TPID dan TP2DD Kaltim Gelar High Level Meeting Jaga Stabilitas Harga

SAMARINDA – Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga mendorong ekonomi di Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselarasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan memaparkan beberapa strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis data, pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) – Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini antara lain dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas digitalisasi layanan pemerintah daerah. Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang sangat positif, tercermin dari peningkatan signifikan transaksi non-tunai, serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami meyakini, melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan dapat kita kelola dengan baik, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Jajang.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui strategi 4K. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem Mandau Kaltim sebagai instrumen pemantauan harga dan pengambilan kebijakan berbasis data, memperkuat peran BUMD dalam pengelolaan stok komoditas pangan strategis, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpedoman pada Roadmap TPID 2025–2027 agar lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan struktural daerah.

”Melalui forum diskusi ini, saya harap seluruh pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok. Termasuk stabilitas harga dapat terjaga dengan baik dan bisa diterima masyarakat,” kata Rudy.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji juga menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan stok komoditas pangan utama, meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga yang tidak wajar, serta memperkuat intervensi pasar melalui berbagai program stabilisasi harga.

“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali,” ujar Seno.

Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta peningkatan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HLM ini, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga utamanya menjelang HBKN Idulfitri 1447 H. Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD dan instansi vertikal terkait. (*)

---