HARUM “Puluhan Tahun”

Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR Haji Rudi Mas’ud (HARUM) harus tahu. Sekarang ini semua ucapan, tindakan termasuk gestur tubuhnya selalu dibaca orang. Sejak skandal mobil dinas yang mahal dan mewah Rp8,5 miliar itu, masyarakat terutama para netizen selalu mengikuti dan menguliti gerak geriknya. Karena mereka sudah tahu ada yang tidak pas konsep berpikir Gubernur dengan rakyatnya.

Ucapan terakhir HARUM yang menyebutkan alasan pengalokasian anggaran Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Kepada wartawan, Gubernur menjelaskan bahwa kondisi rumah jabatan saat ini memerlukan banyak perbaikan karena lama tidak ditempati. “Perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” jelasnya.

Puluhan tahun artinya satuan waktu yang jumlahnya antara 10 sampai 99 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “puluhan” berarti bilangan kelipatan sepuluh, jadi bisa 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya sampai 99 tahun.

Apa benar rumah jabatan gubernur yang disebut Lamin Etam itu sudah puluhan tahun tidak ditempati? Faktanya tidak begitu.

Ayo Pak Gub buka data. Memang benar di era Gubernur Isran Noor, 2018-2023, Lamin Etam kosong selama 5 tahun. Isran memilih tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. Tapi ketika Akmal Malik menjadi penjabat (Pj) Gubernur (2023-2025), dia tinggal di sana. Karena itu pasti ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan saat itu.

Jadi tidak benar ucapan HARUM yang menyebut Lamin Etam tidak ditempati selama puluhan tahun. Sebelum Isran, Gubernur Awang Faroek Ishak selama 10 tahun tinggal di rumah dinas yang berada di samping Kantor Gubernur tersebut.

Selain soal waktu, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyebutkan bahwa angka 25 M itu diputuskan melalui tahapan penganggaran yang sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif sampai persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya ada juga penjelasan dari Wagub Seno Aji. Dia menyebutkan, penganggaran 25 M itu telah sesuai dengan ketentuan PP No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurutnya, rumah jabatan dan ruang kerja bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan serta pengadaan perlengkapan pendukung.

Yang perlu dipahami Gubernur dan Wagub, dalam penganggaran yang memakai uang rakyat, pada saat ini rakyat punya ukuran tambahan. Ukurannya tidak saja sesuai aturan dan SOP, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keadilan dan kepantasan. Ini norma lebih tinggi dari SOP.

Ketika Gubernur menjelaskan pengadaan mobil Ranger Rover, kekuatan CC-nya memang masih di bawah ukuran yang ditentukan Mendagri.  Jadi sesuai SOP. Tetapi dari sisi harga, itu yang menjadi persoalan. Adil dan pantaskah Gubernur menaiki mobil semahal itu?. Makanya Presiden Prabowo ikut menyentil. “Mobil Maung Presiden saja dengan anti pelurunya hanya sekitar satu miliar rupiah, kok ada mobil kepala daerah sampai 8 miliar rupiah,” sindirnya.

Di saat keuangan negara atau daerah tidak baik-baik saja, ditambah lagi ada kebijakan efisiensi atau penghematan, maka rakyat sangat peka dengan pengeluaran yang sangat tidak krusial dan terkesan mengada-ada. Misalnya ada anggaran pembuatan naskah pidato, sampai urusan tetek bengek di rumah jabatan kepala daerah.

Awan, founder Selasar.co membuat sindiran ketika dilihatnya ada anggaran pengadaan videotron indoor di rumah jabatan Rp782 juta. “Wah enak ini untuk menonton film Kuyang, menyeramkan,” katanya nakal.

Begitu juga ketika diamatinya ada anggaran aquarium air laut sebesar Rp198 juta. “Mungkin aquarium itu untuk memelihara bintang laut, Patrick,” ucapnya lagi.

Dia juga mengomentari anggaran dua kali pengadaan alat dapur. Yang pertama 500 juta, yang kedua  162 juta. “Bisa ini untuk syuting master chef,” katanya dengan polos.

TAGUPP INVESTASI DAERAH?

Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur HARUM juga menjelaskan soal kehadiran Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang berkekuatan 43 orang.

Dia meminta semua pihak jangan salah persepsi. “Sebenarnya dengan adanya Tim Ahli Gubernur, ini bukan cost tapi bagian dari investasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat,” jelasnya.

“Berapa duit kalau salah kebijakan, berapa duit yang harus hilang . APBD kita puluhan triliunan. Jangan sampai tidak berpihak kepada masyarakat kita, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lain yang berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya lagi.

HARUM juga menegaskan pembentukan TAGUPP sudah melalui SOP dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketika ditanya awak media terkesan gemuk dan bukan ahli, dia bilang masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain. “Saya rasa di sini, orang-orang yang ada di dalam punya kompetensi, mereka orang-orang  expert,” katanya sambil tertawa kecil.

Seorang teman saya bingung, apa kaitannya investasi dengan TAGUPP. Bagaimana mungkin TAGUPP bisa dinilai positif. Mulai pembentukannya terkesan melanggar peringatan Kemendagri, personilnya  kebanyakan dan bukan standar ahli, sampai upahnya yang tinggi sampai menghabiskan APBD di atas Rp10 miliar. Ini bukan investasi, tapi pemborosan. Cenderung menjadi lembaga untuk balas budi terhadap Tim Sukses.

Gubernur lupa, ada lembaga resmi yang punya kewenangan pengawasan yaitu DPRD. Dewan yang seharusnya menjaga agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak ke masyarakat. Sayang DPRD-nya dinilai tak begitu efektif, karena ketua dewannya, Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) adalah kakak kandungnya HARUM sendiri.

Kasus percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara juga ramai. Selain alasannya masih diperdebatkan, ada ucapan Gubernur yang tidak enak berkaitan soal putra daerah dalam seleksi Dirut Bankaltimtara. Dia terkesan melempar tanggung jawab.

“Itu yang menjadi masalah, kenapa putra daerah ngga ada yang daftar. Kan sudah dibuka secara umum. Kemana putra daerah kita ini?. Jangan tanya ke kita dong. Yang salah kalau kami tidak membuka pendaftaran. Masa yang daftar orang luar. Ada sih putra daerah yang daftar, tetapi dalam seleksi di pansel gugur,” katanya kencang.

Orang meragukan ketulusan HARUM berpihak ke orang daerah, meski dia sendiri boleh dibilang putra daerah karena lahir di Balikpapan. Tapi darah orang tuanya berasal dari Sulbar. Dia alumnus Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Unmul. Mulai S1, S2 sampai S3.

Tapi dalam kasus pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim, HARUM lebih ikhlas memilih orang luar. Padahal kita punya orang lokal yang memenuhi syarat.  Unmul, almamaternya  juga punya ahli di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Pak Gub harus belajar dan membaca Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (OIK). Dalam Pasal 14 ayat (4) disebutkan: Paling sedikit 2 (dua) Deputi OIKN   diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Perpres saja memberi tempat terhormat terhadap orang lokal atau daerah.

Ke depan Gubernur HARUM harus lebih arif bertindak dan mengambil kebijakan. Sebab, saya lihat di medsos sudah ada konten atau gerakan yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Misinya, menyetop pemimpin yang tidak membawa marwah nurani masyarakat Kaltim dengan jujur dan harum.(*)

---