Anggota DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Layanan BPJS Kesehatan

SAMARINDA — Gencarnya promosi program layanan kesehatan gratis seperti GratisPol dan JosPol di Kalimantan Timur, suara kritis datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia menyoroti ketimpangan layanan yang masih dialami pasien peserta BPJS Kesehatan, yang dinilainya belum mendapatkan perlakuan setara dengan pasien umum.

Sigit menyampaikan, keberadaan program gratis tidak serta merta menjamin tercapainya keadilan layanan kesehatan.

“Jangan buru-buru berbangga karena BPJS digratiskan. Kalau pelayanannya masih dibedakan dengan pasien umum, berarti prinsip keadilan belum benar-benar ditegakkan,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Kritik tersebut didasarkannya pada sejumlah keluhan masyarakat yang ia temui saat reses, salah satunya soal perlakuan berbeda yang dirasakan pasien BPJS di berbagai fasilitas layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Di Balikpapan, ada keluarga pasien BPJS yang merasa lebih dihargai saat berobat di rumah sakit swasta. Karena itu, mereka memilih pindah ke Rumah Sakit Pertamina. Ini menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi,” ungkapnya.

Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar pada sektor kesehatan hingga Rp4,7 triliun dan menambah tenaga medis melalui skema PPPK, Sigit menilai kualitas layanan belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia mengingatkan, pelayanan sejatinya diukur dari kepuasan masyarakat, bukan dari angka anggaran.

“Tambahan tenaga kesehatan dan program yang digulirkan tentu penting. Namun, jika pasien masih merasa mendapatkan perlakuan seperti warga kelas dua, maka itu patut dikritisi. Yang terpenting bukan besaran anggaran, tetapi kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah dan rumah sakit swasta. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta bukan ancaman, melainkan peluang memperluas jangkauan layanan kesehatan.

“Biarkan rumah sakit swasta berkembang, itu justru meringankan beban pemerintah. Tetapi, yang terpenting adalah memastikan di mana pun masyarakat berobat, mereka mendapat pelayanan yang layak. Ini bukan soal persaingan, melainkan soal tanggung jawab pelayanan publik,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar visi dan misi pemerintah daerah tidak berhenti sebagai slogan belaka. Ia meminta ukuran keberhasilan program kesehatan lebih difokuskan pada dampak riil bagi masyarakat.

“Program boleh bagus di atas kertas. Tapi keberhasilan harus diukur dari kepuasan warga, bukan dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Jangan sampai semuanya hanya menjadi slogan kosong,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi refleksi atas kondisi faktual pelayanan kesehatan di daerah, yang menurutnya masih menyisakan ketidakadilan pada praktiknya. Ia menegaskan, masyarakat tidak menuntut perlakuan istimewa hanya perlakuan yang manusiawi.

“Masyarakat tidak meminta diperlakukan istimewa. Mereka hanya berharap dihargai sebagai sesama manusia. Itu saja,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

---