Ketua IHGMA Kaltim Dorong Kolaborasi Lintas Sektoral Perkuat Promosi Pariwisata

SAMARINDA – Ketua DPD IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association) Kalimantan Timur, Hendri Kurniawan menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor perhotelan menjadi kunci dalam memperkuat promosi pariwisata di Samarinda maupun Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan bincang-bincang pariwisata yang digelar Dinas Pariwisata Kalimantan Timur di Hotel Verona, Samarinda, Selasa (30/6/2026).

Hendri mengatakan hotel memiliki peran strategis sebagai etalase informasi bagi wisatawan yang datang ke daerah. Menurutnya, berbagai informasi mengenai destinasi wisata hingga produk unggulan daerah dapat ditampilkan di hotel sehingga memudahkan tamu memperoleh referensi selama berada di Kalimantan Timur.

“Hotel menjadi salah satu tempat yang paling mudah dijangkau wisatawan. Di sana bisa ditampilkan informasi mengenai destinasi wisata, produk unggulan daerah, bahkan jika memungkinkan dilengkapi dengan informasi biaya perjalanan sehingga wisatawan lebih mudah merencanakan kunjungan mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, promosi pariwisata tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Kerja sama dengan sektor swasta maupun berbagai pihak dinilai mampu menjadi solusi agar memperluas jangkauan promosi.

Menurut Hendri, pola kolaborasi tersebut telah diterapkan pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan IHGMA dengan melibatkan sponsor maupun mitra usaha.

“Ketika kami mengadakan kegiatan di asosiasi, kami juga menggandeng sponsor. Pola seperti ini terbukti lebih memudahkan pelaksanaan program,” katanya.

Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, Hendri menilai pendekatan kolaboratif menjadi langkah yang paling realistis agar menjaga keberlangsungan promosi sektor pariwisata.

Karena itu, ia mendorong terbangunnya kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, pelaku industri perhotelan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih optimal.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang saat ini sedang mengalami penyesuaian tentu cukup berat. Solusinya adalah membangun kolaborasi lintas sektoral agar promosi pariwisata tetap berjalan dan memberikan dampak bagi daerah,” tutupnya. (yud)

Dinas Pariwisata Kaltim Ajak Semua Pihak Bersinergi Hadapi Tantangan

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar bincang-bincang pariwisata bertajuk Sinergi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Mitra dalam Mewujudkan Tantangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Hotel Grand Verona, Jalan Ruhui Rahayu, Samarinda, Selasa (30/6/26).

Kegiatan tersebut menjadi forum diskusi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, perbankan, pengelola destinasi wisata, serta media untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut General Manager Grand Verona Hotel Hendri Kurniawan, Ketua DPD PUTRI Kaltim Dian Rosita, perancang busana Anas Maghfur, Ketua DPC PHRI Kota Samarinda, perwakilan Bank Indonesia, pengelola destinasi wisata, Ketua DPC PUTRI Samarinda Saddam Husein, pengelola destinasi wisata Salma Shofa, Yusak Lukas dari Desa Wisata Budaya Pampang, Khairil dari Kebun Desa, komunitas ekonomi kreatif, serta media cetak dan daring.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain mampu menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

Menurutnya, pengembangan sektor tersebut saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan tren wisata yang mengarah pada pengalaman autentik, berkelanjutan, dan berbasis digital, hingga semakin ketatnya persaingan antar destinasi wisata.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah daerah, perlunya pelestarian budaya serta lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi daya beli wisatawan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Ririn menjelaskan pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang mendukung investasi dan pengembangan destinasi wisata, menyediakan infrastruktur dasar, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, memperluas promosi melalui berbagai kegiatan, mendorong digitalisasi layanan pariwisata, serta memperkuat kerja sama lintas sektor.

Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, menghadirkan inovasi pada produk wisata dan ekonomi kreatif, memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran, menerapkan prinsip usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah maupun komunitas.

