Penggunaan Dua Alat Medis Canggih RSUD Penajam Terkendala Izin

Penajam — Upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih mengalami kendala. Lantaran, dua alat medis senilai sekitar Rp46 miliar yang telah tiba di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) hingga kini belum bisa dioperasikan. Dua alat tersebut, yakni Cath Lab untuk tindakan jantung dan alat CT Scan.

Direktur RSUD RAPB, dr. Lukasiwan Edi Saputro menjelaskan, belum difungsikannya dua alat canggih tersebut dikarenakan izin penggunaanya belum keluar.

“Alatnya sudah datang, tapi belum bisa digunakan. Kami masih mengurus izin operasional, baik ke Bapeten maupun kerja sama dengan BPJS,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Pengadaan alat tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan. Adapun nilai anggaran dua alat medis tersebut Rp46 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat.

Situasi ini memunculkan ironi. Di satu sisi, fasilitas modern telah tersedia. Namun di sisi lain, layanan yang dibutuhkan masyarakat belum juga berjalan. Selama masa tunggu, pasien PPU masih harus dirujuk ke luar daerah, terutama untuk pemeriksaan CT Scan dan penanganan penyakit jantung.
Meski begitu, Lukasiwan menargetkan proses perizinan rampung tahun ini. Meski demikian, ia mengakui perizinan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) membutuhkan tahapan ketat karena berkaitan dengan penggunaan radiasi.

“Kami harap bisa selesai tahun ini, tapi perizinan Bapeten memang cukup kompleks,” terangnya.
Di tengah keterlambatan tersebut, kesiapan sumber daya manusia sebenarnya telah terpenuhi. RSUD RAPB telah memiliki dua dokter spesialis jantung tersertifikasi untuk pemasangan ring, serta tenaga radiologi dan dokter spesialis saraf untuk mendukung operasional CT Scan.

Namun, khusus layanan Cath Lab, masih terdapat sejumlah alat penunjang yang belum lengkap. Kebutuhan itu akan diajukan melalui anggaran perubahan.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah. Pasalnya, keberadaan alat berteknologi tinggi semestinya dapat segera dimanfaatkan, bukan hanya menjadi aset yang belum operasional.

“Harapannya tentu bisa segera digunakan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah,” imbuhnya. (wahyudi)

---