PT Patra Drilling Contractor Terima Rapor Safety dari PHR

RIAU – PT Patra Drilling Contractor (PDC) menerima Rapor Safety Mitra Kerja Under Project & Technical Engineering periode 2025 dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja keselamatan kerja yang baik selama menjalankan operasional di wilayah kerja PHR.

Penyerahan rapor keselamatan dilaksanakan pada 10 Maret 2026 di Gedung Lancang Kuning, Duri, Komplek PHR dan diikuti oleh 27 kontraktor mitra kerja yang berada di bawah koordinasi Project & Technical Engineering PHR.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran manajemen PHR, antara lain Operation Head Project & Technical Engineering Pramudyana Agus Herlianto, Manager Project Infrastructure Facility Patria Legawa serta Manager Construction Well Development Andy Lingga.

Dalam kesempatan tersebut, PDC memperoleh apresiasi kategori “baik” atas performa keselamatan kerja pada lini Project Matting Board. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, PDC berhasil mencatatkan 167.930 jam kerja aman tanpa kecelakaan (zero accident) di wilayah operasional PHR.

Penghargaan diserahkan Pramudyana Agus Herlianto kepada Asst. Manager HSSE Operations PDC, Ade Surya, yang didampingi oleh Project Manager Andipa Damatra.

Ade Surya menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh perwira PDC dalam menerapkan standar keselamatan kerja pada setiap aktivitas operasional.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga komitmen dalam menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Pencapaian 167.930 jam kerja aman merupakan hasil dari sinergi, kedisiplinan, dan kepatuhan seluruh tim dalam menjalankan prosedur keselamatan di lapangan,” ujar Ade.

Sementara itu, secara terpisah, Manajer Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PDC, Bagus Uji Widihartono, menilai penghargaan ini menjadi bukti bahwa penerapan sistem HSSE secara konsisten mampu mendukung operasional yang aman dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan kerja yang kuat memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional perusahaan. PDC akan terus meningkatkan standar HSSE serta memastikan setiap kegiatan operasional berjalan secara aman, selamat dan produktif,” jelasnya.

Melalui pencapaian ini, PDC menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi budaya keselamatan kerja serta mendukung terciptanya operasi yang aman, andal dan berkelanjutan di wilayah kerja PHR. (*)

Sinergi Kejaksaan dan BPD Perkuat Program Jaga Desa

Lampung Selatan – Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus diperkuat guna memastikan pengelolaan dana desa berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kejaksaan Agung RI menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis dalam pengawasan langsung di tingkat desa, khususnya di wilayah Lampung Selatan.

“Penguatan sinergi antara Kejaksaan dan BPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Program Jaga Desa merupakan inisiatif Kejaksaan RI yang diluncurkan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Program tersebut berfokus pada pendampingan serta pengawasan pengelolaan dana desa agar terbebas dari potensi pelanggaran hukum.

Pendekatan yang diterapkan menitikberatkan pada langkah pencegahan melalui edukasi, konsultasi, serta pendampingan bagi aparatur desa. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Reda Manthovani menegaskan pihaknya kembali berkunjung ke Lampung Selatan guna mengoptimalkan implementasi program Jaga Desa. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui integrasi aplikasi Jaga Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, tim Kejaksaan telah beberapa kali hadir di Lampung Selatan untuk memastikan pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang terhubung dengan Siskeudes dapat berjalan efektif. Dalam kegiatan tersebut, BPD turut dihimpun dan diberdayakan untuk melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban keuangan secara langsung di lapangan.

Menurut Reda, peran BPD sangat krusial dalam memastikan kesesuaian antara laporan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual di desa. BPD dinilai memiliki pemahaman yang lebih detail mengenai aktivitas pembangunan dan penggunaan anggaran di wilayah masing-masing.

