DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Kebijakan Anggaran Olahraga dan Media Terabaikan

SAMARINDA — Arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai terlalu berat ke sektor infrastruktur memicu kekhawatiran akan ketidak seimbangan pada pembangunan daerah. Sorotan tajam datang dari DPRD Kaltim, menyusul keputusan Gubernur Rudy Mas’ud yang tidak mengalokasikan dana untuk sektor olahraga (cabor) dan kegiatan media pada tahun anggaran berjalan.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, pengabaian terhadap dua sektor strategis ini berpotensi melemahkan fondasi sosial dan budaya masyarakat Kaltim jangka panjang.

“Sebagai representasi rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan konstituen. Sektor olahraga dan media memiliki peran penting pembentukan karakter generasi serta dalam penyebaran informasi yang mendidik,” ujar Sigit, Rabu (6/8/2025).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menekankan pembangunan fisik memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor lain yang juga menjadi pilar pembangunan berkelanjutan.

“Mempercepat pembangunan fisik memang penting, tetapi tidak berarti aspek pembinaan olahraga dan pemberdayaan media bisa dikesampingkan. Keduanya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Menurutnya, absennya anggaran pada sektor olahraga dapat mengganggu proses pembinaan atlet lokal, sementara pengabaian terhadap media justru berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik yang sehat dan edukatif.

Meski demikian, ia menyebut keputusan ini belum bersifat final. Ia mengungkapkan, sejumlah anggota dewan telah menyampaikan keprihatinan melalui jalur komunikasi informal, dan persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dalam agenda formal lembaga.

“Sejumlah rekan menyampaikan pandangan serupa kepada saya. Dalam merespons situasi ini, kita perlu bersikap bijak agar tidak timbul kesan bahwa ada sektor tertentu yang diabaikan dalam penyusunan anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, isu ini akan dibawa pada Rapat Pimpinan DPRD Kaltim dalam waktu dekat. Terkait besaran anggaran yang terdampak, ia belum memberikan detail pasti dan meminta publik menunggu keterangan resmi dari unsur pimpinan.

“Saya belum dapat menyampaikan secara pasti berapa jumlah anggaran yang tidak dialokasikan. Untuk itu, sebaiknya masyarakat menunggu penjelasan resmi dari pimpinan DPRD,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---