Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, SMSI Dorong Pengelolaan oleh Lembaga Independen

JAKARTA – Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen dan profesional, bukan oleh Dewan Pers secara langsung.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan, penyusunan rancangan peraturan ini telah dimulai sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama konstituen Dewan Pers serta berbagai pemangku kepentingan.

“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.

Uji publik melibatkan anggota Dewan Pers, tenaga ahli, kelompok kerja, akademisi, organisasi pers, serta tokoh pers nasional. Forum ini bertujuan menjaring masukan publik sebelum peraturan ditetapkan secara resmi.

Sejumlah perwakilan perguruan tinggi hadir dalam kegiatan ini, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, dan Universitas Diponegoro. Hadir pula organisasi pers seperti AJI, PFI, IJTI, PWI, ATVLI, ATVSI, AMSI, JMSI, SMSI, PRSSNI, dan SPS.

Tokoh pers nasional yang turut memberikan pandangan di antaranya Prof. Bagir Manan, Bambang Harymurti, Suryopratomo, Hendry Ch Bangun, Kemal Gani, Eduard Depari, Nina Mutmainah, Ninuk Pambudy, hingga Benny Butarbutar. Forum ini juga dihadiri Koalisi untuk Kebebasan Pers (KTP2JB), LBH Pers, serta didukung PR2Media.

Menjawab Krisis Ekosistem Media

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme disusun sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi telah mengancam eksistensi jurnalisme berkualitas.

Dana Jurnalisme direncanakan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dengan prinsip pengelolaan yang independen, transparan, dan akuntabel. Beberapa prinsip utama yang diusung meliputi Independensi redaksional tanpa intervensi pemberi dana, transparansi dan akuntabilitas melalui audit keuangan berkala, keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana dan keberlanjutan untuk mendukung ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tata kelola yang baik.

Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti peliputan investigasi, produksi karya jurnalistik berkualitas, perlindungan hukum wartawan, peningkatan kapasitas insan pers, inovasi bisnis media, serta advokasi terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Penerima manfaat mencakup wartawan individu, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.

Usai uji publik yang berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB, Dewan Pers melanjutkan rapat bersama tim perumus pada pukul 14.00–17.00 WIB yang dipimpin Abdul Manan dan Dahlan Dahi. Tim perumus terdiri utusan Dewan Pers dan perwakilan konstituen Dewan Pers, termasuk dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diwakili Sekretaris Jenderal, Makali Kumar.

Dalam forum tersebut, Makali Kumar menyampaikan sikap SMSI yang menekankan pentingnya independensi dalam pengelolaan Dana Jurnalisme. Ia juga mengungkapkan bahwa SMSI telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Dewan Pers terkait sikap organisasi tersebut.

Dalam surat bernomor 096/SMSI-Pusat/III/2026 tertanggal 26 Maret 2026, SMSI pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi Dana Jurnalisme Indonesia sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional. Namun, SMSI memberikan sejumlah catatan penting.

Pertama, perumusan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif secara akademik dan hukum agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Kedua, jika Dana Jurnalisme dibentuk, pengelolaannya tidak boleh melibatkan Dewan Pers secara langsung guna menghindari konflik kepentingan.

“Pengelolaan dana sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh konstituen Dewan Pers, misalnya dalam bentuk yayasan atau badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Makali.

Selain itu, SMSI mengusulkan agar Dana Jurnalisme juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan pers, khususnya media siber rintisan (startup), termasuk kebutuhan infrastruktur seperti server serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Terkait pendanaan Dewan Pers, SMSI menegaskan tetap harus mengacu pada Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan sumber pendanaan berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Menuju Regulasi yang Legitimate

Melalui uji publik ini, Dewan Pers berharap dapat merumuskan kebijakan yang legitimate, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan industri media di era digital. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan sebagai peraturan resmi.