Program Jaga Desa juga mengedepankan langkah pencegahan melalui mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran. Pendekatan tersebut memberikan ruang pembinaan bagi aparatur desa sebelum langkah penegakan hukum dilakukan.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan desa, aparatur desa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi. Proses pembinaan diharapkan mampu memperbaiki administrasi keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Reda turut mencontohkan potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam proyek pembangunan desa. Dalam sejumlah kasus, laporan pembangunan infrastruktur tidak selalu sejalan dengan realisasi fisik di lapangan.

Sebagai ilustrasi, laporan pembangunan jalan dapat mencantumkan panjang 100 meter, sementara realisasi di lapangan hanya mencapai 50 meter. Kondisi semacam tersebut dapat lebih cepat teridentifikasi melalui pengawasan langsung oleh BPD.

Untuk memastikan pengawasan berjalan secara berkelanjutan, Kejaksaan juga membangun mekanisme komunikasi rutin bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Pertemuan evaluasi dijadwalkan secara berkala guna memantau efektivitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Reda menyampaikan, mekanisme koordinasi telah disusun melalui forum pertemuan antara Abpednas dan Kejaksaan Negeri setiap tiga bulan sekali. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus sarana memperkuat sinergi antara lembaga pengawas desa dan aparat penegak hukum.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan program Jaga Desa di wilayahnya. Pemerintah daerah turut melibatkan unsur pemerintahan hingga tingkat kecamatan agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Egi menegaskan, perannya sebagai Ketua Abpednas menjadi landasan kuat untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, BPD, dan Kejaksaan. Program Jaksa Garda Desa dinilai sebagai panduan strategis dalam menjalankan agenda kerja Abpednas di Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga meluncurkan program khusus untuk menekan praktik korupsi di daerah. Pada tahun 2026, pemerintah daerah memperkenalkan program “Lamsel Detik” atau Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi.

Program tersebut diarahkan untuk menurunkan angka korupsi, khususnya di wilayah pedesaan yang mengelola anggaran pembangunan secara langsung. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Abpednas Indonesia, Aditya Yusma, menegaskan komitmen BPD dalam mendukung pembangunan desa sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Peran BPD dinilai semakin strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan.

Aditya juga berharap perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD dapat ditingkatkan di berbagai daerah. Peningkatan kesejahteraan diyakini akan mendorong profesionalitas serta memperkuat kualitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Menurutnya, BPD yang lebih sejahtera dan berdaya akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat desa. (Fadhli)

Maybank Indonesia  Pacu Bisnis SME, Segmen Syariah Jadi Andalan

JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) terus memperkuat pengembangan pembiayaan Small and Medium Enterprise (SME) sejalan dengan komitmen Bank untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM/SME) di Indonesia.

Sesuai dengan strategi Shariah First yang secara konsisten telah diimplementasikan oleh Maybank Indonesia sejak 2014, pada tahun 2026 Bank juga akan tetap mengandalkan segmen syariah sebagai tulang punggung untuk melayani kebutuhan keuangan nasabah SME. Produk-produk shariah memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki produk-produk non-shariah, di samping itu produk-produk shariah selalu mengedepankan fairness.

Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia Bianto Surodjo mengatakan, dengan dukungan kekuatan jaringan di tingkat regional dari Maybank Group dan Maybank Islamic, Maybank Indonesia optimistis dapat memberikan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan andal sesuai dengan kebutuhan industri keuangan Syariah di Tanah Air.

“Fokus untuk memperkuat pembiayaan syariah juga kami lakukan dengan mempertimbangkan besarnya potensi pasar industri keuangan syariah di Indonesia,” ujarnya.

Maybank Indonesia mengandalkan produk pembiayaan leasing Syariah (Ijarah Muntahiyah Bittamlik/IMBT) yang menjadi salah satu signature product Bank untuk melayani kebutuhan nasabah SME akan pembiayaan Syariah.

