Menjelang Demo di DPRD Kaltim, Eddy Ngo Tekankan Pentingnya Jaga Keutuhan NKRI

September 1, 2025 by  
Filed under Kalimantan Timur

Share this news

SAMARINDA – Menjelang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang akan digelar di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin, 1 September 2025, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lintas Karya Gerakan Pemuda Kalimantan (Laskar Gepak), Eddy Ngo, menyampaikan imbauan penting. Minggu (31/8/25).

Eddy mengajak seluruh peserta aksi agar menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu kericuhan. Menurutnya, demonstrasi adalah ruang penyampaian aspirasi yang yang diperbolehkan di negara demokrasi, sehingga harus dilakukan dengan cara yang baik.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lintas Karya Gerakan Pemuda Kalimantan (Laskar Gepak), Eddy Ngo

“Saya berharap aksi demo tanggal 1 September besok berjalan aman, tertib, dan damai. Hindari provokator. Mari kita suarakan aspirasi mahasiswa, masyarakat, dan rakyat Indonesia sesuai mekanisme yang ada. Kita harus tetap menjaga keutuhan NKRI,” tegas Eddy.

Ia juga menegaskan, pihak kepolisian diyakini mampu menjalankan tugasnya menjaga keamanan serta mengayomi masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Ia menambahkan, tidak ada instruksi dari Laskar Gepak untuk turun aksi tersebut. Jika ada individu yang ikut serta, kata dia, itu merupakan partisipasi pribadi sebagai warga negara, bukan atas nama organisasi.

Ia menyoroti substansi tuntutan yang dibawa massa aksi, terutama terkait dorongan percepatan implementasi Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta kebijakan yang lebih pro-rakyat.

“Perampasan aset untuk koruptor harus diwujudkan karena itu merupakan aspirasi masyarakat secara luas. Selain itu, kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, pendidikan di daerah harus diperhatikan, dan kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Itu hal-hal yang paling penting,” jelasnya.

Dirinya juga mengingatkan agar aksi tidak disusupi tindakan kriminal seperti penjarahan. Menurutnya, hal itu jelas melanggar hukum dan berpotensi memecah belah bangsa.

“Kita hindari penjarahan karena itu sama saja mengambil hak orang lain. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas daerah, serta mewujudkan Indonesia yang damai dan demokratis,” pungkasnya. (yud)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.

  • vb

  • Pengunjung

    899333
    Users Today : 2033
    Users Yesterday : 2949
    This Year : 747709
    Total Users : 899333
    Total views : 9548071
    Who's Online : 28
    Your IP Address : 216.73.216.55
    Server Time : 2025-12-05