Kaltim Siapkan Fasilitas Kesehatan Baru di Tahun 2026

SAMARINDA – Dorongan pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Timur memasuki fase krusial. Setelah beberapa tahun berkutat pada proses administrasi dan penyusunan perencanaan teknis, dua proyek rumah sakit baru di Samarinda dan Kutai Barat kini berada di ambang pelaksanaan konstruksi pada 2026. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan seluruh dokumen persiapan dipercepat agar pembangunan fasilitas kesehatan skala besar itu dapat dimulai sesuai target.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut proses awal seperti feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) sedang dipercepat agar masa konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.

“Targetnya 2026 FS sudah selesai. Kalau DED rampung, pertengahan atau akhir tahun itu pembangunannya bisa dimulai,” ujarnya, Selasa (2/12/25).

Rumah sakit pertama yang segera dibangun berada di Samarinda, tepatnya di kawasan RS Korpri, Kompleks Gelora Kadrie Oening. Lahan di sisi kiri dan belakang rumah sakit telah disiapkan sebagai area perluasan.

Lewat pengembangan ini, RS Korpri yang saat ini berstatus kelas D akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B dengan nama RS AMS II Korpri, sehingga mampu melayani pasien rujukan dengan fasilitas yang lebih lengkap.

“Bangunannya sudah terlihat, sebagian area sudah berpagar biru. Statusnya akan ditingkatkan setara RSUD AWS,” kata Jaya.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban RSUD Abdul Wahab Syahranie yang selama ini menjadi pusat rujukan terbesar di Kaltim.

Proyek rumah sakit kedua akan berdiri di Kecamatan Bongan, Kutai Barat. Lahan seluas sekitar 70 hektare telah disiapkan, meski masih menunggu proses pengalihan status dari Kementerian Transmigrasi agar dapat dihibahkan kepada Pemprov.

“Kami akan rapat di Jakarta untuk mempercepat pencabutan HPL. Jika sudah jadi hak milik Kabupaten Kubar, lahannya bisa langsung dihibahkan,” jelasnya.

Pemprov menegaskan, pembangunan dua rumah sakit ini merupakan bagian dari agenda Jospol, program yang mendorong pemerataan infrastruktur layanan kesehatan di seluruh Kaltim. Pemerintah menilai langkah ini penting agar memastikan fasilitas kesehatan tidak hanya berkembang di kota besar, tetapi juga menjangkau kawasan pedalaman.

Dengan pembangunan serentak di dua daerah tersebut, Pemprov berharap akses layanan kesehatan modern dapat dirasakan lebih merata masyarakat Kaltim. (Adv/diskominfokaltim/yud)

---