DPRD Samarinda Nilai Pembangunan Asrama Polisi Bantu Tingkatkan Kesejahteraan

SAMARINDA – Pembangunan Asrama Polisi (Aspol) Tunggal Panaluan Presisi di Jalan Gelatik, Samarinda, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda. Fasilitas yang diresmikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu dinilai menjadi langkah penting agar meningkatkan kesejahteraan dan menunjang kebutuhan anggota kepolisian di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan dukungan terhadap pembangunan asrama tersebut telah diberikan sejak awal proses, termasuk melalui penyediaan lahan dan pengalokasian anggaran.

Menurutnya, anggaran pembangunan Aspol Tunggal Panaluan Presisi telah disiapkan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami mendukung penuh program yang dijalankan Kapolri. Anggarannya sudah dialokasikan sebelum efisiensi, jadi seluruh prosesnya sudah aman. Nilai pembangunan asrama ini sekitar Rp65 miliar,” ujarnya.

Celni menilai pembangunan fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat sarana penunjang tugas kepolisian di Samarinda. Ia berharap keberadaan asrama baru dapat membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal anggota Polri, khususnya personel muda yang baru bertugas.

“Harapannya asrama ini benar-benar bermanfaat bagi para taruna maupun anggota baru karena fasilitas sebelumnya memang masih terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan mereka,” katanya.

Sementara itu, pada sambutannya saat peresmian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Samarinda, jajaran Polda Kaltim, serta Polresta Samarinda atas dukungan dan kerja sama dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian menjadi faktor penting sehingga pembangunan asrama dapat diselesaikan dan segera dimanfaatkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Samarinda, Kapolda, dan Kapolresta yang telah bekerja keras mendukung pembangunan fasilitas ini,” ungkapnya. (yud)

Kapolri Cup 2026 Diharap Picu Lahirnya Atlet Judo Berprestasi

SAMARINDA – Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Samarinda resmi berakhir dan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Samarinda. Ajang nasional tersebut dinilai tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pembinaan atlet serta pengembangan olahraga judo di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan kejuaraan yang berlangsung di Kota Tepian tersebut.

Menurutnya, Kapolri Cup 2026 menjadi momentum penting bagi atlet-atlet daerah agar menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional.

“Kami bersyukur pelaksanaan Kapolri Cup berjalan baik di Samarinda. Ini menjadi pengalaman berharga bagi atlet-atlet kita untuk terus berkembang dan berprestasi,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan olahraga judo di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Karena itu, Celni berharap sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus diperkuat demi mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Menurut dia, dukungan terhadap fasilitas olahraga dan kesejahteraan atlet menjadi faktor penting agar prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat.

“Judo di Kaltim sudah berkembang cukup baik. Harapannya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi terus berjalan supaya pembinaan atlet lebih maksimal dan atlet-atlet kita semakin berprestasi,” katanya.

Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 dapat menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di Samarinda agar tetap terawat dan mampu menunjang event-event berikutnya.

“Semoga fasilitas olahraga yang digunakan dalam ajang ini bisa terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk pembinaan atlet ke depan,” tambahnya.

Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda pun diharapkan menjadi pijakan agar memperkuat ekosistem olahraga judo di Kalimantan Timur. (yud)

Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun

BONTANG — Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026). Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujarnya.

Di saat yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah juga mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

“Disaat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

 

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Mentan Amran. (*)

Gubernur Kaltim Temui Aksi Korban Konflik Lahan

SAMARINDA – Ratusan warga korban konflik lahan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memadati halaman Kantor Gubernur Kaltim dalam aksi bertajuk Ketuk Pintu Gubernur, Selasa (19/5/2026). Massa datang membawa tuntutan terkait sengketa lahan dengan perusahaan tambang, perkebunan sawit hingga sektor migas yang dinilai merugikan masyarakat.

Koordinator aksi, Nina Iskandar, menyebut jumlah massa yang hadir mencapai sekitar 200 orang dan sebagian besar merupakan warga terdampak langsung konflik agraria.

