CIMB Niaga dan IIJ Hadirkan Fellowship Keberlanjutan untuk  Jurnalis Indonesia

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) bekerja sama dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ) menginisiasi program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship (SJF) 2026. Program kolaborasi ini mendapat dukungan dari Global Reporting Initiative (GRI), organisasi berstandar internasional terkemuka yang menyediakan panduan pelaporan keberlanjutan (ESG) untuk bisnis dan organisasi.

Melalui program CIMB Niaga SJF 2026 ini, CIMB Niaga bersama IIJ dan GRI membuka kesempatan bagi para jurnalis yang ingin berpartisipasi aktif untuk mendorong keberlanjutan, melalui implementasi ide yang berdampak positif bagi sosial maupun lingkungan.

Inisiatif ini sejalan dengan purpose CIMB Niaga untuk senantiasa membantu nasabah dan masyarakat mewujudkan mimpi serta aspirasinya, termasuk para jurnalis melalui karya serta kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat luas (Advancing Customers and Society).

CIMB Niaga SJF 2026 akan menyediakan dukungan pendanaan (fellowship) sebesar Rp200 juta bagi jurnalis terpilih untuk mewujudkan ide keberlanjutannya. Dukungan ini diharapkan dapat memotivasi mereka dalam mengimplementasikan gagasan yang berdampak positif dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan di wilayah tempat mereka beraktivitas.

Corporate Communications Head CIMB Niaga Hery Kurniawan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung para jurnalis untuk menjadi pelaku utama dalam upaya keberlanjutan.

Ia menilai, pengalaman langsung jurnalis berinteraksi dengan beragam isu di lapangan memberi mereka peluang besar untuk berperan penting dalam melahirkan solusi bagi sosial dan lingkungan.

“CIMB Niaga melihat banyak peluang cerita yang dapat dikembangkan sendiri menjadi proyek sosial dan lingkungan oleh jurnalis untuk menunjukkan dampak nyata dari praktik keberlanjutan,” kata Hery dalam acara Webinar Ngabuburit Jurnalis yang sekaligus menjadi kickoff program CIMB Niaga SJF 2026 di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia memaparkan, dari hasil roadshow Media Gathering CIMB Niaga yang dilakukan ke sejumlah kota di Indonesia sejak 2024 sekaligus untuk membahas inisiatif sustainability Bank ‘The Cooler Earth’, banyak rekan jurnalis yang menyampaikan ide untuk keberlanjutan, di antaranya pelestarian hutan di Kediri, pengembangan ekosistem pantai di Yogyakarta, pemeliharaan ekosistem laut di Batam dan Manado, bahkan pengembangan tanaman Sagu di Jayapura.

“Cerita-cerita inilah yang menginspirasi kami untuk menghadirkan CIMB Niaga SJF 2026.

Kami yakin masih banyak aksi dan cerita inspiratif dari rekan-rekan jurnalis di berbagai daerah yang dapat diimplementasikan menjadi sebuah solusi keberlanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Hery.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IIJ Umar Idris menambahkan bahwa CIMB Niaga SJF 2026 menjadi kesempatan bagi para jurnalis untuk berkontribusi dan terlibat langsung sebagai agent of change dalam aksi keberlanjutan. Melalui program ini, jurnalis diajak untuk menerapkan jurnalisme konstruktif yang tidak hanya menghasilkan karya jurnalistik, namun juga berfokus pada solusi keberlanjutan yang memberi hasil nyata bagi komunitas setempat serta kelestarian alam.

“Kami berharap para jurnalis dapat memanfaatkan program ini secara optimal, karena inisiatif ini menjadi bukti bagaimana perbankan dan media massa dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Kami meyakini, langkah yang untuk pertama kalinya digagas oleh perbankan di Indonesia ini akan menjadi angin segar bagi dunia media, sekaligus membuka ruang bagi jurnalis untuk tampil lebih kreatif dan aktif dalam mendukung agenda keberlanjutan,” ujar Umar Idris.

Dalam Webinar Ngabuburit Jurnalis tersebut juga turut hadir Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida, yang membahas bagaimana jurnalis menjadi aktor penting dalam isu keberlanjutan di ruang redaksi maupun di lingkungan sosial tempat jurnalis beraktivitas. Selain itu, GRI ASEAN Program Manager Lany Harijanti turut memaparkan tren global kebijakan keberlanjutan serta peluang kolaborasi antara jurnalis, komunitas, dan berbagai sektor dalam mendorong aksi keberlanjutan.

