Anggaran Gratispol Dipercepat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan pendidikan melalui percepatan penyiapan anggaran Program Gratispol 2026. Tahun depan, alokasi dana yang disediakan mencapai Rp1,4 triliun, mencakup pembiayaan kuliah jenjang S1 hingga delapan semester, serta bantuan S2 dan S3.

Langkah percepatan ini dipandang sebagai respons langsung atas pengalaman tahun sebelumnya, ketika keterlambatan pencairan membuat banyak mahasiswa harus menalangi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, ketepatan waktu penetapan anggaran adalah kunci utama agar persoalan serupa tidak terulang.

“Kalau anggarannya selesai lebih cepat, alurnya pun harus selesai lebih cepat. Tahun depan tidak boleh ada lagi ketidaksesuaian akibat proses birokrasi,” ujar Seno, Minggu (23/11/25).

Pada 2025, penyaluran dana Gratispol baru berlangsung pada Oktober hingga November karena bergantung pada anggaran perubahan. Akibatnya, mahasiswa dan kampus harus menanggung tekanan finansial. Mahasiswa membayar UKT di awal, sementara perguruan tinggi kehilangan pemasukan yang seharusnya ditanggung pemerintah.

Akademisi Universitas Mulawarman, Fajar Apriani, mengakui kondisi tersebut mengganggu stabilitas arus kas perguruan tinggi.

“Kampus tetap harus menjalankan aktivitas akademik meski dananya belum turun. Itu menekan operasional,” ujarnya.

Untuk mencegah situasi berulang, Pemprov Kaltim tidak hanya mempercepat penetapan anggaran. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembayaran baru melalui sistem keuangan kampus yang terintegrasi dengan data penerima Gratispol. Dengan skema ini, biaya kuliah mahasiswa bisa langsung disesuaikan tanpa menunggu pencairan manual.

Seno menegaskan, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pendidikan warga Kaltim.

“Kalau mahasiswa sampai menalangi UKT lagi, artinya kita gagal memberi kepastian. Program ini harus memberi rasa aman,” katanya menutup pernyataan.

Melalui persiapan dini dan sistem baru tersebut, Gratispol 2026 diharapkan menjadi program pendidikan yang lebih tepat waktu, tidak membebani mahasiswa, dan menjaga stabilitas finansial perguruan tinggi di Kalimantan Timur. (adv/diskominfokaltim/yud).

---