Anggota DPRD Kaltim Soroti Ketidakjelasan Teknis Program GratisPol

SAMARINDA – Program pendidikan tinggi gratis atau yang dikenal dengan istilah GratisPol 10 kembali menjadi sorotan, kali ini dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra. Ia menyatakan, belum adanya kejelasan teknis mengenai program tersebut menimbulkan kebingungan, baik bagi mahasiswa maupun orang tua.

Nurhadi mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada penjelasan yang utuh dan rinci mengenai implementasi program GratisPol 10. Banyak pihak masih menyamakan program ini dengan skema beasiswa yang sudah berjalan sebelumnya. Padahal, menurutnya, konsep dan teknis pelaksanaannya berbeda dan memerlukan sosialisasi yang lebih masif.

“Kita banyak menerima pertanyaan dari masyarakat. Apa bedanya dengan beasiswa Kaltim Tuntas? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah mahasiswa aktif juga mendapat manfaat, atau hanya mahasiswa baru?” ujar Nurhadi, Senin (4/8/2025).

Ia menilai, tanpa penjelasan menyeluruh, program yang seharusnya menjadi solusi pemerataan akses pendidikan justru bisa menimbulkan kecurigaan dan ketidak percayaan publik. Terlebih, belum ada kejelasan pula mengenai keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa sekolah yang semestinya masuk dalam skema yang sama.

Ia mendorong Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan instansi terkait agar segera melakukan sosialisasi dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan program.

“Jika tidak segera dijelaskan, maka tujuan program ini bisa gagal sasaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, mahasiswa aktif yang telah berjuang di tengah keterbatasan tidak boleh dikesampingkan kebijakan ini.

Dengan anggaran besar yang dialokasikan disektor pendidikan, Nurhadi berharap transparansi dan akuntabilitas program GratisPol menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim. (yud/adv dprd kaltim)

---