Pemprov Kaltim Pastikan Gratispol Terus Berlanjut

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan dua program prioritas di bidang pendidikan dan sosial, yaitu Gratispol (UKT Gratis) dan Jospol, berlanjut pada tahun 2026. Meskipun saat ini sejumlah daerah teramasuk Kaltim menghadapi pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) pihak sudah memiliki strategi agar tetap berjalan sesuai prioritas daerah.

“Kalimantan Timur terkena potongan kurang lebih Rp7 triliun dari Rp21 triliun, sehingga kapasitas fiskal kita tersisa Rp14 triliun,” jelasnya Kamis (20/11/2025).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan strategi khusus agar pemangkasan ini tidak mengganggu pelayanan pendidikan, terutama program Gratispol dan Jospol. Wagub menjelasakan dibutuhkan upaya ekstra diperlukan agar anggaran yang tersedia tetap mampu menutupi kebutuhan program-program prioritas.

Seno menjelaskan dalam pembahasan anggaran pertama untuk 2026, hal utama yang dipastikan ialah alokasi untuk program Gratispol. Melalui diskusi bersama Kadis Pendidikan, Kepala Biro Kesra, TP2G, dan para praktisi pendidikan, Pemprov menetapkan kebutuhan anggaran berada pada kisaran Rp1,4 hingga Rp2 triliun.

“Anggaran itu langsung kita sisihkan untuk memastikan Gratispol tetap berjalan tahun 2026,” tegasnya.

Untuk 2026, Pemprov memastikan pembiayaan UKT diberikan untuk mahasiswa semester 1 hingga semester 8, mencakup sekitar 130.000 sampai 140.000 mahasiswa. Jumlah penerima meningkat signifikan, kebutuhan anggaran juga melonjak dari sebelumnya sekitar Rp200 miliar menjadi hingga Rp1,4 triliun.

Seno menekankan  besarnya investasi pendidikan ini harus menghasilkan dampak nyata. Ia meminta para akademisi, rektor, dan seluruh institusi pendidikan terlibat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Pemprov juga merencanakan evaluasi besar di tahun 2027 dan 2028 untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Gratispol. (Adv diskominfo kaltim)

---