Wali Kota Samarinda Pastikan SK Sekda Segera Terbit

SAMARINDA – Proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda kini tinggal menunggu langkah akhir. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan penetapan pejabat definitif akan dilakukan dalam waktu cepat setelah rekomendasi resmi diterima.

Dikatakan Andi Harun, Pemerintah Kota Samarinda tidak ingin berlama-lama dalam pengisian jabatan strategis tersebut. Ia menargetkan surat keputusan (SK) penetapan Sekda bisa diterbitkan paling lambat dua hari sejak dokumen rekomendasi diterima.

“Begitu suratnya kami terima, prosesnya langsung kita tuntaskan. Tidak akan berlarut,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Rekomendasi penetapan Sekda sebelumnya telah ditandatangani oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan kini berada di jalur administrasi untuk diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Samarinda.

Adapun proses seleksi telah mengerucut pada tiga kandidat yang dinilai memenuhi syarat. Ketiganya telah melewati rangkaian tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara langsung dengan wali kota.

Pemilihan Sekda kali ini menggunakan pendekatan manajemen talenta, dengan menitikberatkan pada aspek profesionalitas, transparansi, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian. Andi Harun mengakui telah mengetahui hasil akhir seleksi, namun masih menunggu dokumen resmi sebelum mengumumkan nama yang akan ditetapkan.

Saat ini, seleksi Sekda Samarinda 2026 menyisakan tiga  kandidat, yakni Ananta Fathurrozi, Neneng Chamelia Shanti dan Marnabas. Mereka telah melalui tahapan uji kompetensi hingga wawancara akhir bersama wali kota.

“Semoga dalam waktu dekat sudah ada keputusan final,” katanya.

Dengan segera ditetapkannya Sekda definitif, Pemkot Samarinda diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Ibu Kota Kalimantan Timur tersebut. (sam)

Jaringan XLSMART Sukses Layani Masyarakat Selama Lebaran XLSMART Catat Lonjakan Trafik Data

JAKARTA – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mencatat lonjakan trafik layanan data sebesar 21% dibandingkan hari normal selama libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, antara 19-29 Maret 2026 serta mengalami kenaikan 7% dibandingkan lebaran sebelumnya. Lonjakan trafik ini terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 140 juta pemudik di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pemantauan dari Customer Experience & Service Operation Center (CESOC) XLSMART, peningkatan trafik terutama terjadi di wilayah tujuan mudik serta kawasan wisata. Secara nasional, kenaikan trafik tertinggi tercatat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang mencapai sekitar 87% dan kawasan wisata Dieng Plateu yang mencapai 562% dibandingkan hari normal sebelum ramadan.

Direktur & Chief Technology Officer XLSMART, Shurish Subbramaniam bersyukur dapat memberikan kualitas layanan yang optimal kepada pelanggan selama masa libur panjang Lebaran tahun ini.

“Sejak sebelum Ramadan, kami telah meningkatkan kapasitas jaringan, melakukan optimasi di jalur mudik utama, kawasan wisata, serta pusat aktivitas masyarakat. Seluruh tim jaringan juga siaga penuh selama periode Lebaran untuk memastikan pelanggan tetap dapat menikmati layanan yang stabil dan andal. Selain penguatan jaringan 4G, kami juga terus memperluas cakupan 5G di sejumlah kota-kota di berbagai wilayah di Indonesia untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih cepat dan berkualitas bagi pelanggan,” kata Shurish.

