Pemkab Bulungan Larang Mobil Dinas antri BBM Bersubsidi

TANJUNG SELOR – vivaborneo.com, Pemkab Nunukan mengambil langkah kreatif untuk mengatasi antrean Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dengan tidak memperbolehkan kendaraan plat merah milik pemerintah untuk ikut mengantre bensin premium yang bersubsidi.

Bupati Bulungan Budiman Arifin saat beramah-tamah dengan Wakil Gubernur Kaltim, H Farid Wadjdy di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Bulungan (14/8) mengatakan, untuk mengatasi antrian yang sering terjadi adalah dengan tidak membolehkan kendaraan milik pemerintah untuk ikut antri mengisi premium, tetapi mengisinya dengan bahan bakar jenis pertamax.

Dijelaskannya, langkah ini diambil Pemkab Bulungan mengingat banyaknya antrean kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar premium, padahal bensin premium, ujarnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, sementara kendaraan milik pemerintah tidak termasuk didalamnya.

Selain tidak memperbolehkan mobil-mobil plat merah untuk ikut antri premium, Pemkab Bulungan juga mengambil langkah untuk membatasi tertinggi harga bensin eceran yang dijual oleh masyarakat.

Langkah ini mengakibatkan tidak bergairahnya masyarakat berdagang bensin eceran karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemkab Bulungan hanya boleh mengambil untung sebesar Rp1.000 rupiah per liternya.

Apabila ada yang menjual diatas harga eceran ini, maka Pemkab Bulungan berhak menertibkan dan memberikan sanksi pada si penjual besin eceran tersebut.

“Sebelumnya para penjual bensin eceran ini menjual bensin yang mereka beli dari SPBU dengan harga yang sangat tinggi. Ada yang menjual Rp9.000, Rp10.000 bahkan pernah ada yang menjualnya seharga Rp40 ribu per  liternya,” ujarnya.

Dengan pembatasan harga tertinggi eceran ini, maka banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan jual bensin eceran dipinggir jalan, karena mereka menganggap sudah tidak menguntungkan. (vb/yul)

---