BPK Beri Arahan di Kukar

TENGGARONG-vivaborneo.com, Pengarahan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang pengelolaan Keuangan daerah oleh  anggota IV BPK RI Rizal Djalil di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Senin(11/7) lalu.

Pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang di damping oleh Wakil Bupati H.M Ghufron Yusuf, Sekretaris Daerah(Sekda) Kukar H AR Hariyanto Bahroel, kepala badan, dinas, Instasnsi dan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartaengara serta turut hadir Rita Widyasari selaku moderator pertemuan ini juga mengatakan Kukar dengan pendapatan sekitar 4, 151 t merupakan daerah yang terbesar pengelolan keuanganya sehingga memiliki tantangan yang besar untuk pengelolaan keuangan daerah
Kukar telah berupaya melakukan penataan di sector pemerintahan dengan penataan kembali pengelolaan asset serta menginvertalisisr asset daerah sehingga proses pencapaian tahun 2011 kukar sudah memiliki system yang baik di bengelolaan keuangan.

Saat ini Kukar menerapkan system Kalo tidak melampirkan laporan asset ke skpd maka skpd tersebut tak dapat  merealisasikan uang persediaan.
Saat ini pemerintah daerah sudah melaksanakan  aplikasi system informasi manajemen, barang milik daerah, semimba bmd bekerja sama dengann bpkp Kalimantan timur. Melakukan pemanfaantan asset dengan pihak ketinga sehingga dapat menekan pengeluaran daerah.

“Contoh yang paling nyata untu asset aderah di kelola pihak ke 3 adalah pulau Kumala dan Hotel grand elty”tambahnya.pembukuan dan pembenahan hukum diKukar nantinya akan membuat Kukar Lebih baik kedepannya.
Sementara itu BPK Rizal Djalil yang bru pertama kali datang ketanah kutai mengatakan kukar merupakan daerah yang memiliki alam yang indah dan wisata budaya yang tak kalah dengan daerah lain. Kukar merupakan kabupaten ke 2 yang didatangi oleh Rizal Djalil secara khusus sesudah bagongan provinsi Bali.

“Saya datang kesini karena Kukar memiliki pendapatan yang besar , uangnya banyak dan anggarannya besar dan itu benar” ujarnya sambil tersenyum.

Ini sebuah realitas yang harus disyukuri, nikmati  dan di urus dengan akuntabel. untuk itulah ia  datang berkunjung ke Kukar.
Hal pertama harus dijelaskan dulu  adalah peran masing-masing, bupati sebagai pemimpin dikukar sebagai kepala daerah. Yang bertugas memberi arahan dan membuat kebijakan public seperti memprioritaskan kesehatan pendidikan dan infrastruktur. Pada saat ia menjalankan programnya  buapati hanya merencanakan dan yang mekanakan perangkat satuan kerja. Bupati hanya masuk kepada perencanaan bukan pelaksanaan. Bupati tidak bertemu dangan perangkat kerjanya tetapi ketemu dengan kepala perangkatnya. Dan kepala berangkat yang akan memberikan tugas ke pada anak buahnya.
Inilah fungsi dari kepala satuan kerja, untuk membantu bupati membereskan persoalan dilapangan melalui satuan kerja, bupati hanya sebagai leder sebagai pembuat kebijjakan dan pemantau, pebagian tugas ini sudah sangat jelasfungsi dan tupoksinya.

Jika semua peran dijalankan, tahun depan kukar bisa wtp, tentu saja ada agenda lain ada  kukar belum bisa menyelesaikan  yaitu Harus bekerja keras  menyelesaikan  hal-hal yang berkaitan dengan asset dan pertanggung jawaban, memang agak sulit kalo pertanggung jawaban belakangna dilakukan setelah barang keluar.

“Sekecil apa pun permasalahan tolong segera konsultasi”pintanya. Ia sangat menghargai kerjakareas dan kerjasama bupati melibatkan BPK atau Bpkp.  sebenarnya semuanya akan tergantung dari teman-teman sendiri, kita dari luar  tak bisa masuk terlalu jauh. Persoalan makin berat atau makin ringan ya tergantung teman-teman didalam sehingga yang hanya bisa menyelesaikan adalah teman-teman sendiri dengan cara banyak berkonsultasi kepada BPK atau Bpkp atau kepada teman-teman yang bertugas membantu teman-teman menyelasaikan masalahnya.

Ia juga meminta bupati cepat mengirimkan laporannya, jangan terlalu lama, sehingga bpk belum bisa masuk untuk melakukan pemeriksaan  kalo terlalu lama implikasinya nanti kepada pengesahan APBD berikutnya juga pertanggung jababan kepada DPRD (vb/lina)

---