Tanpa SDM Siap, Dapur Gizi MBG Hanya Jadi Aset Menganggur

SAMARINDA — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi terhambat di Kalimantan Timur jika tidak diiringi dengan percepatan penempatan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan, keberadaan SDM yang mumpuni menjadi faktor penentu keberhasilan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Keberlangsungan dapur gizi sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan mutu gizi serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Meski menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut ribuan sarjana agar dilatih di Universitas Pertahanan, Darlis menekankan pentingnya prioritas distribusi tenaga ke wilayah luar Jawa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapur gizi yang gencar dilakukan akan sia-sia jika tidak diiringi penempatan personel.

“Investasi untuk membangun satu dapur gizi tidaklah kecil. Informasi yang saya peroleh menyebutkan bahwa biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta, belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ia memaparkan, idealnya setiap SPPG dilengkapi tiga personel SPPI: kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya dibutuhkan agar dapur dapat beroperasi sesuai standar pelayanan.

“Saat ini ada beberapa dapur yang secara infrastruktur sudah siap, namun belum bisa beroperasi karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia mendorong BGN agar merancang strategi percepatan penyebaran tenaga SPPI dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah dan tantangan geografis.

“Keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

---