Shurish menambahkan bahwa lonjakan trafik data selama periode Lebaran terutama dipicu oleh meningkatnya konsumsi layanan hiburan digital, media sosial, serta penggunaan aplikasi navigasi selama perjalanan mudik.  Selama periode Ramadan dan Lebaran 2026, pola penggunaan layanan data pelanggan XLSMART menunjukkan dominasi layanan hiburan digital. Trafik layanan didominasi oleh instan messaging meningkat sekitar 60%, web browsing meningkat sekitar 37%, online gaming meningkat sekitar 34%, sosial media meningkat sekitar 30% dan streaming meningkat sekitar 24%

Pada kategori video streaming, peningkatan trafik paling tinggi terjadi pada beberapa platform hiburan digital seperti Disney+ Hotstar yang naik hingga 133%, Netflix 51%, TikTok 28%, dan YouTube 18% selama periode libur Lebaran. Untuk layanan instant messaging, trafik penggunaan WhatsApp juga meningkat sebesar 64% seiring meningkatnya aktivitas komunikasi dan silaturahmi digital selama Ramadan dan Idul Fitri.

Sementara itu pada layanan media sosial, trafik penggunaan X sekitar 52%, Instagram sekitar 51%, dan Facebook sekitar 18% mengalami kenaikan karena masyarakat aktif membagikan momen perjalanan mudik maupun perayaan Lebaran.

Selain itu, layanan navigasi digital seperti Google Maps dan Waze juga mengalami peningkatan akses hingga sekitar 48%, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik.

Secara nasional, Bandara dan Pelabuhan yang mengalami kenaikan sangat signifikan adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Medan sebesar 188% dan Pelabuhan Dermaga Gilimanuk sebesar 425%

Sementara itu, wilayah dengan kenaikan trafik layanan data tertinggi selama Ramadan dan Lebaran dibandingkan hari normal sebelumnya antara lain Jawa Tengah naik sekitar 50%, Nusa Tenggara Barat naik sekitar 45%, Lampung naik sekitar 34%, Jawa Timur naik sekitar 32%, Sumatra Barat naik sekitar 31%, Jawa Barat naik sekitar 31% dan DI Yogyakarta naik sekitar 23%.

Sementara di tingkat kota/kabupaten, kenaikan trafik tertinggi terjadi di Banyuwangi (Jawa Timur) naik sekitar 97%, Sampang (Madura) naik sekitar 88%, Pemalang (Jawa Tengah) naik sekitar 87%, Kebumen (Jawa Tengah) naik sekitar 84%, Tegal (Jawa Tengah) naik sekitar 81%, Pandeglang (Banten) naik sekitar 81%, Bangkalan (Madura) naik sekitar 79%, Brebes (Jawa Tengah) naik sekitar 77%, Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan) naik sekitar 76%.

Daerah lainnya seperti Sumbawa (NTB) naik sekitar 68%, Cilacap (Jawa Tengah) naik sekitar 61%, Lombok Timur (NTB) naik sekitar 60%, Jeneponto (Sulawesi Selatan) naik sekitar 59%, Lebak (Banten) naik sekitar 58% dan            Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan) naik sekitar 57%.

Sementara itu, trafik layanan data di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan dibandingkan hari normal, selaras dengan adanya pergerakan mobilitas mudik masyarakat di wilayah Jabodetabek menuju berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

Data monitoring XLSMART juga mencatat tingkat perpindahan pelanggan dari wilayah Jabodetabek menuju berbagai provinsi lain selama periode mudik mencapai sekitar 13%.

Pemanfaatan jaringan 5G XLSMART juga mengalami peningkatan selama periode Ramadan dan Lebaran, terutama di kota-kota yang telah terjangkau layanan 5G seperti Jakarta dan Surabaya. Pelanggan memanfaatkan jaringan 5G untuk berbagai aktivitas digital berkecepatan tinggi seperti streaming video berkualitas tinggi, berbagi konten di media sosial, hingga bermain game online selama perjalanan mudik dan libur Lebaran.