Daftar sekarang untuk wujudkan ide keberlanjutan CIMB Niaga SJF 2026 terbuka dan dapat diikuti oleh jurnalis aktif dari seluruh Indonesia, bagi secara individu maupun kelompok (maksimal 3 orang), dengan periode kompetisi 9 Maret-10 Mei 2026. Dalam program ini, rekan jurnalis dapat mengajukan ide keberlanjutan dengan membuat proposal melalui template yang telah disediakan. Selanjutnya, CIMB Niaga bersama IIJ dan GRI akan memilih total 20 jurnalis baik dari individu maupun kelompok yang akan diberikan dukungan pendanaan masing-masing Rp10 juta per individu untuk merealisasikan ide yang telah diajukan.

Selain mendapat dukungan pendanaan, peserta terpilih akan berkesempatan mengikuti ‘Sustainability Masterclass’, di mana dalam kegiatan dimaksud, peserta akan mendapatkan pendampingan dari para expert sustainability dari CIMB Niaga, GRI Indonesia dan IIJ untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap wawasan keberlanjutan dan jurnalisme konstruktif serta strategi agar ide yang diberikan bisa berjalan berkesinambungan.

Peserta terpilih juga berkesempatan membuat karya jurnalistik tentang agenda keberlanjutan bersama CIMB Niaga. Adapun tiga jurnalis dengan karya terbaik akan memperoleh peluang untuk mengikuti kegiatan sustainability dan volunteer CIMB Niaga di Indonesia Timur, sehingga dapat merasakan pengalaman langsung sekaligus berkontribusi nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Bagi rekan jurnalis yang tertarik mengikuti program ini, dapat mengakses syarat dan ketentuan serta mendaftar langsung di tautan berikut: bit.ly/JournalismFellowshipCIMBNiaga. (*)

Telkomsel Terima Lima Penghargaan dari Ookla®

Barcelona, Spanyol – Pengalaman pelanggan terbaik oleh Telkomsel kembali terkonfirmasi lewat data independen Ookla®. Pada Ookla Speedtest Awards™ 2026 di Mobile World Congress (MWC) Barcelona, Telkomsel menerima lima penghargaan utama untuk kinerja jaringan seluler Indonesia berbasis pengukuran pengalaman nyata pengguna periode Q3–Q4 2025.

Dengan Speed Score™ tertinggi, Telkomsel ditetapkan sebagai Fastest Mobile Network; median kecepatan unduh 59,21 Mbps dan unggah 16,30 Mbps membantu pelanggan bekerja, belajar, berbagi konten lebih cepat. Pengakuan Best Mobile Coverage memvalidasi jangkauan terluasnya berdasarkan lebih dari 1,6 miliar pemindaian sinyal, memastikan koneksi tetap andal dari kota hingga pelosok.

Untuk hiburan digital, Telkomsel meraih Best Mobile Video Experience dengan Video Streaming Score™ tinggi, 99,64% sesi video tanpa buffering dan 92,84% pemutaran Full HD, serta Best Mobile Gaming Experience berkat Game Score™ yang memperhitungkan latency dan jitter ke games server di dunia nyata, menghadirkan permainan lebih responsif. Kombinasi kualitas tersebut mengantarkan Telkomsel sebagai Best Mobile Network melalui Speedtest Connectivity Score™ yang merefleksikan pengalaman menyeluruh (speed, latency, browsing, video).

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, menyampaikan, “Penghargaan dari Ookla® mencerminkan kepercayaan serta pengalaman nyata para pelanggan di jaringan kami. Pengakuan ini memotivasi kami untuk terus menaikkan standar setiap hari, memastikan konektivitas Telkomsel tetap cepat, andal, dan siap mendukung setiap momen kehidupan digital pelanggan. Telkomsel akan terus bergerak maju, menghadirkan peningkatan yang bermakna agar pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang luar biasa di mana pun mereka berada.”

