Fraksi PDI Perjuangan Dorong Efisiensi Belanja dan Peningkatan PAD di APBD Kutai Barat

SENDAWAR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kutai Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang III, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat, Rabu (15/10/2025).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Potit, menyatakan pandangan umum ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional fraksinya dalam mengawal proses penyusunan APBD agar setiap alokasi anggaran dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen teknis, tetapi instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi kami mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 oleh pemerintah, dan kami berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Potit.

Berdasarkan Nota Keuangan pemerintah daerah, total pendapatan Kutai Barat tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,82 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 252,1 miliar (8,9%), pendapatan transfer Rp 2,54 triliun (90%), dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 28,7 miliar (1,1%).

Sementara total belanja daerah direncanakan Rp 3,52 triliun, dengan rincian: belanja operasi Rp 2,44 triliun (69,3%), belanja modal Rp 635,88 miliar (18%), belanja tidak terduga Rp 100 miliar (2,8%), dan belanja transfer Rp 338,48 miliar (9,9%). Fraksi PDI Perjuangan mencatat dominasi belanja operasi, khususnya belanja pegawai sebesar 37,5%, sehingga mendorong efisiensi untuk meningkatkan alokasi belanja modal yang produktif.

Potit menekankan pentingnya mendorong kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kontribusi PAD yang masih di bawah 9% menunjukkan perlunya strategi konkret pemerintah untuk memperluas basis fiskal, sehingga bisa menembus angka di atas 10% dari total pendapatan. Hal ini penting agar pembangunan dan layanan publik lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Potit.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya efisiensi belanja rutin dan alokasi lebih besar untuk belanja modal produktif, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedalaman dan wilayah perbatasan.

Potit menekankan pentingnya memastikan alokasi belanja publik produktif menjangkau seluruh wilayah, termasuk kampung-kampung pedalaman dan kawasan adat, serta menjalankan program multiyears dengan nomenklatur jelas, transparansi pembiayaan, dan pengawasan ketat, agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Selain itu, seluruh program di APBD 2026 diharapkan selaras dengan prinsip anggaran berbasis hasil (output-based budgeting), sehingga pembangunan dapat diukur secara nyata dan transparan.

“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, dan meningkatkan kemandirian daerah,” tegas Potit. (adv/diskominfo/kbr).

---