Skema Baru UKT Pastikan Mahasiswa Tak Dirugikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menata ulang mekanisme Program Gratispol agar memastikan pelaksanaannya pada 2026 tidak lagi menimbulkan beban bagi mahasiswa. Fokus utama pembenahan kali ini adalah skema pembayaran langsung melalui sistem keuangan perguruan tinggi, sehingga risiko mahasiswa harus menalangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dihilangkan.

Langkah ini muncul sebagai respons atas sejumlah persoalan yang terjadi tahun sebelumnya. Banyak mahasiswa terpaksa membayar UKT di awal semester lantaran pencairan dana bantuan dari pemerintah baru dapat berlangsung pada Oktober–November akibat penggunaan anggaran perubahan. Ketidaksinkronan jadwal antara kampus dan pemerintah membuat mahasiswa menanggung dampaknya secara langsung.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan, situasi tersebut tidak boleh terulang. Ia menegaskan mahasiswa tidak seharusnya menjadi korban tarik-ulur administrasi.

“Mahasiswa kemarin jadi korban ketidaksinkronan jadwal. Kampus sudah menarik pembayaran, sedangkan kami masih menunggu SK. Tahun depan alurnya harus rapi supaya tidak ada lagi yang menalangi UKT,” ujar Seno, Minggu (23/11/25).

Pembenahan Gratispol 2026 mencakup percepatan penetapan dokumen anggaran, integrasi basis data penerima dengan sistem kampus, serta pemberian kewenangan teknis kepada perguruan tinggi untuk mengatur pembayaran bagi mahasiswa penerima bantuan. Dengan begitu, kampus dapat langsung mengurangi tagihan UKT mahasiswa tanpa menunggu pencairan manual.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema pengembalian bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah membayar UKT sebelum statusnya diverifikasi. Seno memastikan, prosedur pengembalian disusun secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.

“Semua mahasiswa yang terlanjur bayar UKT tetap akan mendapat pengembalian lewat kampus. Mekanismenya kami perjelas,” tegasnya.

Dengan pendekatan baru tersebut, Pemprov Kaltim berharap program Gratispol dapat berjalan lebih tepat waktu, efisien, serta bebas dari kendala birokrasi yang selama ini membebani mahasiswa maupun perguruan tinggi. (adv/diskominfokaltim/yud).

---