Gubernur Minta Bupati/Walikota Awasi Penimbunan BBM

SAMARINDA – vivaborneo.com, Terkait masih seringnya terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melayangkan surat yang ditujukan kepada bupati/walikota se Kaltim. Kelangkaan BBM sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan masyarakat dan berimbas terhadap biaya produksi usaha-usaha ekonomi kerakyatan.

“Surat Gubernur telah dikirimkan sejak 30 Juni 2011 lalu. Gubernur menyerukan agar bupati/walikota dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BBM bersubsidi di daerahnya,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim H Hasyim Mi’radje didampingi Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, Syarifuddin Rusli, di kantor gubernur, Selasa (2/8).

Dari pantauan tim  Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi Kesbangpol Kaltim,   kelangkaan BBM sangat jelas berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan masyarakat. Usaha ekonomi kerakyatan yang memerlukan suplai BBM dan menjadi sumber penghasilan masyarakat kerap terganggu akibat kelangkaan BBM tersebut.

Berdasarkan pantuan tim tersebut  dilaporkan antrian panjang kendaraan bermotor di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)  masih kerap terjadi pada jam-jam tertentu.

Hal ini diduga terjadi akibat pembelian BBM yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang yang sama. Modusnya bisa menggunakan kendaraan roda dua bertangki besar maupun kendaraan roda empat. Pada kondisi tertentu, pengepul bensin yang tidak memiliki kendaraan bertangki besar atau kendaraan roda empat, juga biasa menggunakan kendaraan roda dua bertangki kecil.

“Beberapa SPBU menyatakan persediaan BBM mereka sudah habis pada saat diperlukan konsumen. Tutupnya SPBU biasanya setelah melewati pukul 13.00 Wita,”  ungkap Hasyim Mi’radje.

Masyarakat pengguna BBM umumnya berpendapat, berapapun kuota BBM ditambah tidak akan dapat menanggulangi persoalan kelangkaan BBM  jika penyelewengan/penimbunan BBM  masih bebas dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sebab itulah Gubernur meminta agar bupati/walikota lebih serius melakukan pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi tersebut agar aktifitas masyarakat berjalan normal, termasuk agar tidak menganggu aktifitas ekonomi masyarakat,” imbuh Hasyim.

Ia menyebutkan, pemantauan timnya dilakukan antara April, Mei dan Juni 2011 lalu. (vb/sam)

---