APBD Kutai Barat 2026 Diminta Efisien dan Berpihak ke Masyarakat

SENDAWAR – Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Barat menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi Golkar, Rosaliyen, dalam Sidang Paripurna VIII Masa Sidang III DPRD, Rabu (15/10/2026).

Rosaliyen mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menyusun RAPBD 2026 yang komprehensif dan sistematis. Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas penyusunan APBD 2026. Namun, ada beberapa catatan penting agar setiap belanja dan program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Rosaliyen.

Rosaliyen menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja APBN dan APBD melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, termasuk DAU, DAK, DBH, dan Dana Insentif Fiskal, memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas. Oleh karena itu, penyusunan APBD 2026 harus fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyentuh masyarakat secara langsung,” jelasnya.

Rosaliyen juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kontrak tahun jamak (multiyears) 2026–2028. Setiap proyek multiyears harus mematuhi peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020, termasuk memperoleh persetujuan tertulis dan legal opinion dari aparat hukum.

“Pelaksanaan kontrak multiyears sebaiknya diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah ibadah, infrastruktur jalan kampung, dan pasar lokal,” kata Rosaliyen.

Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya menjadikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS APBD 2026. Pokok-pokok pikiran ini merupakan hasil penyerapan aspirasi dari kunjungan kerja anggota DPRD ke kampung dan kecamatan di daerah pemilihan masing-masing.

 

“Kami berharap harmonisasi antara DPRD dan pemerintah daerah tetap terjaga, agar pembangunan yang direncanakan selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. APBD harus mencerminkan keadilan, transparansi, serta keberpihakan kepada rakyat,” tutup Rosaliyen. (adv/diskominfo/kbr).

---