Desentralisasi Kebijakan Pupuk demi Kemandirian Pangan Kaltim

SAMARINDA – Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang masih terpusat di pemerintah pusat dinilai menjadi hambatan besar bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai pendekatan sentralistik tersebut mengabaikan perbedaan karakteristik tanah dan kebutuhan spesifik di setiap daerah.

“Selama masa reses, keluhan dari petani terkait pupuk selalu menjadi isu utama. Sayangnya, kami di daerah tidak memiliki kewenangan agar mengusulkan jenis pupuk yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Semua masih ditentukan secara terpusat,” ujarnya, Sabtu (9/8/25).

Ia menjelaskan, struktur tanah di Kaltim cenderung masam dan memiliki kadar besi tinggi, sehingga efektivitas pupuk seperti urea dan TSP yang umum didistribusikan secara nasional menjadi kurang optimal.

“Jika pupuk yang datang tidak sesuai kebutuhan tanah, itu hanya akan membuang anggaran. Petani kami lebih membutuhkan kapur pertanian atau pupuk yang dapat menetralkan keasaman tanah. Ini menyangkut efisiensi dan hasil produksi,” tegasnya.

Politikus asal Kutai Kartanegara tersebut menilai kebijakan top-down pemerintah pusat justru menghambat upaya daerah mencapai kemandirian pangan. Ia mengusulkan adanya desentralisasi keputusan, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan jenis pupuk yang tepat sesuai kondisi lapangan.

“Pemerintah daerah diminta mengawasi distribusi, tetapi tidak diberikan kewenangan agar menentukan apa yang didistribusikan. Jika ingin membangun kedaulatan pangan, suara petani dari tingkat akar rumput harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan nasional,” lanjutnya.

Ia mendorong pembagian peran yang lebih jelas antar level pemerintahan. Ia mengusulkan agar pemerintah kabupaten fokus pada penyediaan bibit, provinsi bertanggung jawab pada pupuk, dan pemerintah pusat mendukung melalui penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Tanpa pembagian peran yang seimbang dan koordinasi yang baik, sulit membayangkan pembangunan pertanian yang benar-benar berdaulat. Kebijakan yang sepenuhnya sentralistik justru menahan potensi besar daerah,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

---