ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Tahapan Pilgub, PPK dan PPS Dilantik

March 25, 2013 by  
Filed under Religi, Sosial & Budaya

Share this news

SAMARINDA—vivaborneo.com, Tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur yang akan berlangsung September 2013 mendatang, ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 10 kecamatan dan 53 kelurahan se Kota Samarinda dilantik ketua KPUD Samarinda Syarifudin Tangalindo, di Hotel Mesra Internasional, Senin (25/3).

”Pelantikan ini bukan sekadar serimonial semata, melainkan sebuah kegiatan yang sarat dengan makna sebuah janji kepada seluruh masyarakat dan Allah SWT untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemilihan gubernur 2013 secara amanah,” ucap wali kota Samarinda dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setkot Samarinda Diwansyah.

Menurutnya, keberadaan PPK dan PPS sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemilihan, tentu mengandung tanggung jawab dan konsekuensi pekerjaan yang berat.

”Netralitas merupakan hal mutlak yang harus dipegang PPK dan PPS dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Ia mengatakan, dengan bercermin pada Pilkada daerah lain, ada tiga isu umum yang sering menjadi bahan gugatan peserta Pilkada, mulai isu money politic, keterlibatan aparat pemerintah dalam politik praktis serta penyelenggaraan yang dituding tidak independen.

“Mengantisipasi ini, harus dapat dan mampu menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Jangan ikut dalam politik praktis yang dapat mencoreng netralitas saudara sebagai penyelenggara pemilihan,” tegasnya lagi.

Karena itu, ia meminta penyelenggara pemilu memiliki ketegasan dalam bersikap dan nilai moral yang tinggi untuk dapat mengeliminasi godaan yang datang terkait Pilkada Gubernur Kaltim.

Sebelumnya, ketua KPUD Samarinda Syarifudin Tangalindo menyebut keanggotaan PPK dan PPS ini dalam penentuannya tidak semata berdasarkan kepercayaan KPU semata, melainkan mememiliki andil besar dan usulan dari masyarakat.

Oleh karenanya sebutnya, bagi yang terpilih tidak semata didasar oleh seleksi persyaratan administrasi, melainkan ada pula didasari masukan dari masyarakat.

“Ini amanat besar. Untuk sekali lagi, kita diuji untuk menyelesaikan pemilihan yang jujur dan adil,” pungkas Syarifudin. (vb/smd2)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.