Secara keseluruhan, outstanding pembiayaan SME Maybank Indonesia pada 2025 mencapai Rp22,32 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, porsi pembiayaan SME Syariah terus meningkat, dari 14% pada 2020 menjadi 32% pada 2025.  Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembiayaan SME Syariah pada 2025 tumbuh 11,76%

Maybank Indonesia juga akan terus memacu bisnis SME melalui penguatan sinergi antar entitas di dalam Grup Maybank sejalan dengan strategi One Maybank.  Melalui program super combo tersebut, nasabah SME akan mendapatkan solusi finansial secara terintegrasi dari ekosistem Maybank Indonesia, mulai dari pembiayaan KPR, Auto Loan, Payroll, Bancassurance, hingga Kartu Kredit. “Pada tahun ini, kami juga akan mengoptimalkan jaringan cabang sebagai channel utama dalam pengembangan bisnis SME dan terus meningkatkan fokus layanan pada nasabah eksisting,”.

Sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan, Maybank Indonesia akan mengoptimalkan Program HERPower sebagai upaya pemberdayaan perempuan yang menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan akses pembiayaan SME. HERPower merupakan inisiatif unggulan Maybank untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di seluruh ASEAN.

Bianto menjelaskan target meningkatkan partisipasi Maybank Indonesia untuk mengembangkan SME melalui kredit SME pada tahun 2026 akan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas portofolio yang kuat. Maybank Indonesia juga membangun basis solusi transaksional melalui produk-produk dan layanan-layanan rekening tabungan dan giro yang berkelanjutan melalui penguatan komunitas bisnis berbasis ekonomi syariah dan terus meningkatkan komposisi dana murah untuk mendorong pertumbuhan laba. Per Desember 2025, CASA segmen SME Maybank Indonesia tumbuh 23,5% secara Year-on-Year menjadi Rp17,61 triliun.

Pengembangan bisnis SME Maybank Indonesia akan dilakukan sejalan dengan program strategis Maybank ROAR30, yaitu menjadi mitra pilihan dan terpercaya bagi nasabah dalam mendukung pertumbuhan usaha melalui layanan perbankan yang mudah, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan bisnis. (*)

CIMB Niaga Resmikan Digital Branch Muara Karang

JAKARTA –  Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung nasabah dan masyarakat dalam mewujudkan mimpi dan aspirasinya sesuai purpose Advancing Customers & Society, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meresmikan Digital Branch Muara Karang, Selasa (17/3/2026).

Mengusung konsep hybrid, kantor cabang ini memadukan layanan perbankan konvensional dengan inovasi digital untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.

Kantor cabang yang berlokasi di Jalan Muara Karang Raya 35-37, Penjaringan, Jakarta Utara, ini diresmikan Chief of Network and Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung bersama Head of Region Jakarta CIMB Niaga Adeline Hendarto, dan Branch Area Head Jakarta XI CIMB Niaga Jeanifer Alexandra.

Digital Branch Muara Karang menghadirkan beragam fasilitas modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah terkini, termasuk mesin Self Service Banking (SSB) yang bisa melayani pembukaan rekening hingga penggantian kartu dengan waktu sekitar 5 menit. Selain itu, tersedia Digital Service Officer yang siap membantu nasabah dalam memanfaatkan layanan digital dengan mudah.

Untuk memberikan layanan optimal bagi nasabah istimewa, Digital Branch Muara Karang juga menghadirkan fasilitas CIMB Preferred Lounge yang dilengkapi ruang layanan nyaman untuk memberikan pengalaman perbankan lebih personal bagi nasabah istimewa CIMB Preferred, CIMB Private Wealth, dan CIMB Private Banking.

Melalui Digital Branch Muara Karang, CIMB Niaga berkomitmen terus menghadirkan layanan perbankan yang menyeluruh berbasis teknologi, namun tetap mempertahankan kehangatan dan sentuhan personal yang menjadi ciri khas CIMB Niaga. Inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan aman.