Dengan adanya Dana Jurnalisme yang dikelola secara independen dan profesional, diharapkan kualitas jurnalisme di Indonesia dapat terus terjaga serta mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal di tengah dinamika perubahan zaman. (*)

Dinas Pariwisata Kaltim Terapkan OSS-RBA

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur resmi memperkuat implementasi Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 sebagai pedoman utama pada penyelenggaraan perizinan berusaha di sektor pariwisata di daerah.

Regulasi yang telah ditetapkan sejak Oktober 2025 tersebut kini menjadi acuan bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di Kalimantan Timur, mulai dari sektor perhotelan, restoran, daya tarik wisata, hingga biro perjalanan wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan, aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis agar meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.

“Peraturan ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Kalimantan Timur melalui sistem perizinan yang lebih terstruktur dan transparan,” ujarnya, Selasa (31/3/26).

Ia menjelaskan, regulasi tersebut mengintegrasikan proses perizinan ke dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang mengklasifikasikan izin usaha berdasarkan tingkat risiko, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Dengan sistem ini, proses perizinan dinilai lebih sederhana namun tetap mengedepankan standar yang ketat. Pelaku usaha dengan kategori risiko menengah tinggi, misalnya, diwajibkan memenuhi standar sertifikasi yang akan diverifikasi langsung pemerintah provinsi.

“Melalui OSS-RBA, proses perizinan menjadi lebih mudah, tetapi tetap menjamin standar usaha terpenuhi. Ini penting agar kualitas layanan pariwisata kita semakin baik dan terpercaya,” tambahnya.

Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 juga membawa perubahan pada mekanisme pengawasan. Sistem pengawasan kini dilakukan secara lebih terintegrasi dan sistematis guna menghindari tumpang tindih pemeriksaan di lapangan.

Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor maupun pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya di sektor pariwisata.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun mengimbau seluruh pelaku usaha pariwisata, baik skala besar maupun UMKM, untuk segera menyesuaikan legalitas usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian ini dinilai penting mengingat Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan akan meningkatkan arus kunjungan wisata ke wilayah tersebut.

“Momentum ini harus kita manfaatkan bersama. Dengan regulasi yang jelas dan standar yang terjaga, kami optimistis sektor pariwisata Kaltim akan semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya. (yud)

PT Pertamina Hulu Mahakam Berhasil Onstream Platform Ketiga Proyek Sisi Nubi AOI dan Catatkan Produksi Gas 20 MMSCFD

BALIKPAPAN – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali mencatatkan capaian penting dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, melalui keberhasilan onstream Platform WPN-7 yaitu NB-701 dan NB-702, pada Proyek Sisi Nubi Area of Interest 1-3-5 (SNB AOI 1-3-5) di lapangan lepas pantai Sisi Nubi, Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur. Keberhasilan onstream Platform WPN-7 menjadi tonggak penting sebagai platform ketiga yang telah mencatatkan produksi dari total enam platform dalam pengembangan Proyek SNB AOI 1-3-5.

Onstream Platform WPN-7 dimulai pada 23 Maret 2026 dengan melakukan rump-up sumur NB-701 yang mencatatkan produksi gas hingga 9,8 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 25 Maret 2026. Kemudian disusul oleh sumur NB-702 yang mulai onstream pada 26 Maret 2026 dengan capaian produksi gas hingga 12,5 MMSCFD. Monitoring dan stabilisasi sumur terus dilakukan agar produksi kedua sumur gas ini dapat dioptimalkan hingga 20 MMSCFD pada tahap awal produksi.

Capaian ini sesuai dengan rencana dan target onstream yaitu pada akhir kuartal pertama tahun 2026 dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan operasi yang semakin memperkuat kinerja awal tahun yang menggembirakan. Sebelumnya, dua platform lainnya, WPS-4 telah onstream pada 4 Desember 2025 dan WPS-5 pada 23 Februari 2026 lalu, menandai progres pengembangan lapangan yang berjalan konsisten dan terintegrasi.

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menegaskan, pencapaian pada proyek ini menjadi bukti komitmen PHM dalam menghadirkan operasi hulu migas yang selamat, andal, dan berkelanjutan. “Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan PHM dalam mengoptimalkan potensi lapangan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan operasi. Setiap tahapan proyek hulu migas ini kami jalankan dengan disiplin tinggi untuk memastikan operasi berjalan selamat, efektif, dan efisien,” ujar Setyo.