“Massa kita ada sampai 200 orang, itu pun rata-rata korban semua. Kalau orang tuanya enggak bisa hadir, anaknya yang mewakili,” ujar Nina di sela aksi.

Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim tidak tinggal diam terhadap persoalan konflik lahan yang terus terjadi di sejumlah daerah. Meski penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, warga menilai Gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan kewenangan administratif untuk membela masyarakat.

“Kami datang meminta Pak Gubernur bisa memperhatikan rakyatnya. Kalau memang ada perusahaan yang bermasalah dan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan warga, gubernur juga punya kewenangan untuk bertindak, bahkan menolak atau mengevaluasi izin HGU tersebut,” tegas Nina.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara terdapat sekitar 20 titik konflik yang melibatkan perusahaan sawit, tambang hingga migas di sejumlah wilayah seperti Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu.

Menurut Nina, dampak konflik tersebut sudah sangat dirasakan masyarakat. Bahkan ia menyinggung proyek strategis nasional bendungan di Marangkayu yang disebut berdampak terhadap ratusan kepala keluarga.

“Korban proyek strategis nasional itu sampai 300 rumah, 300 kepala keluarga. Rumah mereka tenggelam semua,” katanya.

Setelah hampir dua jam berorasi, massa akhirnya ditemui Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Pertemuan tersebut disambut antusias warga yang sejak awal mendesak pemerintah provinsi turun tangan langsung menyelesaikan konflik agraria.

 

Nina bersyukur tuntutan warga mandapat respon dari gubernur. Menurutnya ini langkah kemenangan baru bagi masyarakat yang selama ini merasa tertidur karena tenggelam oleh isu-isu lain,.

Pada pertemuan tersebut Rudy Mas’ud mengakui banyak persoalan konflik lahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa antara warga dan perusahaan, baik sektor perkebunan maupun pertambangan. Ia memastikan pemerintah provinsi akan mempelajari seluruh laporan warga secara bertahap.

“Kami pastikan gubernur dan wakil gubernur berada di belakang rakyat Kalimantan Timur,” tegas Rudy di hadapan massa aksi.

Rudy juga membuka kemungkinan langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti bermasalah, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin usaha. Pemprov Kaltim akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku, termasuk mencabut perizinan perusahaan yang berkaitan dengan konflik ini.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltim segera berkoordinasi dengan ATR/BPN serta instansi terkait untuk mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan warga.

“Persoalannya beda-beda, ada perusahaan negara, swasta, sampai oil and gas. Jadi kita selesaikan satu per satu,” pungkasnya. (*)

Bupati Kutai Kartanegara Hadiri Penandatangan Komitmen Manajemen Talenta ASN

SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2026–2031 serta Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (19/5/2026) di Pendopo Odah Etam Samarinda.

Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan Timur, unsur Forkopimda, pejabat pemerintah provinsi, serta jajaran pengurus KORPRI dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Agenda diawali dengan pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2026–2031, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Manajemen Talenta ASN oleh para kepala daerah se-Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga dirangkai dengan arahan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN.

Ditemui usai acara, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa proses manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan dan sangat membantu pemerintah daerah dalam menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan jabatan.

“Proses manajemen talenta sudah kita laksanakan, sangat membantu Pemda untuk memastikan orang yang sesuai dalam jabatan tersebut,” ujarnya.

Ia juga berharap penerapan manajemen talenta ASN dapat semakin masif diterapkan di Kukar agar seluruh ASN memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya sistem merit dalam pengembangan karier aparatur.

“Harapan kami manajemen talenta lebih masif lagi dilaksanakan di Kukar, ketika semua ASN aware maka kita bisa lebih tepat memastikan ASN mengisi jabatan,” tambahnya.

Kehadiran Bupati Kukar dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap penguatan tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis merit sistem guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui penerapan manajemen talenta ASN, diharapkan dapat tercipta sistem pembinaan karier aparatur yang lebih terukur, objektif, dan mampu mendorong peningkatan kompetensi ASN di lingkungan pemerintahan daerah.

Kegiatan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.(kk04)

« Previous Page — Next Page »