CIMB Niaga akan terus memperluas jaringan cabang berkonsep digital sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem perbankan modern dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh nasabah. (*)

Diskominfo Kubar Gelar FGD Bersama PWI dan SMSI

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubar, menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), guna membenahi tata kelola kerjasama publikasi media agar lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Kepala Diskominfo Kubar Yuli Permata Mora mengatakan, pihaknya sengaja mengundang rekan-rekan media yang telah teregistrasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan FGD bertujuan untuk menguatkan peran media dalam mendukung sosialisasi program-program pemerintah daerah.

“FGD ini sengaja dipercepat agar proses penataan kerjasama media tidak tertunda. Saya merencanakan usai Lebaran. Tetapi saya pikir daripada kita libur, ini belum selesai, maka kita duduk bersama hari ini,” ujarnya saat membuka kegiatan itu di ruang rapat Diskominfo Kubar, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memastikan data media yang beroperasi di Kutai Barat tersusun dengan baik, mulai dari aspek kelembagaan, legalitas, hingga kelengkapan administrasi.

Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar bagi Diskominfo dalam melakukan verifikasi serta penerbitan dokumen media sebelum menjalin kerjasama publikasi dengan pemerintah daerah.

“Melalui forum ini, kami berharap memperoleh data dan informasi yang akurat terkait media yang beraktivitas di Kutai Barat, baik dari sisi legalitas, usaha media, hingga administrasinya,” jelasnya.

Yuli menegaskan, hasil pendataan ini juga akan digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja sama, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dalam pengadaan jasa publikasi.

“Semua kegiatan pengadaan, termasuk relasi media, harus menggunakan KAK. Tahapan inilah yang mulai kita lakukan hari ini sebagai proses awal,” tegasnya.

Ia pun meminta dukungan PWI dan SMSI sebagai organisasi pers untuk membantu memastikan wartawan dan perusahaan media yang terdata telah memenuhi standar profesionalitas, legalitas, serta praktik jurnalistik yang baik.

“Kami sangat berharap dukungan dari PWI dan SMSI untuk bersama-sama memastikan media dan wartawannya yang ada benar-benar memenuhi standar aturan Dewan Pers,” imbuhnya.

 

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, organisasi pers, dan perusahaan media, Diskominfo optimistis kerja sama publikasi ke depan akan berjalan lebih profesional dan memberikan manfaat maksimal dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Yuli menambahkan, FGD ini juga menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk menyamakan persepsi serta melakukan klarifikasi data terkait kerja sama media.

“Kami berharap forum ini menjadi wadah yang produktif untuk saling memberi masukan dan menyamakan persepsi,” tukasnya.

Ketua PWI Kubar Alfian Nur menyambut baik inisiatif Diskominfo Kubar dalam FGD tersebut. Alfian menegaskan, selama ini pihaknya mendukung pemerintah daerah dalam melindungi profesi wartawan dan mengatur ekosistem kerjasama publikasi yang lebih professional.

“Bicara aturan kerjasama publikasi, maka dipandang perlu bahwa sudah ada Pergub Kaltim Nomor 49 tahun 2024 tentang pengelolaan kerjasama media yang mengatur agar tepat sasaran dan terstruktur, sekaligus menjadi dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam berpartner dengan perusahaan media,” jelas Alfian.

Ia memaparkan, Pergub Nomor 49 tahun 2024 itu, mulai diberlakukan pada pertengahan 2025 sebagai landasan hukum kerjasama publikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Untuk daerah sendiri bisa saja diterapkan aturan Pergub tersebut. Kami PWI sebagai mitra strategis publikasi, akan terus mendukung pemerintah daerah melalui pemberitaan yang berimbang. Dengan harapan sinergitas ini dapat memperkuat pembangunan dan menjaga iklim demokrasi di Kubar,” terang Alfian.

Ia juga menegaskan, aturan ini bersifat fleksibel, karena Pergub 49/2024 mulai berlaku sejak ditandatangani dan diterapkan penuh di tahun 2025. Oleh karena itu Diskominfo diminta untuk memverifikasi kelayakan media mitra sesuai ketentuan yang ada. (arf)

« Previous Page — Next Page »