Sunardi Dito Prawiro Pimpin FORPAMNAS 2026–2030

YOGYAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) IV Forum Pelanggan Air Minum Nasional (FORPAMNAS) menetapkan H. Sunardi Dito Prawiro, ST., MA., sebagai Ketua Umum didampingi Sekretaris Jendral (Sekjen) Sutikno untuk masa bakti periode 2026–2030.

Munas IV ini dibuka dibuka Bupati Kabupaten Sleman, H. Harda Kiswaya di Hotel Rich Yogyakarta, Jumat (17/7/2026).

Munas juga dihadiri jajaran Dewan Pembina, Pejabat Pemerintah Daerah, serta tokoh-tokoh penting di sektor pengelolaan air bersih. Wakil Bupati Kabupaten Sleman selaku Ketua Dewan Pembina FORPAMNAS, Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta Sekretaris Umum PERPAMSI Pusat, Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Usai terpilih, Sunardi menyampaikan langkah awal yang langsung menjadi prioritas utama dari kepengurusan baru FORPAMNAS adalah mendorong percepatan pembentukan Badan Regulator Air Minum Nasional. Langkah strategis ini diambil guna memastikan perlindungan hak-hak pelanggan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjamin standardisasi pelayanan prima dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) di seluruh wilayah Indonesia.

“Target utama yang ingin dicapai mencakup pemenuhan standar 4K dan T, yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, keterjangkauan, serta tekanan atau stabilitas distribusi air bersih bagi masyarakat luas,” kata Sunardi.

Sementara Rasyid Ridha, Ketua Forum Informasi Pelanggan (FIP) Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda, menyampaikan pandangan serta harapan besarnya terhadap masa depan kepengurusan yang baru terbentuk.

Menurutnya, momentum perubahan struktur di tingkat pusat harus mampu menjadi pemantik utama bagi peningkatan kualitas layanan di tingkat regional.

“Kami mengucapkan selamat dan berharap kepemimpinan baru ini amanah dalam mengemban tugas serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pelayanan air minum di Indonesia,” ujar Rasyid Ridha saat memberikan keterangan resmi.

Rasyid menekankan kembali, keterlibatan aktif dari setiap forum pelanggan di daerah menjadi kunci utama bagi keberhasilan program kerja nasional. Pembentukan badan regulator independen, lanjutnya, akan menjadi jembatan krusial untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat selaku konsumen dengan pihak manajemen Perumda serta pemerintah selaku pembuat kebijakan. (*)

---