Ookla adalah pemimpin global dalam intelijen konektivitas, menggabungkan keahlian tepercaya dari Speedtest®, Downdetector®, Ekahau®, dan RootMetrics® untuk menghadirkan wawasan jaringan dan konektivitas yang tak tertandingi. Dengan memadukan data dari berbagai sumber dan keahlian terbaik di industri, Ookla mengubah metrik kinerja jaringan menjadi wawasan strategis yang dapat ditindaklanjuti. (*)

PT PHI Tekankan Keselamatan Operasi dan Santuni Ratusan Anak Yatim

Jakarta – Mengawali bulan suci Ramadan, jajaran manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melaksanakan rangkaian Safari Ramadan dan Management Walkthrough (MWT) ke berbagai wilayah kerja di Kalimantan.

Kegiatan yang berlangsung sejak akhir Februari ini bertujuan untuk memastikan keamanan operasional hulu migas sekaligus mempererat hubungan sosial dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama PHI, Sunaryanto, mengawali kunjungan di wilayah operasi PT Pertamina EP (PEP) Tanjung, Kalimantan Selatan.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Kalimantan Timur, meninjau Lapangan Lawe-Lawe milik PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan fasilitas Handil Central Processing Area (HCA) yang dikelola PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Dalam kunjungannya, Sunaryanto—yang akrab disapa Anto—memberikan apresiasi tinggi kepada para pekerja di lapangan atas dedikasi mereka dalam menjaga produksi demi ketahanan energi nasional.

Ia menekankan bahwa aspek keselamatan, kesehatan, dan lindungan lingkungan (HSSE) adalah harga mati dalam setiap kegiatan operasi.

“Kami meyakini kinerja keselamatan yang unggul sangat penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas perusahaan. Kita harus berangkat kerja selamat dan pulang kembali ke rumah dengan selamat,” tegas Anto saat meninjau fasilitas produksi di Handil.

Anto juga menginstruksikan para pekerja untuk proaktif melaporkan kondisi tidak aman dan melakukan mitigasi risiko secara konsisten, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga di lingkungan keluarga.

Selain aspek operasional, Safari Ramadan ini menjadi momentum PHI untuk berbagi keberkahan. Perusahaan menyalurkan bantuan logistik, perlengkapan ibadah, dan santunan kepada anak-anak yatim serta kaum dhuafa di wilayah terdampak operasi.

Beberapa bantuan yang disalurkan meliputi dukungan untuk LKSA Amal Shaleh di Tanjung, santunan bagi tiga lembaga sosial di Penajam Paser Utara, serta paket peralatan sekolah bagi anak-anak di wilayah Handil.

“Hubungan yang harmonis dengan masyarakat akan mendukung keberlanjutan produksi migas yang krusial bagi swasembada energi nasional,” tambah Anto.

Kegiatan MWT dan Safari Ramadan ini mempertegas komitmen PHI dalam mendukung program Asta Cita Pemerintah Indonesia, khususnya dalam mencapai swasembada energi. (*)

Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Tinjau Kesiapan Siaga Kelistrikan Ramadhan dan Idul Fitri di UBP Mahakam

SAMARINDA – Sebagaiupaya memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus memperkuat kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan, PLN Indonesia Power melalui UBP Mahakam menggelar Inspeksi Siaga Kelistrikan dan Safari Ramadhan 1447 H. Kegiatan ini menegaskan kesiapan operasional pembangkit dalam menjaga keandalan listrik selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026, sekaligus dirangkaikan dengan santunan kepada anak yatim dan dhuafa serta buka puasa bersama.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Purnomo, Vice President PGR II I Dewa Made, Manager UBP Mahakam Firman Ramdan, jajaran manajemen PLN Group Samarinda, PIKK PLN Indonesia Power, perwakilan Rumah Zakat, serta seluruh pegawai dan tenaga alih daya.

Rangkaian acara diawali dengan Safari Ramadhan yang disertai Inspeksi Siaga Kelistrikan melalui rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan peralatan utama, sistem pendukung, serta aspek keselamatan kerja. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebagai langkah mitigasi risiko guna menjaga sistem kelistrikan tetap stabil, aman, dan andal pada periode dengan kebutuhan listrik yang meningkat.