Ia menambahkan, mitra pembangunan seperti akademisi, media, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, asosiasi, komunitas, dan masyarakat juga memiliki kontribusi besar melalui pendampingan, riset, promosi, pembiayaan bagi UMKM, pengembangan jejaring bisnis, hingga pemberdayaan masyarakat lokal.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terencana, komunikasi yang terbuka, kesamaan visi, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi bersama menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas dan berdaya saing.

“Keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh mitra menjadi kunci dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama, tetapi menyatukan visi, inovasi, dan komitmen agar menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (yud)

Pemkab Kutai Barat Sambut Kepulangan Jemaah Haji

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar acara penyambutan kepulangan jemaah haji Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026/1448 Hijriah di Masjid Islamic Center, Kecamatan Melak, Selasa (30/6/2026).

Sebanyak empat jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat kembali ke daerah usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Keempat jemaah tersebut terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan yang disambut dengan penuh rasa syukur oleh pemerintah daerah bersama keluarga dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Nanang Adriani membacakan sambutan Bupati Kutai Barat yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah kembali ke kampung halaman.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan seluruh masyarakat Kutai Barat, saya mengucapkan selamat datang kembali di tanah air, selamat kembali ke kampung halaman tercinta kepada seluruh jemaah haji Kabupaten Kutai Barat yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci,” ujar Nanang membacakan sambutan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat turut bersyukur karena seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke daerah dalam keadaan sehat serta selamat. Pemerintah juga berharap seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT sehingga para jemaah memperoleh predikat haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah.

Dikatakan, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang sangat istimewa karena tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik dan materi, tetapi juga kesabaran, keikhlasan, serta keteguhan hati dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah.

“Kami berharap pengalaman, nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kedisiplinan, kebersamaan, serta semangat persaudaraan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi lingkungan sekitar. Jadilah agen-agen kebaikan yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkokoh persatuan, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera di Kabupaten Kutai Barat,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari Kementerian Agama, petugas haji, tenaga kesehatan, panitia daerah, hingga keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada para jemaah.

Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus memanjatkan doa agar keberkahan ibadah haji senantiasa menyertai kehidupan para jemaah, keluarga, dan masyarakat luas. Ia juga berharap semangat ibadah yang telah dibangun selama di Tanah Suci dapat terus dipelihara sebagai bekal dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat. (Ibnu/Adv DiskominfoKubar).

PT BIM-PPS Salurkan 43.750 Bibit Bandeng untuk Perkuat Ekonomi Anggota KTPA Desa Lori

‎PASER – PT Borneo Indah Marjaya (BIM) dan PT Palma Plantasindo (PPS) menyalurkan 43.750 bibit ikan bandeng dan 21 kilogram pakan ikan kepada tujuh anggota Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Lori, Kabupaten Paser, sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
‎
‎Penyaluran bantuan dilakukan di Kantor Desa Lori. Setiap anggota KTPA menerima 6.250 bibit ikan bandeng dan 3 kilogram pakan ikan untuk mendukung usaha tambak yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir.
‎
‎Selain bantuan ekonomi, kegiatan tersebut juga disertai pelatihan penanggulangan kebakaran guna meningkatkan kapasitas anggota KTPA dalam menjaga wilayah dari ancaman karhutla.
‎
‎Kepala Desa Lori, Sudarmono, mengatakan bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang selama ini mengandalkan usaha tambak sebagai sumber penghidupan.
‎
‎“Terima kasih kepada PT BIM-PPS. Bantuan ini sangat meringankan anggota yang memiliki tambak karena ikan bandeng dan udang merupakan komoditas penghasilan terbesar masyarakat Desa Lori,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
‎
‎Sudarmono berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut, termasuk dalam mendukung pengembangan bibit ikan bandeng di Desa Lori. Menurutnya, selama ini kebutuhan bibit masih harus didatangkan dari luar daerah.
‎
‎“Kami masih cukup kesulitan mendapatkan bibit ikan bandeng karena harus dibeli dari luar daerah. Semoga ke depan kami bisa belajar mengembangkan bibit sendiri dan PT BIM-PPS dapat terus memberikan dukungan agar komoditas bandeng di desa kami terus berkembang,” katanya.
‎
‎Manajemen PT BIM-PPS melalui Joko Widodo menjelaskan program bantuan dirancang sesuai dengan karakteristik Desa Lori sebagai kawasan pesisir, di mana sebagian besar anggota KTPA memiliki tambak untuk budidaya ikan dan udang.
‎
‎“Bantuan ekonomi yang kami berikan disesuaikan dengan kebutuhan anggota KTPA Desa Lori. Sebagai desa pesisir, sebagian besar anggota memiliki tambak untuk budidaya ikan maupun udang. Kami berharap bantuan ini dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat semangat anggota KTPA dalam menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran,” ujarnya.
‎
‎Asisten Sustainability PT BIM-PPS, Anggy Setiawan, menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya berkolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi lokal.
‎
‎“Bantuan ini menjadi penyemangat bagi anggota KTPA agar terus aktif menjaga lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari usaha tambak yang mereka kelola. Bantuan ini sepenuhnya kami serahkan untuk dikelola oleh penerima manfaat sehingga hasilnya dapat dinikmati secara langsung,” katanya.
‎
‎Sementara itu, salah seorang anggota KTPA Desa Lori, Barake, mengaku bantuan bibit ikan bandeng sangat membantu karena selama ini pasokan bibit harus didatangkan dari Surabaya.
‎
‎“Kami cukup kesulitan dalam pengadaan bibit ikan bandeng karena harus didatangkan langsung dari Surabaya. Ikan bandeng hanya bisa dikelola dalam satu siklus enam bulan karena tidak bisa berkembang biak lagi. Kami hanya bisa menebar bibit, kemudian enam bulan ke depan baru dipanen,” ungkapnya.
‎
‎Program tersebut merupakan bagian dari komitmen PT BIM-PPS dalam membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi dan peningkatan kapasitas pencegahan karhutla guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.*

