Pembangunan Pabrik Etanol Jangan Mengulangi Tanpa Perhitungkan Dampak Lingkungan

SAMARINDA — Rencana pembangunan pabrik etanol di Kalimantan Timur, yang ditargetkan mulai beroperasi antara tahun 2028 hingga 2029, kembali mengingatkan publik akan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan, proyek industri energi ini harus dijalankan secara hati-hati agar tidak mengulang sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam tanpa perhitungan dampak lingkungan.

Menurutnya, investasi triliunan rupiah yang digelontorkan tidak boleh menutup mata terhadap risiko ekologis yang mengintai. Ia mengingatkan, sumber daya energi memang melimpah, tetapi penggunaannya harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.

“Potensi energi kita memang melimpah, tetapi bukan berarti semua harus dieksploitasi tanpa batas. Harus ada pertimbangan matang terhadap dampak lingkungan, agar pembangunan tidak merusak masa depan,” ujarnya, Kamis (7/8/25).

Ia menyoroti fakta historis, Kalimantan Timur selama ini telah menjadi wilayah yang terlalu lama dieksploitasi sejak masa kolonial. Ia berharap pembangunan pabrik etanol tidak melanjutkan pola lama yang mengabaikan aspek rehabilitasi dan kelestarian lingkungan.

Dirinya menegaskan pentingnya kajian serius terhadap ketersediaan bahan baku seperti tebu, kelapa sawit, dan bahkan batubara, yang disebut-sebut akan digunakan untuk produksi etanol. Ketersediaan bahan baku tersebut, serta dampaknya terhadap lahan produktif dan sumber daya air, menurutnya harus menjadi bahan evaluasi utama.

“Jika penggunaan bahan baku justru mengancam ketahanan pangan atau merusak ekosistem, maka lebih baik pembangunan ini ditunda. Ini bukan hanya soal berdirinya pabrik, melainkan menyangkut kelangsungan hidup dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dimensi sosial dari proyek ini. Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan besar di wilayah mereka. Ia mendorong adanya keterlibatan aktif pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) pada rantai nilai industri etanol yang akan dibangun.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Transfer pengetahuan, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar harus menjadi prioritas,” kata politisi Partai Golkar ini.

Transparansi proses pembangunan juga menjadi sorotan. Sapto menekankan perlunya keterbukaan penyusunan dan pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL), agar masyarakat dapat memberikan masukan dan ikut mengawasi jalannya proyek.

“Pembangunan harus menjadi solusi, bukan beban. Jangan sampai proyek yang diharapkan mendongkrak ekonomi justru meninggalkan masalah bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---