Domain Ketenagakerjaan Turun 20 Poin, Sinergi Jospol Jadi Kunci

SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa perbaikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) akan menjadi fokus utama kebijakan pengembangan generasi muda di 2026. Salah satu poin terpenting, menurut Dispora, adalah memperbaiki indikator ketenagakerjaan yang justru mengalami penurunan drastis, meski pelatihan pemuda terus digencarkan.

Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Rusmulyadi, menyebut bahwa kondisi ini harus segera diatasi melalui sinergi lintas sektor.

“Domain ketenagakerjaan turun sampai minus 20 poin. Ini yang kita kejar. Kenapa indikator turun padahal pelatihan jalan?” sebutnya, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan bahwa ketenagakerjaan pemuda tidak hanya berkaitan dengan terserapnya mereka ke pasar kerja formal, namun juga kemampuan menciptakan usaha mandiri. Dalam indikator IPP, salah satu penopangnya adalah kewirausahaan. Karena itu, menurutnya, pelatihan harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan ekonomi digital, bukan sekadar keahlian teknis individual.

“Mindset yang ingin kita ubah sederhana, pemuda jangan menunggu pekerjaan, tapi menciptakan peluang. Jualan cireng pun itu sudah wirausaha, artinya membuka lapangan kerja,” jelasnya.

Fokus Dispora itu sejalan dengan beberapa poin Jaring Sosial & Politik (Jospol) Kaltim, terutama pada aspek ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital, serta pengembangan teknologi di sektor pelayanan publik dan industri. Dua poin tersebut dinilai relevan dengan program peningkatan keterampilan pemuda, khususnya yang diarahkan menjadi pelaku usaha di sektor berbasis teknologi dan digital.

“IPP itu tidak bisa dipacu hanya dengan pelatihan konvensional. Harus masuk ekonomi kreatif, digital, dan wirausaha yang relevan dengan industri dan teknologi,” terang Rusmulyadi.

Selain sektor ekonomi, indikator kesehatan pemuda juga berpengaruh terhadap IPP. Salah satunya adalah tingginya angka perokok pemuda, yang harus ditangani bersama instansi kesehatan. Karena itu ia menegaskan, pembangunan pemuda harus menjadi gerakan kolaboratif.

“Dispora tidak bisa bekerja sendiri. IPP itu mencakup kesehatan, pendidikan, hingga perilaku hidup pemuda. Semua dinas harus terlibat,” tegasnya.

Dispora Kaltim berharap peningkatan IPP dapat terlihat dalam evaluasi mendatang melalui perbaikan kualitas SDM pemuda yang berbasis data, bukan hanya aktivitas program.

 

“Kebijakan harus berbasis data, bukan retorika pembangunan SDM,” pungkas Rusmulyadi. (adv/diskominfokaltim/yud)

---