Manager UBP Mahakam, Firman Ramdan, menegaskan seluruh tim telah bersiaga penuh menghadapi momentum Ramadhan dan Idul Fitri. “Kami memastikan seluruh lini operasional dalam kondisi prima guna menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Purnomo, menyampaikan bahwa Ramadhan menjadi momentum untuk menghadirkan energi yang tidak hanya andal tetapi juga membawa kepedulian sosial. Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja berstandar tinggi dengan mendorong pencapaian zero defect, zero accident, dan zero tolerance for error dalam setiap proses kerja.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa bekerja sama dengan Rumah Zakat dan LAZ Annur di Aula PLN UBP Mahakam, diikuti tausiyah, doa, serta buka puasa bersama. Momentum ini mempertegas komitmen PLN Indonesia Power untuk terus menghadirkan energi yang andal, berkelanjutan, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Yth. Bambang Widjojanto

Catatan Rizal Effendi

SAYA apresiasi atas keberanian Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) memasukkan nama Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah seorang penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur. Dan  saya juga menaruh hormat atas kesediaan BW mau masuk dalam tim tersebut.

Kita semua tahu Mas Bambang atau BW adalah salah seorang penggiat antikorupsi di Tanah Air. Dia pernah memimpin Yayasan LBH, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta pernah menjadi Wakil Ketua KPK.

Dengan masuknya BW ke TAGUPP, menunjukkan iktikad yang kuat dari Gubernur HARUM agar pemerintahannya berjalan lurus tanpa ada kasak-kusuk dengan berbagai hal yang berbau KKN. Tentu BW juga berharap agar nasihatnya di TAGUPP bisa membuat pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Aji lebih bersih. Kalau perlu menjadi role model untuk provinsi lain.

Saya belum tahu apakah Mas Bambang sudah memberi nasihat kepada Gubernur berkaitan dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang sempat dicemooh orang di seluruh Tanah Air. Apakah mekanisme pembatalan dan pengembaliannya sudah benar? Atau tetap ada unsur korupsinya? Soalnya Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) sudah melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan KPK.

Terlepas soal itu, saya juga berharap BW mencermati dengan baik soal pembentukan TAGUPP, supaya tidak berbuntut persoalan di kemudian hari. Tentu kita semua tidak mau integritas BW tercoreng gara-gara berada di dalam tubuh TAGUPP.

Pembentukan TAGUPP sendiri masih pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Kehadiran TAGUPP juga tidak membuat nyaman para pejabat dan OPD. Karena terkadang intervensinya terlalu jauh. Kata orang: “Suka Menggurui.”

Tapi ada juga yang berpandangan TAGUPP sangat membantu gubernur. Banyak hal yang tidak terlihat dari staf di dalam bisa muncul atau menjadi langkah terobosan gubernur berkat masukan dari para ahli yang diangkatnya. Jadi jangan apriori juga dengan kehadiran TAGUPP.

TAGUPP Kaltim dibentuk Gubernur HARUM berdasarkan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/K.9/2026 tanggal 19 Februari 2026. Namun keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2026. Tim yang diketuai Dr Ir H Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara ini berkekuatan 47 orang termasuk 4 tenaga pendukung. Di wakil ketua ada Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur.

Berkaitan dengan pembiayaan terutama honorium, dalam SK tersebut disebutkan bahwa TAGUPP berada di bawah koordinasi  Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

Dari informasi yang beredar disebutkan bahwa total anggaran TAGUPP dalam APBD Kaltim 2026 sebesar Rp10,78 miliar terdiri honor atau uang kehormatan Rp8,3 miliar dan perjalanan dinas  Rp2,4 miliar. Para anggota TAGUPP menerima honor antara  20 sampai 45 juta rupiah per bulan.

YANG PERLU DIPERJELAS

Ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dan dicermati dengan kehadiran TAGUPP Kaltim. Struktur TAGUPP terdiri Pelindung, Dewan Penasihat, Ketua dan dua Wakil Ketua serta 4 bidang yaitu Bidang Sumber Daya Manusia & Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Infra Struktur & Lingkungan, Bidang Optimalisasi  Pendapatan & Keuangan Daerah serta Bidang Informasi & Komunikasi Publik.

Pertama:  Apakah pembentukan TAGUPP punya landasan hukum yang kuat? Tahun lalu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah mengeluarkan larangan kepada semua kepala daerah mengangkat tenaga honor, staf khusus dan  tenaga ahli.

