Perlu Solidaritas Antardaerah Atasi Krisis Air Balikpapan dan Bontang

SAMARINDA – Krisis air bersih yang melanda Balikpapan dan Bontang menjadi sorotan serius di tingkat provinsi. Minimnya sumber air baku di dua wilayah pesisir tersebut dinilai memerlukan langkah strategis dan kolaboratif agar persoalan tidak terus berlarut.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai pipanisasi dari Sungai Mahakam sebagai solusi jangka panjang yang layak diprioritaskan. Ia menegaskan, penanganan krisis air tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas daerah.

“Kekurangan air baku di Balikpapan dan Bontang bukan hanya persoalan lokal, melainkan permasalahan bersama yang memerlukan solidaritas regional. Pipanisasi dari Mahakam merupakan pendekatan logis dan dapat diandalkan,” ujar Subandi, Sabtu (9/8/25).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kapasitas Sungai Mahakam masih cukup memadai menyuplai kebutuhan air baku antar kota tanpa mengganggu pasokan Samarinda.

“Pasokan air baku bagi Samarinda kondisi aman, apalagi dengan adanya peningkatan kapasitas intake di beberapa titik. Tantangan utama di Samarinda justru lebih pada aspek distribusi sekunder yang belum merata, bukan pada pasokan utamanya,” jelasnya.

Ia juga membandingkan pipanisasi dengan opsi teknologi desalinasi. Menurutnya, meski pembangunan jaringan pipa memerlukan investasi awal yang besar, biaya jangka panjangnya tetap lebih rendah dibandingkan penyulingan air laut yang membutuhkan biaya operasional tinggi.

“Walaupun investasi awal untuk pembangunan jaringan pipa tergolong besar, biaya jangka panjangnya tetap lebih rendah dibandingkan proses penyulingan air laut, yang memerlukan dana operasional jauh lebih tinggi,” paparnya.

Ia mengajak masyarakat, khususnya di Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur, agar mendukung program ini sebagai wujud kepedulian bersama.

“Pemenuhan akses air bersih adalah hak setiap warga. Dengan bersatu dan saling menopang, kita bisa menghadirkan Kalimantan Timur yang lebih adil dan merata dalam layanan publik dasar,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

---