 

Sebelumnya untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal selama periode Lebaran, XLSMART telah melakukan berbagai langkah penguatan jaringan, antara lain [eningkatan kapasitas jaringan hingga dua kali lipat dibandingkan hari normal, penguatan jaringan di jalur mudik utama, bandara, pelabuhan, terminal, rest area, dan destinasi wisata, penempatan mobile BTS di sejumlah titik dengan lonjakan trafik tinggi dan pptimalisasi jaringan 4G serta perluasan jaringan 5G

Selain memastikan kesiapan jaringan, XLSMART juga meningkatkan kesiapan layanan pelanggan selama periode Ramadan dan Lebaran. Selama periode tersebut, seluruh layanan pelanggan tetap beroperasi secara optimal selama periode libur Lebaran guna memastikan kebutuhan pelanggan dapat ditangani dengan cepat dan baik melalui berbagai kanal antara lain call center, kanal digital, maupun media sosial resmi. Sebagian besar pelanggan menghubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan informasi terkait paket data, aktivasi kartu, pengecekan kuota, serta bantuan layanan lainnya.

Saat ini jaringan XLSMART melayani lebih dari 73 juta pelanggan di seluruh Indonesia dengan dukungan lebih dari 225 ribu BTS, termasuk BTS 4G dan 5G yang tersebar luas di berbagai wilayah. Infrastruktur jaringan juga diperkuat oleh jaringan tulang punggung fiber optic yang menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia.  Ke depan, XLSMART akan terus memperkuat investasi pada jaringan, termasuk pengembangan 5G, fiberisasi jaringan, modernisasi infrastruktur, serta peningkatan kapasitas dan kualitas layanan data, guna mendukung kebutuhan konektivitas digital masyarakat yang terus meningkat. (*)

Serahkan LKPD 2025, Kukar Komitmen Wujudkan Tata Kelola Keuangan Transparan

SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto.

Penyerahan LKPD dilakukan secara serentak bersama 10 kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, bertempat di Auditorium Nusantara Kantor Perwakilan BPK RI Kaltim, Selasa (31/3/2026).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan, penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Penyerahan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, ini juga menjadi bagian dari evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus langkah strategis untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Aulia menjelaskan, setelah penyerahan LKPD Unaudited, BPK akan melaksanakan proses pemeriksaan secara menyeluruh. Tahapan ini meliputi reviu dokumen, pengujian lapangan, hingga penyusunan opini atas laporan keuangan yang disampaikan. Proses pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua bulan ke depan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim Mochammad Suharyanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan tim pemeriksa BPK. Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Kerja sama yang baik serta respons cepat terhadap rekomendasi BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik,” tegasnya.

Penyerahan LKPD ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan intensif oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

BPK Kaltim juga memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kukar. Ketepatan waktu ini dinilai sebagai indikator awal dari pengelolaan keuangan daerah yang disiplin dan profesional, serta menjadi fondasi penting dalam meraih opini WTP secara berkelanjutan.(kk06)

Sekda Kukar Pimpin Apel Pagi dan Halalbihalal

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H. Sunggono memimpin Apel Pagi yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setda Kab) Kukar, Selasa (31/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Bupati Kukar.

Dalam suasana penuh kebersamaan pasca Hari Raya Idulfitri, Sekda Kukar menyampaikan ucapan “minal aidzin wal faidzin” kepada seluruh ASN yang hadir. Ia mengajak seluruh jajaran untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan semangat kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan pelepasan purna tugas Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kukar, Haryo Martani.

Sunggono menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta kinerja Haryo Martani selama menjalankan tugas, baik sebagai Plt. Asisten II maupun sebagai Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab Kukar.

“Beliau telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, termasuk kontribusinya sebagai Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Selama tiga tahun berturut-turut, Kabupaten Kukar berhasil meraih penghargaan sebagai daerah di Kalimantan dengan inflasi yang terjaga stabilitasnya,” ujarnya.

Sekda berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kegiatan apel pagi dan halal bihalal ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta doa bersama bagi Haryo Martani yang memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.(kk04)

Peradi Profesional Dorong Reformasi PPA dan Pengawas Advokat Independen

JAKARTA – Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, yang menilai bahwa martabat profesi advokat hanya bisa dipulihkan melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir: kurikulum Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan sistem pengawasan etik yang independen.

