Legislator Kaltim Desak Gubernur Segera Respons Permintaan Audiensi Tenaga Honorer

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, mendesak Gubernur segera merespons permintaan audiensi yang diajukan ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di Kaltim. Desakan itu disampaikan setelah ia bertemu dengan perwakilan honorer di Kantor Gubernur Kaltim. Senin (11/8/25).

Menurut Abdul Giaz, pertemuan tatap muka antara Gubernur dan para honorer sangat penting agar mencari solusi atas persoalan status kepegawaian, termasuk peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hari ini kita di kantor gubernur. Saya bertemu teman-teman honorer yang ingin mediasi ke Gubernur. Harapannya semoga cepat ketemu,” jelasnya.

Para honorer ini berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Kehutanan, dengan masa pengabdian mulai dari tujuh tahun hingga lebih dari 20 tahun. Sebagian besar belum masuk database penerimaan PPPK dan masih berstatus tenaga kontrak.

Ketua Non Database R4 Kaltim dari Dispora, Muhammad Rizky Pratama, mengatakan, permohonan audiensi mengacu pada janji Gubernur saat sidak bersama DPRD beberapa waktu lalu. Saat itu, Gubernur berkomitmen memperjuangkan tenaga honorer di Kaltim.

“Untuk isi surat, kami mengacu pada pernyataan Gubernur akan memperjuangkan honorer di Kaltim. PNS dari 14.000 akan berkurang jadi 7.000 di tahun 2026,” tuturnya.

Abdul Giaz menilai, peluang pengangkatan honorer terbuka lebar, apalagi tahun depan sekitar seribu pegawai akan pensiun. Formasi kosong itu, menurutnya, bisa diisi honorer yang sudah lama mengabdi tanpa harus merekrut dari luar.

“Jumlah mereka sekitar 300-an. Ini bisa langsung diangkat jadi P3K. Semoga Gubernur cepat merespons surat kedua ini,” ujarnya.

Selain masalah status kepegawaian, para honorer juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Fajar Indrayani, guru di SKOI Kaltim Palaran, mengaku belum menerima gaji hampir dua bulan karena kontrak belum diperpanjang.

“Kontrak kami belum diperpanjang. Dari bulan 7 sampai sekarang belum gajian,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika tak ada tindak lanjut dari Gubernur, ia akan membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pihak terkait. Ia mengingatkan, ketidak jelasan status honorer berpotensi memicu aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Semoga Gubernur merespons dan secepatnya bertemu agar ada solusi terbaik untuk kesejahteraan mereka. Optimis, insya Allah,” tutupnya. (yud)

---