Pengangkatan Dewas RSUD Kaltim dari Unhas Sesuai Regulasi

SAMARINDA – Pengangkatan akademisi Universitas Hasanuddin sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Kalimantan Timur menuai perhatian publik. Namun Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Prof Rahmawati, menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya legal dan sesuai aturan yang berlaku.

Ia menjelaskan, dasar hukum pengangkatan Dewas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah diatur jelas dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada kepala daerah agar menunjuk anggota Dewas berdasarkan kompetensi, integritas, serta kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan asal daerah.

“Regulasi ini memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menunjuk dewan pengawas berdasarkan kompetensi, integritas dan kebutuhan organisasi. Menegaskan bahwa dewan pengawas dapat berasal dari unsur pemerintah, profesional dan atau masyarakat yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen dan pelayanan publik,” tegasnya, Minggu (16/11/25).

Ia menambahkan, tidak ada satu pasal pun yang membatasi anggota Dewas BLUD harus berasal dari daerah setempat. Karena itu, pengangkatan akademisi dari Unhas justru dinilai sebagai langkah legal dan tepat.

Dari perspektif manajemen, rumah sakit BLUD kini beroperasi dengan pola manajemen semi bisnis. Model ini menuntut efisiensi, inovasi, serta kemampuan mengelola aset publik secara produktif.

“Dia bukan eksekutif, dia mengawasi direktur eksekutif. Latar belakang geografis tidak lagi relevan,” ujarnya.

Prof Rahmawati menilai, Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara membutuhkan tata kelola rumah sakit yang berstandar tinggi. Gubernur memiliki prerogatif administratif untuk mendorong transformasi tersebut.

“Pengangkatan ini sebagai momentum transformasi tata kelola rumah sakit daerah menuju standar pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional. Kalau perlu kita juga berdaya saing internasional,” pungkasnya. (yud)

---