KONI Kaltim Minta Nomor Tanding Cabor Porprov Dirampingkan

July 23, 2026 by  
Filed under Olahraga

Share this news

SAMARINDA-Duduk satu meja secara virtual, KONI Kaltim, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, dan Panitia Besar (PB) Porprov VIII Paser membahas satu isu krusial jelang pesta olahraga empat tahunan, Kamis (23/7/2026).

Berapa banyak cabang olahraga (cabor) dan nomor pertandingan yang realistis diusulkan untuk dipertandingkan. Hasilnya, ketiga pihak sepakat satu suara komunikasi jalan terus, solusi dicari bersama, tanpa memberatkan kantong tuan rumah.

Plt Kepala Dispora Kaltim, Rasman menegaskan Pemerintah Provinsi menghormati penuh keputusan PB Porprov yang mematok 50 cabor untuk Porprov VIII. Menurutnya, angka itu bukan keputusan asal-asalan, melainkan hasil pertimbangan matang di tengah keterbatasan anggaran yang dirasakan semua pihak.

“Pada prinsipnya kita semua berharap seluruh cabang olahraga bisa dipertandingkan. Namun kita juga harus realistis karena kondisi anggaran saat ini memang menjadi tantangan bersama,” ujar Rasman.

Meski begitu, pintu diskusi belum ditutup. Rasman membuka ruang bila ada efisiensi nomor pertandingan atau skema pembiayaan lain yang memungkinkan lebih banyak cabor ikut ambil bagian.

Ketua Harian KONI Kaltim Nidya Listiyono menyampaikan sikap organisasi. Ia buru-buru meluruskan, KONI sama sekali tidak mempersoalkan keputusan 50 cabor tersebut. Sorotan justru banyaknya nomor pertandingan di sejumlah cabor, yang menurutnya masih bisa dikaji ulang.

“Kami menghormati keputusan PB Porprov. Yang kami usulkan adalah melihat kembali nomor pertandingan yang mungkin terlalu banyak. Kalau ada efisiensi, anggarannya bisa dialihkan untuk mengakomodasi cabang olahraga lain yang belum masuk,” katanya.

Tio begitu ia disapa juga berharap PB Porprov segera merilis daftar resmi cabor beserta nomor pertandingannya, agar KONI punya pijakan jelas untuk pembinaan dan pengawasan.

Dari kubu tuan rumah, Kepala Bidang Olahraga Disporapar Paser sekaligus perwakilan PB Porprov VIII, Abdi Permana, menjelaskan duduk perkara di balik angka 50 cabor. Menurutnya, Pemkab Paser harus memutar otak menyeimbangkan kemampuan anggaran dengan jaminan pelayanan terbaik untuk seluruh kontingen yang datang.

“Kami tidak punya ambisi menjadi juara umum. Tanggung jawab kami adalah memastikan seluruh peserta mendapatkan pelayanan terbaik selama Porprov berlangsung,” tegasnya.

Ia pun membeberkan fakta menarik, angka sekitar 910 nomor pertandingan sejatinya masih mengacu pada usulan awal KONI sendiri. Perubahan yang dilakukan PB Porprov, katanya, hanya menyentuh beberapa cabor saja. Abdi juga mengusulkan agar Pemprov memfasilitasi rapat bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan setiap daerah benar-benar siap turun di Porprov VIII.

Di penghujung rapat, Ketua Umum KONI Kaltim H Anderiy menegaskan posisi organisasinya, tidak ada niat mengintervensi kewenangan PB Porprov.

“Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak dalam rangka mengintervensi PB Porprov. Keputusan 50 cabang olahraga kami hormati,” tegasnya.

Namun, KONI Kaltim tetap akan menyodorkan usulan resmi ke PB Porprov, dengan satu prioritas utama, mendahulukan cabor-cabor yang juga dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Rasionalisasi nomor pertandingan pada cabor yang dinilai “gemuk” pun akan dikaji, agar hasil efisiensinya bisa dialihkan untuk mendongkrak cabor-cabor prioritas menuju PON.

“Kami akan mengecek kembali cabang olahraga yang dipertandingkan di PON tetapi belum masuk dalam daftar Porprov. Kalau ada nomor pertandingan yang bisa dirasionalisasi tanpa menambah anggaran, tentu itu bisa menjadi ruang untuk mengakomodasi cabang olahraga prioritas,” jelas Anderiy.

Ke depan, koordinasi teknis antara KONI Kaltim dan PB Porprov akan digeber lebih intensif, agar pembahasan tuntas lebih cepat dan menghasilkan solusi yang adil bagi seluruh cabor yang berlaga di Porprov VIII Paser. (ain)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.

  • vb