Dinas Kesehatan Ingatkan Potensi Kenaikan Kasus HIV/AIDS di Kubar

SENDAWAR – Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi kenaikan kasus HIV/AIDS di daerah ini.

Penanggungjawab HIV/AIDS Dinkes Kutai Barat, Yuvensia Donna menyampaikan, data  data Dinkes Kubar, selama Oktober 2025 terdapat 42 kasus HIV/AIDS. Angka ini cenderung menurun dibanding pada periode 2024 yang mencapai 75 kasus. Meski demikian, Dinkes tetap meningkatkan kesiapsiagaan agar penularan dapat ditekan. Pasien juga difasilitasi mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.

“Jumlah kasus HIV/AIDS saat ini berpotensi meningkat hingga tiga persen karena sebagian masyarakat belum melakukan pemeriksaan lanjutan,” ujar Yuvensia Donna, Senin (6/10/2025).

Donna menambahkan, kenaikan kasus diperkirakan terjadi karena belum semua pasien menjalani pemeriksaan tahap kedua. Jika melihat prediksi tersebut, maka jumlah kasus bisa lebih banyak  dari tahun lalu.

Sebagai upaya pencegahan dan pengobatan, Dinkes Kutai Barat telah membentuk 11 klinik PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) yang tersebar di seluruh puskesmas. Klinik ini memudahkan pasien mendapatkan pelayanan tanpa harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit. Rinciannya 10 klinik PDP dan 1 Klinik VCT di RSUD HIS.

RSUD HIS menjadi RS rujukan apabila klinik PDP mendapatkan ODHIV dengan keadaan umum kurang baik, namun bisa dirujuk.

“Untuk memutus mata rantai sepenuhnya itu tidak bisa, tapi kami berusaha untuk membangun sebuah klinik yang ada di Puskesmas,” katanya.

Layanan klinik PDP memungkinkan penanganan cepat bagi pasien yang hasil pemeriksaan pertama (R1) menunjukkan reaktif. Pemeriksaan tahap kedua (R2) dan ketiga (R3) dapat dilakukan langsung di puskesmas, tanpa harus ke rumah sakit.

Kehadiran Klinik PDP untuk menjawab tantangan geografis di Kutai Barat. Banyak pasien yang harus menempuh perjalanan jauh jika hanya mengandalkan rumah sakit sebagai pusat pelayanan.

Dengan adanya klinik di puskesmas, pasien dapat lebih cepat mendapatkan pengobatan, serta dukungan psikososial yang dibutuhkan. (adv/diskominfo/kbr).

---