Setyo menambahkan, tambahan produksi dari kedua sumur baru ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi pasokan energi nasional. “Dengan capaian produksi awal hingga 20 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (Million Standard Cubic Feet per Day atau  MMSCFD), sumur NB-701 dan NB-702 diharapkan berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan gas, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” tambahnya.

Keberhasilan onstream Platform WPN-7 ini merupakan hasil dari rangkaian persiapan komprehensif oleh seluruh tim yang terlibat. Berbagai pengujian krusial telah dilaksanakan, mulai dari tes Emergency Shutdown (ESD) untuk memastikan sistem proteksi berjalan optimal, hingga leak test menggunakan nitrogen guna menjamin integritas fasilitas tanpa paparan hidrokarbon.

Sumur NB-701 dan NB-702 dioperasikan menggunakan metode controlled ramp-up, yaitu peningkatan produksi secara bertahap melalui pengaturan choke guna menjaga stabilitas tekanan dan aliran. Gas yang diproduksikan dialirkan melalui Sand Filter Unit untuk memastikan partikel padat tersaring dengan baik, sehingga mendukung keandalan fasilitas dan keberlanjutan operasi jangka panjang.

Keberhasilan onstream ini mendukung pencapaian visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan energi nasional terdepan yang mendukung keberlanjutan produksi migas untuk ketersediaan dan ketahanan energi Indonesia sesuai Asta Cita pemerintah terkait swasembada energi. (*)

Dispar Kaltim-BI Dorong Pariwisata Jadi Alternatif Ekonomi, Kampung Tenun Jadi Andalan Samarinda

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi meluncurkan Program Sinergitas Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Desa Wisata Kampung Tenun, Samarinda Seberang, Selasa (31/3/26).

Peluncuran yang digelar di Kantor Kelurahan Tenun, Jalan Pangeran Bendahara tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), launching program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kegiatan BIMA Etam seri ke-11. Program ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini mewakili komitmen kuat pemerintah agar mendorong transformasi ekonomi desa melalui pendekatan kolaborasi pentahelix. Gubernur Kaltim yang diwakili Staf Ahli Bidang III, Arief Murdiyatno, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengembangan desa wisata.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala OJK Kaltim-Kaltara Misran Pasaribu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto, serta Kepala Disporapar Samarinda Muslimin.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan, program ini merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 38 Tahun 2025 tentang pengembangan desa wisata. Selain itu, program ini juga sejalan dengan visi JOSPOLL yang menempatkan pariwisata berbasis desa dan budaya sebagai sektor unggulan pembangunan daerah.

“Kami ingin masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan melalui pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kampung Tenun dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki nilai historis dan potensi ekonomi yang besar. Kawasan ini dinilai mampu berkembang menjadi destinasi unggulan dengan daya saing nasional hingga global.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, menekankan pentingnya sektor pariwisata sebagai alternatif penggerak ekonomi di tengah ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif seperti pertambangan.

“Pariwisata memiliki potensi besar karena tidak membutuhkan investasi sebesar sektor industri. Kita sudah punya modalnya, tinggal dikembangkan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti peluang besar dari keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dapat menarik wisatawan singgah ke Samarinda, termasuk Kampung Tenun sebagai destinasi budaya.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pada pengembangan Kampung Tenun, seperti keterbatasan permodalan, pemasaran, serta minimnya regenerasi penenun muda.

Sebagai solusi, program BIMA Etam hadir memberikan fasilitas pembiayaan, edukasi, hingga literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 833 UMKM dan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp16,97 miliar kepada 163 pelaku usaha.

Pemprov Kaltim juga mengimplementasikan empat pilar utama dalam pengembangan desa wisata, yakni penguatan kelembagaan, pemberdayaan SDM, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, serta digitalisasi dan promosi.

Ke depan, kerja sama ini akan diperluas dengan melibatkan 13 mitra strategis lainnya di berbagai kabupaten/kota di Kaltim guna mendorong pemerataan pengembangan desa wisata.

