Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Damai Capai 80 Persen

SENDAWAR –Pelaksanaan dana desa di 17 kampung wilayah Kecamatan Damai terus berjalan dengan pencapaian yang menggembirakan. Program-program prioritas yang ditetapkan pemerintah, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, kesehatan untuk pencegahan stunting, serta pengembangan desa digital, sudah mulai menunjukkan hasil nyata. Sejumlah kegiatan telah direalisasikan, sementara kegiatan lainnya masih dalam proses pencairan dan pelaksanaan.

Camat Damai, Iman Setiadi menyampaikan, dana desa tahap pertama telah selesai dicairkan. Sedangkan tahap kedua masih dalam proses pengajuan di beberapa kampung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPM-PK). Dalam beberapa minggu terakhir, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa terus dilakukan, termasuk alokasi dana kampung dan bantuan keuangan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi dan sasaran yang ditetapkan.

“Kami sudah melaksanakan monitoring serta evaluasi pemanfaatan dana desa dan bantuan keuangan provinsi,” ujar Camat Damai, Iman Setiadi, Rabu (8/10/2025).

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 mengacu pada Permendes, yang menekankan penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, kesehatan, serta pengembangan desa digital. Beberapa kampung telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bulan September. Untuk ketahanan pangan, sebagian kampung melaksanakan kegiatan melalui pengelolaan internal kampung agar program ini bisa berkelanjutan.

“BLT diharapkan pada tahap 2 sudah bisa dibagikan semua kepada masyarakat yang berhak,” imbuhnya.

Camat Damai menekankan, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prioritas dan peraturan yang berlaku. Hal ini terus disampaikan kepada para kepala kampung agar setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kita jangan sampai pemanfaatannya tidak sesuai peraturan. Ini sering kami sampaikan kepada teman-teman pimpinan kampung. Kalau ada kendala, khususnya dalam kegiatan fisik, harapannya bisa segera diminimalisir dan diselesaikan sebelum akhir tahun,” tuturnya.

Beberapa kendala fisik masih ditemukan, terutama terkait pembangunan rehabilitasi gedung, kantor kampung, atau Balai Pertemuan Umum (BPU). Kendala ini umumnya terkait penggunaan material kayu, sehingga pekerjaan sedikit tersendat. Namun, pihak kecamatan optimistis kendala tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

“Berdasarkan monitoring di beberapa kampung, kendala yang banyak ditemukan itu di kegiatan fisik. Misalnya pembangunan gedung atau BPU yang menggunakan kayu agak tersendat pekerjaannya. Namun progres kegiatan rata-rata sudah di atas 80 persen,” jelas Iman Setiadi.

Iman menambahkan, target akhir tahun adalah menyelesaikan 100 persen seluruh kegiatan fisik. Hal ini penting untuk menghindari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), yang kemungkinan besar harus dikembalikan ke kas daerah atau negara jika tidak terealisasi. Situasi tersebut akan mempersulit kelanjutan pembangunan dan perencanaan desa di masa mendatang.

“Harapan kami, realisasinya bisa 100 persen di akhir tahun. Kalau tidak, anggaran bisa menjadi SiLPA, dan itu akan mempersulit kelanjutan kegiatan di kampung-kampung,” tegasnya.

Dengan progres yang telah dicapai, pemerintah kecamatan optimistis seluruh kegiatan dapat rampung tepat waktu. Kegiatan prioritas ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pembangunan desa digital dan program kesehatan.

“Fokus kami memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pembangunan fisik menjadi prioritas agar dampaknya langsung dirasakan warga,” tutupnya. (adv/diskominfo/kbr).

---