Wakil Bupati Berau Ingatkan Ancaman Sampah di Pulau Wisata

Tanjung Redeb – Meningkatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi bahari di Kabupaten Berau menjadi kabar baik bagi sektor pariwisata. Namun, di balik geliat tersebut, muncul tantangan baru yang tak boleh diabaikan, yakni ancaman sampah yang berpotensi mencemari kawasan pesisir dan pulau-pulau wisata.

Menurut Wakil Bupati Berau, Gamalis, keindahan Pulau Derawan, Maratua, Biduk-Biduk hingga berbagai destinasi pesisir lainnya hanya akan tetap menjadi magnet wisata jika seluruh pihak memiliki kepedulian menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengingatkan wisatawan agar tidak meninggalkan sampah, terutama sampah plastik sekali pakai, di lokasi wisata.

“Semakin banyak wisatawan yang datang tentu semakin besar pula potensi sampah yang dihasilkan,” tegasnya. Selasa (30/06/2026)

Karena itu ia mengajak seluruh pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Datang menikmati keindahan alam Berau juga harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga kelestariannya.

Ia menilai persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi masyarakat, pelaku usaha wisata, hingga wisatawan. Menurutnya, menjaga kebersihan kawasan wisata merupakan investasi jangka panjang agar sektor pariwisata Berau tetap berkembang.

Sebagai daerah yang mengandalkan wisata bahari, Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat sistem pengelolaan sampah di kawasan pesisir. Salah satunya melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang telah diterapkan di Pulau Derawan dan diharapkan dapat diperluas ke pulau-pulau lainnya.

Selain memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, Pemkab Berau juga tengah menyiapkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di sektor pariwisata. Hotel, resort, hingga pelaku usaha wisata nantinya didorong menyediakan fasilitas isi ulang air minum sebagai upaya mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Gamalis berharap langkah tersebut mampu menjaga ekosistem laut Berau yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Kalau pantai dan laut kita bersih, wisatawan akan terus datang. Tetapi kalau sampah mulai memenuhi kawasan wisata, tentu citra pariwisata Berau ikut terdampak,” ucapnya.

“Karena itu mari kita jaga bersama, jangan tinggalkan sampah, yang dibawa datang harus dibawa pulang atau dibuang pada tempat yang telah disediakan,” pungkasnya. (Dy/Ok/Adv)

Next Page »