Peluncuran ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata Kaltim menuju arah yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing dalam menyambut peran strategis sebagai penyangga IKN. (yud)

Kreator Samarinda Gelar Graphic Memoir Exhibition

SAMARINDA –  Samarinda Graphic Memoir Exhibition 2026 akan diselenggarakan pada 11–19 April 2026 di Gedung Samarinda Design Hub, Graha TVRI Asri, Sempaja, Samarinda.

Pameran ini menghadirkan lebih dari 200 karya dari 20 kreator asal Samarinda yang mengangkat pengalaman personal sebagai cara membaca kota dari dalam.

Pameran ini digagas Ramadhan S. Pernyata—akademisi, praktisi desain, ilustrator, dan Founder Samarinda Design Hub. Pameran ini berangkat dari praktik menggambar yang kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk, mulai dari karya visual, tulisan, hingga pameran sebagai ruang berbagi pengalaman.

Graphic memoir dipilih sebagai medium untuk merekam dan membagikan ingatan, relasi, serta pengalaman keseharian warga.

“Pameran ini berangkat dari pertanyaan mendasar bagaimana sebuah kota dapat dipahami melalui pengalaman personal warganya,” kata Ramadhan.

Dikatakan, selama ini, kota lebih sering dibaca melalui peta, data, dan narasi besar tentang pembangunan. Namun di balik itu, terdapat lapisan yang lebih intim, ngatan, emosi, dan relasi yang membentuk makna kota bagi setiap individu.

Melalui pendekatan graphic memoir, teks dan visual hadir secara simultan, membangun pengalaman membaca yang reflektif dan empatik. Kota tidak ditampilkan sebagai citra tunggal, melainkan sebagai kumpulan fragmen pengalaman yang beragam dan saling bertaut.

Pameran ini menampilkan lebih dari 200 karya dari 20 partisipan terkurasi yang seluruhnya berasal dari Samarinda. Karya-karya tersebut meliputi Graphic memoir, komik pendek, ilustrasi naratif serta zine dan eksplorasi visual storytelling

Beragam pengalaman dihadirkan dalam karya, mulai dari relasi keluarga, makanan khas, masa kecil di Samarinda, dinamika lingkungan tempat tinggal, perubahan ruang kota, hingga pengalaman sosial dan budaya. Setiap karya menjadi bagian dari lanskap narasi yang lebih luas tentang Samarinda.

Pameran yang terbuka untuk pelajar dan mahasiswa, pelaku industri kreatif, seniman visual dan masyarakat umum ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman membaca kota melalui perspektif personal, membangun empati melalui narasi visual, serta menemukan keterhubungan dengan cerita-cerita yang dihadirkan.

 

“Semua berangkat dari menggambar. Dari gambar, lahir berbagai bentuk karya, tulisan, dan pameran. Melalui pameran ini, kami ingin menghadirkan Samarinda sebagai ruang hidup yang dibentuk oleh ingatan dan pengalaman warganya,” ujar Ramadhan S. Pernyata, penggagas pameran sekaligus Founder Samarinda Design Hub.

Samarinda Graphic Memoir Exhibition 2026 mengundang media dan masyarakat luas untuk hadir dan menjadi bagian dari pembacaan kota melalui pengalaman personal. Pameran ini tidak hanya menjadi ruang untuk melihat karya, tetapi juga ruang untuk membaca, merenung, dan memahami Samarinda sebagai kota yang hidup melalui ingatan dan relasi warganya. (*)

Informasi Teknis

• Nama Acara: Samarinda Graphic Memoir Exhibition 2026
• Tanggal: 11–19 April 2026
• Lokasi: Samarinda Design Hub, Griya Karpet Salma Shofa, Sempaja, Samarinda
• Jumlah Karya: 200+ karya
• Partisipan: 20 kreator (Samarinda)
• Tiket: Rp25.000 / pengunjung
• Instagram: https://www.instagram.com/samarindadesignhub_/

Next Page »