“Yang melanggar akan dikenai sanksi berat dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Seorang pejabat Kemendagri menyatakan, pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tak ada dasar hukumnya.

“Sangat mungkin jadi temuan BPK dan pengembalian honor jika menggunakan APBD,” jelasnya.

Wamen Bima Arya mengatakan, kepala daerah dimungkinkan membentuk atau membayar tim ahli untuk melaksanakan ouput suatu kegiatan  dengan mekanisme  pengadaan barang/jasa selaku tenaga ahli dengan besaran sesuai dengan keahlian yang dituangkan dalam kontrak mengacu pada Perpres Standar Harga Satuan (SHS).

Kedua: Saya sependapat dengan pandangan pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul Bahtiar yang mengatakan TAGUPP lebih cocok diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat saja, karena tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli sesungguhnya. Seharusnya Tim Ahli itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing dengan keahlian yang terukur. Apakah itu terlihat jelas di tubuh TAGUPP, kita “TST,” tahu sama tahu.

Ketiga: Tubuh TAGUPP memang terlalu gemuk dan juga tidak proporsional. Jumlah 43 orang tidak sedikit. Banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Lalu kata Ketua Tim Irianto Lambrie, tim mendapat tugas khusus untuk mencari berbagai solusi dengan menurunnya APBD Kaltim gara-gara pemangkasan dana transfer dari pusat. Tapi anehnya Bidang Ekonomi dan Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah masing-masing hanya berkekuatan 5 orang, sementara hampir separuh atau 20 orang dari anggota Tim berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (BIKP).   Dilihat dari komposisi ini, tak salah kalau ada yang beranggapan Tim ini sebenarnya dijadikan alat untuk menangkis kritikan berbagai sorotan sekaligus ikut mempromosikan program gubernur. Itu terlihat dari cuap-cuap Sudarno, salah satu anggota BIKP, yang langsung ikut menjelaskan mobil dinas mahal yang dibeli gubernur. Padahal tim bukan corong gubernur, tapi berfungsi sebagai “think tank.”

Keempat, dengan kekuatan personil yang gemuk itu, kebijakan pembentukan TAGUPP terkesan pemborosan dan tidak mencerminkan penghematan atau efisiensi. Bayangkan Mas Bambang, Anda dalam bulan ini bakal terima rapel honor 2 bulan (Januari dan Februari) yaitu Rp90 juta. Honor anggota tim penasihat Rp45 juta sebulan atau Rp1,5 juta per hari. Jadi cukup ongkang-ongkang kaki di Jakarta sudah terima puluhan juta. Sekali lagi perlu dibaca apakah honor ini “halal” atau tidak sah. Jangan sampai di kemudian hari  ada rekomendasi BPK untuk dikembalikan.

Kelima, SK Pembentukan TAGUPP yang berlaku surut juga bisa jadi masalah. Praktisi hukum Samarinda, Sindoro, SH, MH berpendapat SK Gubernur tentang TAGUPP yang berlaku surut jelas sekali melanggar dan tidak berasaskan prinsif  pemerintahan yang baik.

“Berpotensi melanggar hukum,” kata Sindoro di @lambe.kaltim.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Dr Jaidun, SH, MH. “Itu melanggar hukum. Jika honor ahli dibayar sebelum ada SK Gubernur bakal bermasalah,” tandasnya.

Saya tidak tahu apakah pembayaran honor yang besar untuk anggota TAGUPP ini bagian dari apa yang disebut Gubernur untuk menjaga “marwahnya” Kaltim. Tapi saya lihat di WA Group, ada pendukung gubernur berkomentar begini: “Harga dan besaran upah setara dengan kualitas. Yang berkualitas akan menghasilkan kuantitas.”

Itu saja informasi yang saya ingin sampaikan kepada Mas Bambang Widjojanto. Pasti Anda sudah tahu tentang Kaltim dan sudah tahu dengan Gubernur HARUM. Soalnya Mas Bambang sudah sempat dilibatkan  dalam seleksi penjaringan calon pimpinan BUMD. “Saya punya pengalaman membantu gubernur DKI dengan tim serupa,” kata BW ketika diwawancarai kaltimkece.id.(*)

« Previous Page — Next Page »