PDA Kutai Barat Tegaskan Jabatan Kepala Adat Kampung Maksimal Dua Periode

SENDAWAR – Ketua Presidium Dewan Adat (PDA) Kabupaten Kutai Barat, Yurang, menegaskan masa jabatan kepala adat kampung di seluruh wilayah Kubar hanya berlaku lima tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaga Adat Kampung.

Pernyataan tersebut disampaikan Yurang saat ditemui di Kantor Presidium Dewan Adat Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok. Menurutnya, aturan ini wajib dipatuhi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“Masa jabatan kepala adat kampung hanya lima tahun, bukan tujuh tahun. Itu sudah jelas diatur dalam Perda,” tegasnya. Jumat (17/10/2025)

Ia menjelaskan, Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 1003.4/680 Tahun 2025 juga telah mengingatkan seluruh petinggi kampung agar segera melaksanakan pemilihan kepala adat baru jika masa jabatan lama telah berakhir.

Yurang menilai, anggapan bahwa masa jabatan dapat diperpanjang hingga tujuh tahun berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) tidak berlaku karena bertentangan dengan Perda dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

“Acuan hukum kita hanya dua, yaitu Perda dan Permendagri. Hasil Mubes tidak sah jika bertentangan dengan aturan tersebut,” jelasnya.

Ia mengimbau seluruh petinggi kampung agar tidak menafsirkan aturan sesuai kepentingan pribadi serta selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

“Kalau semua taat aturan, lembaga adat akan tetap dihormati dan dipercaya masyarakat,” pungkas Yurang. (adv/diskominfo/kbr).

---