia, koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif sejak laporan awal disampaikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Alhamdulillah, usulan bantuan kami sampaikan kemarin sore, dan pagi ini sudah langsung terealisasi,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan ini menjadi penanda bahwa di tengah surutnya air, denyut solidaritas dan kehadiran negara tetap mengalir di Dusun Singa Karta, menopang warga untuk kembali menata kehidupan selepas banjir. (fj8)

« Previous Page — Next Page »