Dispenda Bangun Gedung Rp 8,5 Miliar di Kubar

SAMARINDA – vivaborneo.com, Kabupaten Kutai Barat dinilai sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Perkembangan akan terjadi di sektor pertanian, industri dan juga pertambangan khususnya batu bara.

Bisa ditebak, perkembangan tersebut juga akan berimbas pada peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan alat berat untuk kepentingan pertanian, pertambangan dan industri. Selain itu, peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung biasanya akan berimbas pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di daerah itu.

“Seperti banyak diperkirakan, Kubar akan berkembang lebih maju di masa depan karena potensi alam yang sangat besar. Jauh hari, Dispenda mencoba mengantisipasi hal ini,” kata Kepala Dispenda Kaltim Hazairin Adha, Jumat (5/8).

Upaya yang disiapkan adalah membangun gedung kantor UPT Dispenda Kaltim Wilayah Kubar dengan perkiraan anggaran mencapai Rp8,5 miliar. Bangunan ini, kelak akan dimanfaatkan sekaligus sebagai  kantor induk Samsat untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB).

Bangunan dua lantai yang pekerjaan fisiknya telah mencapai penyelesaian 70 persen itu  dirancang untuk prediksi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 30 tahun hingga 50 tahun ke depan. Perencanaan tersebut akan menjamin kenyamanan masyarakat Kubar dalam pembayaran pajak bahkan pada kondisi 50 tahun ke depan.

Saat kunjungan kerja ke Kubar, 25 Juli 2011 lalu, Gubernur Awang Faroek sempat melakukan peninjauan lokasi dan berharap agar bangunan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan pelayanan publik, khususnya  dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain kantor Samsat Induk yang akan disiapkan di ibukota kabupaten Kubar, Barong Tongkok, saat ini UPT Dispenda Wilayah Kubar juga memiliki satu kantor Samsat Pembantu  di Desa Resak, Kecamatan Bongan. Samsat pembantu ini sekaligus menjadi base camp bagi para petugas yang berdinas atau sedang dalam proses melakukan operasi atau razia.

“Tempat ini dipilih untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di sekitar kawasan itu,” ungkap Hazairin.

Ia menambahkan, penerimaan PKB/BBNKB dari kabupaten ini mengalami peningkatan sekitar Rp 2 miliar. Bila pada 2009 pajak yang diperoleh sebesar Rp29 miliar, maka pada 2010 pajak kendaraan yang dikumpulkan telah melewati angka Rp 31 miliar. (vb/sam)

---