Dinas Arpus Luncurkan Aplikasi SRIKANDI di Kutai Barat

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) resmi meluncurkan penerapan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Ayonius, bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Bapedalitbang, Rabu (22/10/2025)

Kepala Dinas Arpus Kutai Barat, Yosef Stevenson, dalam laporannya menyampaikan bahwa penerapan Aplikasi SRIKANDI merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 697 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

“Penerapan SRIKANDI menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi digital di bidang kearsipan. Melalui sistem ini, proses surat-menyurat, pencatatan, dan penyimpanan arsip dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi antar perangkat daerah, tanpa mengabaikan aspek keamanan serta keabsahan dokumen,” ujar Yosef.

Sementara itu, Sekda Ayonius dalam sambutannya mengapresiasi langkah konkret yang diambil Dinas Arpus dan menegaskan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Aplikasi ini jangan hanya dipandang sebagai formalitas atau pemenuhan target nasional semata. Ini adalah momen penting untuk memulai perubahan tata kelola pemerintahan yang modern dan digital, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan visi pembangunan Kutai Barat yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera,” tegas Ayonius.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya tertib arsip di lingkungan pemerintahan. “Pengelolaan arsip yang digital, tertib, dan terpadu harus menjadi kesadaran bersama. Arsip adalah memori kolektif pemerintahan dan bangsa yang harus dijaga keaslian dan keberlanjutannya,” pesan Sekda.

Dengan peluncuran ini, diharapkan Aplikasi SRIKANDI dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kutai Barat.(adv/diskominfo/kbr).

---