Pandangan Prof. Latif ini sejalan dengan pernyataan Pendiri Peradi Profesional, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, yang juga diamini Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Menurut Latif, menghadapi era globalisasi dan kompleksitas hukum modern, transformasi paradigma advokat tidak bisa hanya menyentuh satu sisi. Harus ada pendekatan simbiotik antara hulu (pendidikan) dan hilir (pengawasan). Karena itu, kurikulum PPA dan pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen harus dikonstruksikan secara serius untuk menjawab tantangan zaman.

Sistem magang klinis yang ketat juga menjadi perhatian. Calon advokat harus dibimbing oleh mentor yang memiliki rekam jejak integritas yang bersih, dan proses magang diawasi secara substantif.

Di sisi hilir, Latif menilai pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen sebagai solusi paling mendesak di tengah kondisi organisasi advokat yang terfragmentasi (multi-bar). Dewan ini dapat menjadi pengawas lintas organisasi sehingga tidak ada lagi advokat bermasalah yang berpindah organisasi untuk menghindari sanksi etik.

Dewan tersebut, menurutnya, sebaiknya diisi kombinasi advokat senior, akademisi hukum dan tokoh masyarakat guna menjaga obyektivitas dan mencegah budaya melindungi korps secara berlebihan. Bahkan, dewan ini dapat berfungsi memberikan verifikasi etik sebelum tindakan pro-justitia terhadap advokat, sebagai bentuk perlindungan profesi dari potensi kriminalisasi.

Latif menegaskan bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini mensejajarkan advokat dengan polisi, jaksa, dan hakim, namun dengan karakter independensi di luar struktur kekuasaan negara.

Namun dalam praktik, transformasi menuju officium nobile menghadapi tantangan kompleks. Fragmentasi organisasi memicu standar ganda dalam rekrutmen, ujian, dan penegakan kode etik. Seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi dapat dengan mudah berpindah ke organisasi lain, sehingga sanksi etik kehilangan kewibawaannya.

Tekanan industri jasa hukum yang kompetitif juga mendorong komersialisasi, menggeser kewajiban pro bono dan nilai kemanusiaan dalam pembelaan hukum. Di sisi lain, batasan hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat kerap menimbulkan tafsir abu-abu antara tindakan profesi dengan itikad baik dan dugaan perintangan penyidikan.

Menurut Latif, akar persoalan degradasi martabat profesi adalah kurangnya internalisasi filsafat hukum dan etika sejak pendidikan. Dampaknya, citra advokat di mata publik kerap tereduksi menjadi “makelar kasus”. Lemahnya sistem pengawasan terpadu antar penegak hukum semakin menyulitkan advokat menjaga independensi di hadapan kekuasaan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile bukan hanya wacana normatif, tetapi kebutuhan filosofis dan sosiologis dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Kurikulum pendidikan menjadi solusi jangka panjang untuk melahirkan generasi advokat yang bermoral dan profesional, sementara Dewan Pengawas Advokat Independen menjadi solusi mendesak untuk memperkuat penegakan etik dan perlindungan profesi.

Ia mengkritisi bahwa PPA tidak boleh lagi sekadar menjadi “kursus kilat” untuk lulus ujian. Kurikulum harus bertransformasi dengan fokus pada internalisasi filsafat hukum dan etika profesi melalui studi kasus dilema etik nyata di lapangan. Etika tidak boleh hanya dihafal sebagai pasal, tetapi dipahami sebagai jiwa profesi.

Selain itu, kurikulum wajib memuat literasi teknologi dan globalisasi, termasuk hukum siber, transaksi lintas batas, dan kecerdasan buatan. Advokat masa depan, menurutnya, harus mampu bersaing secara internasional tanpa kehilangan integritas moral. Kemahiran mediasi dan restorative justice juga harus diperkuat, agar advokat tidak lagi bermental “tukang berkelahi di pengadilan”, melainkan menjadi penyelesai masalah yang bermartabat. (*)

« Previous Page — Next Page »